BULOG Nonaktifkan Enam Pegawai Usai Dugaan Penyalahgunaan Beras SPHP

Perum BULOG menonaktifkan enam pegawai dan membentuk satuan tugas khusus untuk memperketat pengawasan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Jakarta Timur. Langkah ini menyusul dugaan penyalahgunaan oleh oknum mitra penyalur di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, sebagaimana dilansir dari Medcom pada Kamis, 29 Oktober 2026. Penonaktifan tersebut merupakan langkah administratif untuk mendukung pemeriksaan internal, bukan penetapan kesalahan terhadap pegawai yang bersangkutan.

Menurut keterangan resmi BULOG, perusahaan juga akan mengevaluasi penyaluran beras pemerintah guna memastikan program berjalan sesuai ketentuan. Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan perusahaan akan menindaklanjuti setiap temuan dengan mengedepankan pemeriksaan yang objektif dan sesuai aturan.

"BULOG memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap penugasan pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap informasi maupun temuan di lapangan kami sikapi secara serius, objektif, dan sesuai ketentuan," ujar Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Perum BULOG.

Selain pemeriksaan internal, BULOG membentuk Satgas Khusus Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Tim ini bertugas memperkuat pemantauan jalur distribusi, memeriksa kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan penyaluran beras pemerintah mengikuti ketentuan yang berlaku. Ahmad Rizal juga mengarahkan peningkatan pengawasan di seluruh tingkatan organisasi, mulai dari kantor pusat hingga kantor wilayah dan cabang. Arahan tersebut mencakup kedisiplinan dan ketelitian dalam setiap tahapan penyaluran.

"Saya telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran BULOG, baik di kantor pusat, wilayah, maupun cabang, untuk semakin meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, dan pengawasan dalam setiap tahapan penyaluran," ujar Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Perum BULOG. Menurut Ahmad Rizal, pembentukan satgas menjadi bagian dari upaya menertibkan distribusi beras SPHP dan menjaga pelaksanaan program sesuai ketentuan. Pengawasan juga diarahkan untuk memastikan harga yang ditetapkan tetap terjaga.

"Prinsipnya, kita ingin memastikan beras SPHP tersalurkan sesuai ketentuan, harga yang ditetapkan tetap terjaga, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tambah Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Perum BULOG. Evaluasi turut menyasar jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), yang menjadi salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat. BULOG menegaskan bahwa seluruh mitra wajib mematuhi ketentuan distribusi dan harga jual serta tidak menyalahgunakan beras yang dialokasikan untuk program pemerintah.

Menurut keterangan BULOG, evaluasi akan dilakukan secara berjenjang untuk mengurangi risiko penyimpangan di sepanjang rantai penyaluran. Perusahaan juga menyatakan akan mendukung proses penegakan hukum terkait dugaan pelanggaran tersebut.