Bulog Nonaktifkan Enam Pegawai dan Bentuk Satgas Beras SPHP

Perum Bulog menonaktifkan enam pegawai dan membentuk satuan tugas khusus untuk memperketat pengawasan distribusi beras pemerintah setelah muncul dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Langkah tersebut ditempuh untuk menertibkan penyaluran beras subsidi dan memastikan komoditas itu dijual sesuai ketentuan, dilansir dari Nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penonaktifan enam pegawai merupakan bagian dari penanganan internal untuk mendukung pemeriksaan lebih lanjut. Kebijakan administratif itu bertujuan menjaga objektivitas evaluasi sebelum hasil pemeriksaan ditetapkan.

Rizal menegaskan bahwa Bulog akan menindaklanjuti informasi dan temuan di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Bulog memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap penugasan pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap informasi maupun temuan di lapangan kami sikapi secara serius, objektif, dan sesuai ketentuan," kata Rizal dalam keterangan resmi, Kamis (29/10/2026).

Selain pemeriksaan internal, Bulog membentuk Satgas Khusus Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Satuan tugas ini bertanggung jawab memantau jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, dan memastikan penyaluran beras pemerintah mengikuti ketentuan.

Pembentukan satgas dilakukan setelah muncul dugaan bahwa oknum mitra penyalur membongkar beras SPHP dari kemasan aslinya, kemudian mengemas ulang atau mencampurnya dengan beras lain untuk dijual menggunakan skema berbeda.

Rizal juga mengarahkan penguatan pengawasan di seluruh tingkatan organisasi, mulai dari kantor pusat hingga kantor wilayah dan cabang. Evaluasi akan mencakup jaringan mitra penyalur, termasuk mitra Rumah Pangan Kita (RPK), yang menjadi salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Rizal meminta seluruh jajaran meningkatkan kedisiplinan dan ketelitian pada setiap tahapan penyaluran.

"Saya telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran Bulog, baik di kantor pusat, wilayah, maupun cabang, untuk semakin meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, dan pengawasan dalam setiap tahapan penyaluran," ujar Rizal.

Bulog mewajibkan mitra penyalur mematuhi ketentuan distribusi dan harga jual serta melarang penyalahgunaan beras yang menjadi bagian dari program pemerintah. Pengawasan tambahan diharapkan dapat mengurangi potensi penyimpangan dalam rantai distribusi.

Rizal menjelaskan bahwa satgas khusus dibentuk untuk memastikan penyaluran beras SPHP berlangsung secara tertib dan terukur, dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

"Prinsipnya, kita ingin memastikan beras SPHP tersalurkan sesuai ketentuan, harga yang ditetapkan tetap terjaga, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Rizal.

Bulog menyatakan mendukung proses penegakan hukum oleh aparat berwenang dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menuntaskan dugaan pelanggaran tersebut.

Kasus ini sebelumnya mendapat perhatian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang melakukan inspeksi mendadak di lokasi yang diduga digunakan untuk mengolah atau mengemas ulang beras di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur, pada Rabu (28/10/2026).

Dalam inspeksi tersebut, Amran menemukan 600 ton beras SPHP yang diduga dioplos dan dijual sebagai beras premium dengan harga Rp 17.000 per kilogram. Padahal, menurut ketentuan yang disampaikan dalam sidak, beras subsidi tersebut seharusnya dijual seharga Rp 12.500 per kilogram.

Amran menyampaikan bahwa jumlah 600 ton berasal dari laporan awal yang diterimanya. Ia menduga volume beras yang terlibat dapat mencapai ribuan ton, tetapi belum memastikan total keseluruhan maupun periode berlangsungnya praktik tersebut.

Dalam konferensi pers di lokasi, Amran menjelaskan dugaan pengoplosan dan perbedaan harga jual beras tersebut.

"Ini beras SPHP yang dioplos. Beras yang disubsidi pemerintah ini seharusnya berharga Rp 12.500 per kilogram, tetapi dijual Rp 17.000 setelah dioplos menjadi beras premium," ujar Amran dalam konferensi pers, Rabu (28/10/2026).