Polisi India Tangkap Pemimpin CJP Jelang Demo KPU

Polisi India menangkap pemimpin Partai Janta Kecoak CJP Abhijeet Dipke dan dua tokoh gerakan lainnya pada Sabtu 10 Oktober 2026 di New Delhi sebelum unjuk rasa besar menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum India Gyanesh Kumar terkait revisi daftar pemilih.

Dilansir dari AFP, Dipke ditangkap setelah tiba dari Mumbai di bandara New Delhi. Aksi tersebut menjadi puncak mobilisasi oposisi selama berminggu-minggu yang menuduh revisi daftar pemilih berpotensi menghapus hak pilih jutaan warga.

Menurut Reuters, proses verifikasi daftar pemilih menyebabkan sekitar 130 juta nama tidak tercantum dalam daftar sementara awal. Angka itu masih dapat dipersoalkan melalui mekanisme keberatan dan tidak berarti seluruh nama kehilangan hak pilih secara permanen.

Komisi Pemilihan Umum India dan Partai Bharatiya Janata BJP membantah tuduhan manipulasi. ECI menyatakan pembaruan daftar pemilih bertujuan menghapus data ganda serta pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Abhijeet Dipke menyatakan sikapnya saat penangkapan di bandara New Delhi.

"Saya datang untuk ditangkap. Tangkap saya. Saya tidak takut pada kalian," ujar Abhijeet Dipke.

Gerakan CJP menyebut penangkapan pemimpinnya sebagai upaya melemahkan gerakan pemuda yang menentang kebijakan ECI.

Arvind Kejriwal dari Partai Aam Aadmi mengkritik tindakan aparat terhadap demonstran.

"Ini resmi... kita hidup di bawah kediktatoran mutlak yang dipimpin oleh Modi," ujar Arvind Kejriwal.

Ia juga menyoroti penangkapan terhadap anggota CJP yang dilakukan sebelum aksi berlangsung.

"Menangkap 'kecoak' tepat saat mereka turun dari pesawat, menunjukkan tingkat ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Arvind Kejriwal.

Pengamanan di New Delhi diperketat sejak 9 Oktober dengan pengerahan puluhan ribu polisi dan personel paramiliter. Otoritas menutup sejumlah stasiun metro, membatalkan beberapa layanan kereta, serta menghentikan internet seluler di sekitar lokasi aksi.

Menurut laporan media lokal, lebih dari 200 demonstran ditahan pada Sabtu. Empat wartawan dari dua media digital juga disebut ikut ditangkap saat meliput aksi.

Salah satu peserta aksi, Yogendra Solanki, menyampaikan kritik terhadap revisi daftar pemilih saat ditahan polisi.

"Ini melanggar hak-hak rakyat dan negara tidak akan menolerir hal ini lagi," ujar Yogendra Solanki.

Beberapa hari sebelumnya, aksi oposisi juga melibatkan Partai Kongres dan anggota parlemen yang dipimpin Rahul Gandhi. Polisi membubarkan aksi duduk di sekitar kantor ECI dan menahan sejumlah peserta.

Rahul Gandhi menjelaskan tuntutan kelompok oposisi terhadap komisioner pemilu.

"Kami hanya ingin menemui para komisioner pemilu, mengajukan pertanyaan kepada mereka dan mengatakan bahwa kalian telah mencuri suara rakyat," ujar Rahul Gandhi.

Dalam aksi sebelumnya, Gandhi juga menyatakan keberlanjutan demonstrasi di sekitar kantor ECI.

"Kami akan duduk di sini selama diperlukan," ujar Rahul Gandhi.

Partai Kongres menyatakan perjuangan mereka berkaitan dengan perlindungan demokrasi India.

"Kami akan berjuang untuk menyelamatkan demokrasi kami," ujar Mallikarjun Kharge, Presiden Partai Kongres.

Kelompok keagamaan Katolik di India turut menyatakan dukungan terhadap tuntutan transparansi pemilu. Konferensi Pemimpin Umum Tarekat Religius India CRI menyerukan keterlibatan dalam aksi nasional.

"Kita tidak bisa hanya menjadi penonton pasif terhadap situasi yang sedang terjadi di negara kita," ujar Konferensi Pemimpin Umum Tarekat Religius India CRI.

CRI menyebut pembelaan hak pilih sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kelompok religius.

"Merupakan tanggung jawab kami untuk menjadi saksi bagi pribadi dan pesan Yesus dengan membela kebenaran dan keadilan di tengah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini," ujar Konferensi Pemimpin Umum Tarekat Religius India CRI.

Suster Maria Nirmalini menilai proses penghapusan data pemilih perlu mendapat perhatian karena berdampak pada warga yang memenuhi syarat.

"Proses penghapusan data yang agresif berisiko mencabut hak pilih jutaan pemilih yang sah dan memenuhi syarat secara sewenang-wenang akibat kesalahan administratif," ujar Suster Maria Nirmalini.

Ia mengatakan masyarakat sipil juga memiliki peran dalam menyuarakan persoalan hak pilih.

"Hal ini juga merupakan perwujudan kesaksian akan suara profetik Yesus, yang menantang pemerintah dan ketidakadilan demi membela kaum miskin dan rentan. Ini bukan hanya seruan dari CRI, melainkan juga dari masyarakat sipil," ujar Suster Maria Nirmalini.

Konferensi Waligereja India CBCI juga meminta proses revisi daftar pemilih dilakukan secara transparan.

"Tidak boleh ada pemilih sah yang kehilangan hak konstitusional untuk memberikan suara," ujar Konferensi Waligereja India CBCI.

CBCI menekankan perlunya perlindungan hak warga dalam proses pemilu India.

"Memastikan bahwa proses ini tidak mengakibatkan warga negara yang sah tersingkir dari sistem pemilu," ujar Konferensi Waligereja India CBCI.