BPK Temukan Dua Perusahaan Terima Tax Holiday Tak Layak

Pemberian insentif pajak kepada perusahaan yang telah beroperasi menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dua pelaku usaha menerima fasilitas tax holiday meski sudah berproduksi komersial sebelum mengajukan permohonan. Temuan ini tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026, dilansir dari Nasional. Persoalan tersebut menimbulkan risiko berkurangnya penerimaan negara tanpa tambahan investasi.

Insentif yang seharusnya menarik penanaman modal baru justru berpotensi dinikmati perusahaan yang telah merealisasikan investasinya sebelum mengajukan fasilitas. BPK mengidentifikasi kelemahan dalam proses pemeriksaan data oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Verifikasi atas kelengkapan informasi tanggal perkiraan Saat Mulai Berproduksi Komersial (SMB) dinilai belum memadai.

Di sisi lain, sistem Online Single Submission (OSS) belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengidentifikasi perusahaan yang telah memulai produksi komersial sebelum mengajukan fasilitas fiskal. Kedua kelemahan tersebut membuka peluang pemberian insentif kepada pemohon yang tidak memenuhi persyaratan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pemberian keringanan pajak kepada perusahaan yang sudah beroperasi dapat mengurangi penerimaan negara tanpa memberikan manfaat investasi tambahan. "Jika diberikan kepada perusahaan yang sudah beroperasi, negara kehilangan penerimaan untuk investasi yang kemungkinan tetap berjalan tanpa insentif," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Minggu (18/10/2026).

Dalam kajian ekonomi, situasi tersebut disebut redundansi insentif. Istilah ini merujuk pada pengurangan potensi penerimaan negara melalui fasilitas pajak yang tidak menghasilkan investasi tambahan. Artinya, pemerintah menanggung konsekuensi fiskal dari keringanan pajak, tetapi belum tentu memperoleh peningkatan aktivitas investasi sebagai imbalannya. Kondisi ini menjadi persoalan dalam mengukur ketepatan sasaran program insentif.

Risiko terhadap penerimaan dan kredibilitas perpajakan

Menurut Yusuf, persoalan yang ditemukan BPK berpotensi melampaui dua perusahaan yang diperiksa. Kelemahan dalam pemeriksaan data dan pengawasan sistem menunjukkan adanya kemungkinan masalah serupa pada permohonan fasilitas fiskal lainnya. Yusuf menilai temuan tersebut perlu dilihat sebagai indikasi persoalan sistemik, bukan semata-mata kasus individual.

Ia menjelaskan bahwa kelemahan verifikasi waktu mulai produksi dan keterbatasan sistem OSS dapat membuat perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tetap memperoleh fasilitas. "Masalahnya tampak bersifat sistemik. BKPM belum memverifikasi data waktu mulai produksi secara memadai, sementara sistem OSS belum dapat mendeteksi perusahaan yang telah berproduksi sebelum mengajukan fasilitas," jelasnya.

Meski dampak terhadap keseluruhan penerimaan pajak diperkirakan relatif terbatas, Yusuf menilai ketepatan penyaluran insentif tetap perlu mendapat perhatian. Jumlah penerima yang terbatas membuat ketidaklayakan satu atau dua perusahaan dapat berpengaruh besar terhadap efektivitas program secara proporsional.

Belanja perpajakan yang berasal dari fasilitas tax holiday tercatat sebesar Rp 6,26 triliun pada 2024. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat menjadi Rp 7,33 triliun pada 2026. Selain potensi kehilangan penerimaan, pengawasan yang tidak memadai dapat mengikis kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Fasilitas yang semestinya mendukung investasi berisiko dimanfaatkan untuk perencanaan pajak, sekaligus menimbulkan persoalan keadilan bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya.

Tax holiday ditujukan untuk menarik investasi baru

Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menegaskan bahwa tax holiday dirancang untuk mendorong calon investor merealisasikan penanaman modal di Indonesia. Karena itu, fasilitas tersebut semestinya dipertimbangkan ketika keputusan investasi belum ditetapkan.

Pada tahap awal, calon investor biasanya menghitung tingkat pengembalian investasi atau Internal Rate of Return (IRR), dengan memperhitungkan risiko yang mungkin dihadapi. Evaluasi ini umumnya dilakukan ketika proyek masih berada dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study. "Fasilitas ini bukan untuk investor yang telah memutuskan berinvestasi di Indonesia, apalagi jika sudah berproduksi. Menurut saya, hal itu salah alamat," kata Fajry.

Fajry turut mengingatkan bahwa fasilitas yang diberikan tanpa memenuhi ketentuan dapat menghadapi konsekuensi regulasi. Tax holiday yang sudah diberikan dapat dicabut sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan investor wajib mengembalikan keringanan pajak yang diterima apabila pengembalian tersebut diwajibkan oleh aturan.

Rekomendasi BPK untuk memperkuat pengawasan

Untuk memperbaiki proses pemberian insentif, BPK merekomendasikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM memerintahkan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal memperkuat verifikasi serta pengawasan fasilitas fiskal. Salah satu langkah yang diusulkan ialah pengembangan fitur kronologis atau timeline pada menu log catatan verifikatur Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fitur tersebut menjadi bagian dari rekomendasi untuk mendukung pemeriksaan proses verifikasi.

BPK juga meminta BKPM bertukar data dengan DJP mengenai perusahaan yang telah berproduksi komersial sebelum atau ketika mengajukan tax holiday dan tax allowance. Pertukaran informasi ini ditujukan untuk membantu mengidentifikasi permohonan yang perlu ditelaah lebih lanjut.

Selain itu, BKPM diminta berkoordinasi dengan DJP untuk menindaklanjuti temuan mengenai dua perusahaan yang sudah berproduksi komersial saat mengajukan tax holiday. Hasil koordinasi tersebut perlu dianalisis agar dapat ditentukan tindak lanjut yang sesuai.

Rekomendasi lainnya adalah menyusun prosedur verifikasi khusus untuk memastikan ketepatan tanggal SMB dalam permohonan fasilitas fiskal. Langkah ini berkaitan langsung dengan kelemahan pemeriksaan yang ditemukan BPK dalam pemberian insentif kepada kedua perusahaan tersebut.