Amran Ungkap 600 Ton Beras SPHP Dioplos Jadi Premium di Jaktim

Sebanyak 600 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diduga dialihkan menjadi beras premium di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. Praktik yang terungkap melalui penggerebekan Kementerian Pertanian bersama Polres Metro Jakarta Timur pada Rabu (28/10/2026) itu menyebabkan beras bersubsidi seharga Rp12.500 per kilogram dijual kembali dengan harga Rp17.000 per kilogram.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyebut laporan awal menunjukkan jumlah beras yang disalahgunakan mencapai 600 ton. Selisih harga penjualan mencapai Rp4.500 per kilogram.

Amran menjelaskan beras SPHP seharusnya membantu masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan kelompok desil 1 hingga 5, mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.

Dalam keterangannya mengenai hasil laporan tersebut, Amran menyampaikan, "Laporannya saya terima 600 ton (jumlah beras yang dioplos). Ini beras SPHP yang disubsidi pemerintah. Harganya ini Rp 12.500 dijual Rp 17.000. Dioplos jadi beras premium," ujar Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.

Ia mengecam praktik tersebut karena dinilai mengambil hak masyarakat yang menjadi sasaran program subsidi.

"Ini mengambil hak orang miskin. Ini tidak manusiawi. Ini semua, bungkusannya (beras SPHP) dicopotin. Kalau ada hukuman tertinggi, hukuman tertinggi dikasih," kata Andi Amran Sulaiman.

Amran menduga pengoplosan melibatkan jaringan yang lebih luas karena jumlah beras yang ditemukan mencapai ratusan ton. Ia juga memperkirakan volume penyalahgunaan sebelumnya berpotensi mencapai ribuan ton.

"Ini laporannya. Tadi saya terima 600 ton. Tapi ini yang sekarang.

Berarti sudah ribuan ton. Operasinya dari tahun berapa? Kita tidak tahu.

Belum tahu," ujar Andi Amran Sulaiman.

Ia menyebut informasi awal mengarah pada dugaan pengambilan beras dari gudang Bulog sehingga asal-usul distribusinya perlu ditelusuri.

"Ini katanya ambil dari gudang. Berarti kan ada yang terlibat. Nah, nanti kami langsung cek sesudah ini," kata Andi Amran Sulaiman.

Amran juga menegaskan kemungkinan keterlibatan pegawai Bulog akan ditindak melalui sanksi internal dan proses hukum.

"Kalau ada yang terlibat, sudah pasti dipecat dan kami minta diproses hukum. Tidak boleh dibiarkan," tegas Andi Amran Sulaiman.

Kasus tersebut turut mendorong evaluasi terhadap jajaran Bulog dan Bapanas. Pada Kamis (29/10/2026), Amran mengumumkan delapan pejabat dicopot dan dua lainnya menerima surat peringatan terkait dugaan penyimpangan distribusi beras subsidi.

Amran menjelaskan tindakan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pimpinan, sementara pemeriksaan terhadap kemungkinan keterlibatan para pejabat masih berlangsung.

"Hari ini kita, Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang. Peringatan ada (kepada) dua (orang), (diberikan) peringatan. Delapan (orang) kita copot," ujar Andi Amran Sulaiman.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani merinci enam pejabat Bulog dinonaktifkan, sedangkan dua pejabat Bapanas dicopot. Dua pejabat lainnya menerima surat teguran.

"Jadi atas tunjuk dari Pak Mentan (Amran) dan direksi (Bulog), rapat direksi, kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan, dan dua orang yang diberikan surat teguran," kata Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Perum Bulog.

Menurut Rizal, penonaktifan dilakukan selama pemeriksaan untuk mencegah kemungkinan hilangnya bukti. Status tersebut belum menunjukkan bahwa para pejabat bersangkutan terbukti terlibat. Bulog juga menyebut seorang tersangka berinisial RH merupakan mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang membeli beras SPHP melalui aplikasi Klik SPHP.

Pembelian RH tercatat melalui mekanisme resmi. Namun, dugaan penyalahgunaan setelah beras diterima masih didalami. Rizal menyebut pembelian RPK umumnya dibatasi sekitar dua hingga empat ton per pemesanan, sedangkan RH diduga memesan empat ton selama dua hari berturut-turut.

Bulog membentuk satuan tugas bersama kepolisian untuk memeriksa kemungkinan keterlibatan pegawai internal. Pemeriksaan juga menyasar jaringan mitra RPK di berbagai daerah, terutama yang menunjukkan pola pemesanan tidak wajar.

Penguatan pengawasan turut diberlakukan di daerah. Pemimpin Wilayah Bulog Sulawesi Tengah Jusri menyatakan langkah tersebut mengikuti instruksi pemerintah pusat setelah dugaan penyalahgunaan beras SPHP terungkap di Jakarta.

"Penguatan pengawasan lapangan sangat penting guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran," ujar Jusri, Pemimpin Wilayah Bulog Sulawesi Tengah.

Menurut Jusri, program SPHP bertujuan meredam kenaikan harga beras konsumen agar tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), sekaligus menyediakan beras berkualitas premium dengan harga terjangkau.

Ia menilai dugaan penyalahgunaan oleh mitra penyalur di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang menjadi alasan pengawasan distribusi perlu diperketat di seluruh wilayah.

"Adanya dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, maka semua daerah diinstruksikan lebih memperkuat pengawasan supaya program SPHP lebih optimal," ujar Jusri.

Bulog Sulawesi Tengah juga membentuk satuan tugas khusus untuk menertibkan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Tim tersebut bertugas mengawasi jalur distribusi, kepatuhan mitra, serta pelaksanaan penyaluran sesuai ketentuan.

"Atas instruksi itu kami membentuk satgas. Mereka bertugas memantau jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, dan memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah berjalan sesuai ketentuan," kata Jusri.

Jusri menambahkan evaluasi juga mencakup jaringan Rumah Pangan Kita, terutama kepatuhan terhadap aturan distribusi dan harga jual. Bulog mencatat persediaan beras di Sulawesi Tengah mencapai sekitar 11 ribu ton.

"Penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas program SPHP dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras daerah maupun nasional," tutur Jusri.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP I Made Budi menyatakan penyelidikan terhadap dugaan pengoplosan di Matraman masih berjalan.

"Iya, saat ini (pelaku) masih dalam penyelidikan lebih lanjut," kata AKP I Made Budi.

Hasil penggerebekan di lokasi menunjukkan sejumlah kemasan beras SPHP telah dibongkar dan isinya dipindahkan ke karung beras premium. Rumah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sekaligus lokasi dugaan pengoplosan tersebut terlihat tertutup setelah penggerebekan.