Pengadilan India Bebaskan Pendiri Partai Kecoak Usai Demo

Pengadilan di New Delhi memerintahkan pembebasan Abhijeet Dipke, pendiri Partai Kecoak India, bersama dua pemimpin gerakan tersebut pada Minggu (11/10/2026). Menurut tim hukum mereka, keputusan itu keluar sehari setelah ketiganya ditahan menjelang demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar.

Dilansir Al Jazeera, penahanan tersebut berkaitan dengan rencana aksi besar di Jantar Mantar, kawasan demonstrasi di pusat New Delhi. Para pengunjuk rasa memprotes revisi daftar pemilih yang mereka tuding menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP), partai berkuasa pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Ratna Singh, kepala tim hukum Cockroach Janta Party (CJP), menyatakan Dipke dan dua rekannya dibebaskan berdasarkan perintah pengadilan. Ketiganya diwajibkan tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum selama satu tahun.

Skala penindakan aparat berbeda menurut sumber yang dikutip sejumlah media. The Hindu, dengan merujuk sumber kepolisian Delhi, melaporkan hampir 2.500 orang ditahan di wilayah ibu kota. Reuters mengutip seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri yang menyebut sekitar 2.000 orang, sedangkan ANI melaporkan sekitar 600 penangkapan di Mumbai.

Pengamanan diperketat menjelang demonstrasi pada Sabtu (10/10/2026). Ribuan personel polisi dan paramiliter dikerahkan, puluhan stasiun metro serta pasar ditutup, dan layanan internet seluler di kawasan pusat bisnis dihentikan untuk mencegah berlangsungnya aksi.

Sejumlah demonstran muda meneriakkan seruan perlawanan ketika dikejar polisi di New Delhi.

"Hidup revolusi!" teriak sejumlah demonstran muda di ibu kota New Delhi.

Yogendra Solanki, salah satu peserta aksi yang diseret ke dalam bus polisi, mengecam tindakan aparat dalam demonstrasi tersebut.

"Ini melanggar hak-hak rakyat dan negara tidak akan menolerir hal ini lagi," ujar Yogendra Solanki kepada Reuters.

Dipke juga ditangkap di bandara setelah tiba dari Mumbai. Ia menyatakan kesiapannya menghadapi penahanan ketika berhadapan dengan aparat.

"Saya datang untuk ditangkap. Tangkap saya. Saya tidak takut pada kalian," ujar Abhijeet Dipke.

Menurut laporan CNN Indonesia, penangkapan turut melibatkan jurnalis dan pengacara. Perwakilan dua media digital menyebut empat wartawan mereka ditahan saat meliput aksi, sementara asosiasi pengacara melaporkan penangkapan sejumlah anggotanya yang berunjuk rasa di luar Mahkamah Agung.

CJP mengecam penindakan terhadap para demonstran dan menyebut penangkapan tersebut sebagai tindakan yang direncanakan untuk melemahkan gerakan pemuda.

"Penyadapan terencana" menjadi istilah yang digunakan CJP untuk menggambarkan penangkapan tersebut.

Polisi Delhi sebelumnya menyatakan tidak mengizinkan demonstrasi karena permohonan diajukan melewati batas waktu. Meski demikian, para pemimpin CJP bersikeras melanjutkan aksi yang direncanakan menjadi demonstrasi terbesar mereka.

Protes tersebut dipicu kontroversi revisi daftar pemilih melalui program Revisi Intensif Khusus (SIR). Menurut laporan CNN Indonesia, perubahan itu mencakup penghapusan 130 juta nama dari daftar pemilih.

Partai-partai oposisi menilai revisi tersebut memengaruhi sejumlah pemilihan tingkat negara bagian yang dimenangi BJP dan mempertanyakan integritas proses pemilu. Mereka menuntut Gyanesh Kumar mengundurkan diri karena dianggap bertanggung jawab atas perubahan daftar pemilih.

Hingga laporan Al Jazeera dan Reuters diterbitkan, Kumar belum memberikan komentar mengenai tuduhan tersebut. Komisi Pemilihan Umum India dan BJP membantah adanya pelanggaran, sementara BJP menyatakan popularitas Modi dan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang mendukung elektabilitas partai.