BPK Temukan Blokir Anggaran Hambat Proyek dan Pelatihan

Kebijakan pemblokiran anggaran pemerintah berdampak pada pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur, pemeliharaan fasilitas transportasi, dan kegiatan pelatihan di daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan temuan tersebut dalam pemeriksaan efektivitas pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran belanja pemerintah pusat, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran (PPEKA) Belanja Pemerintah Pusat, BPK menilai mekanisme pengendalian dan revisi anggaran untuk kegiatan pendukung program prioritas nasional belum sepenuhnya memadai.

BPK juga mencatat belum adanya pengaturan terperinci mengenai metodologi pengukuran kualitas informasi kinerja oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, sinkronisasi antara kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Kinerja Anggaran (PPKA) dengan laporan pemantauan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas terkait pencapaian Rincian Output (RO) prioritas nasional belum tersedia.

Kebijakan Automatic Adjustment (AA) untuk belanja kementerian dan lembaga ditetapkan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 pada 9 Desember 2022 dengan nilai Rp 50,23 triliun untuk tahun anggaran 2023. Kebijakan tersebut berlanjut melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 pada 29 Desember 2023 dengan nilai Rp 50,14 triliun untuk tahun anggaran 2024.

Pada 2025, pengendalian belanja pemerintah juga dilakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada Pelaksanaan APBN dan APBN Tahun 2025. Dalam pemeriksaannya, BPK melakukan uji petik terhadap tiga satuan kerja kementerian dan lembaga di daerah.

Salah satu dampak pemblokiran anggaran ditemukan pada pembangunan Bendungan Bener yang dikerjakan oleh satuan kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proyek yang dimulai sejak 2018 itu belum selesai berdasarkan laporan pemeriksaan BPK.

Dalam laporan tersebut, BPK menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran menghambat pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana.

"Pemblokiran anggaran menyebabkan rencana pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dilakukan sepenuhnya," demikian keterangan dalam laporan pemeriksaan yang dikutip pada 28 Oktober 2026.

Dampak lainnya ditemukan di Balai Pengelola Transportasi Darat Bali. Pemblokiran anggaran untuk kegiatan perlengkapan jalan mengurangi cakupan pemeliharaan alat penerangan jalan dari 95 unit menjadi 45 unit.

Di sektor pelatihan, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan tetap menjalankan kegiatan pelatihan bidang pertanian dan perikanan dengan mengurangi jumlah hari pelaksanaan. Lembaga tersebut juga menerapkan metode pembelajaran campuran yang menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka.

Namun, BPK mencatat kualitas pelatihan menjadi kurang optimal karena kemampuan peserta dalam menggunakan teknologi masih relatif minim. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya menghilangkan dampak pemblokiran anggaran terhadap kualitas layanan.

Sementara itu, di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar, anggaran pelatihan berbasis kompetensi di Sulawesi Selatan memiliki pagu sekitar Rp 5,13 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 591,21 juta diblokir sehingga anggaran efektif yang tersedia turun menjadi sekitar Rp 4,54 miliar.