BPK Temukan Masalah Bea Cukai dan Potensi Kekurangan Negara

Pengelolaan kepabeanan dan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari keterlambatan penanganan barang hingga kelemahan pengawasan fasilitas kepabeanan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengidentifikasi potensi kekurangan penerimaan negara sekitar Rp 1,03 miliar dalam pemeriksaan pengelolaan barang periode 2023–2025, dilansir dari Nasional.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Pemasukan dan Pengeluaran Barang terkait Kepabeanan dan Cukai Tahun 2023–2025, BPK menyoroti penanganan 1.364.475 kilogram atau sekitar 1.364 ton beras yang belum dilakukan secara segera.

Jumlah tersebut terdiri atas 714.475 kg beras hasil penindakan di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan 650.000 kg beras impor berstatus barang tidak dikuasai di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Menurut BPK, keterlambatan tersebut membuat pemerintah kehilangan kesempatan memanfaatkan beras secara optimal untuk mendukung program ketahanan pangan.

BPK juga menilai penanganan barang yang mudah rusak belum didukung prosedur memadai, terutama terkait koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Selain itu, pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran kepabeanan terkait tujuh peti kemas berpendingin yang tidak ditemukan di tempat penimbunan sementara milik PT Belawan New Container Terminal (BNCT).

Dalam laporan yang disampaikan pada Rabu (28/10), BPK merekomendasikan Menteri Keuangan memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai agar menginstruksikan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP Belawan meneliti keberadaan tujuh peti kemas tersebut secara mendalam. Hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Persoalan lain berkaitan dengan penetapan nilai dan tarif pabean. BPK mengidentifikasi ketidaksesuaian pada empat kantor pelayanan kepabeanan yang berpotensi menyebabkan kekurangan penerimaan negara sekitar Rp 1,03 miliar, meliputi bea masuk, Pajak Penghasilan (PPh) impor, bea keluar, serta keterlambatan penerimaan bea masuk dan PPh impor.

Untuk mengatasi risiko tersebut, BPK menilai penelitian dokumen kepabeanan perlu diperbaiki, termasuk melalui evaluasi aplikasi CEISA guna mengurangi risiko ketidakvalidan satuan barang dalam penghitungan tarif bea masuk. Pedoman verifikasi atas perbedaan berat atau volume barang impor curah juga perlu diperkuat.

Pada kegiatan ekspor, pemeriksaan komoditas turunan kelapa sawit dinilai belum didukung verifikasi dan pengujian laboratorium secara lengkap. BPK menemukan pemeriksaan belum mencakup verifikasi asal bahan baku dan proses pengolahan, sementara sejumlah ekspor tetap berlangsung meskipun pengujian laboratorium belum meliputi seluruh parameter yang diwajibkan.

Kondisi tersebut berpotensi memicu kesalahan penetapan jenis barang dan tarif bea keluar serta meningkatkan risiko pelanggaran kepabeanan. BPK menilai DJBC belum menyusun penilaian risiko dan langkah pengendalian secara komprehensif, termasuk untuk verifikasi serta pengujian laboratorium komoditas turunan kelapa sawit.

Dalam pengawasan gudang berikat, BPK menemukan barang yang tercatat dalam sistem persediaan tidak tersedia secara fisik pada dua perusahaan. Di PT PCC CI, barang senilai sekitar Rp 112,97 juta tidak ditemukan saat pemeriksaan, sedangkan di gudang berikat PT ITI, sebanyak 45.745 meter kain senilai sekitar Rp 241,82 juta juga tidak ditemukan.

BPK menghitung potensi kekurangan penerimaan negara dari bea masuk yang ditangguhkan atas barang-barang tersebut mencapai sekitar Rp 35,48 juta. Pemeriksaan juga menunjukkan pengawasan sistem persediaan atau IT Inventory dan kamera pengawas (CCTV) pada perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Pusat Logistik Berikat (PLB) belum memadai.

Ketidaksesuaian yang ditemukan mencakup data persediaan yang tidak akurat atau tidak mutakhir, perbedaan saldo sistem dengan kondisi fisik, serta CCTV yang belum memenuhi seluruh kriteria akses daring, pemantauan langsung, dan kejernihan gambar. Menurut BPK, kelemahan tersebut dapat menghambat pengawasan arus barang dan meningkatkan risiko penyalahgunaan fasilitas kepabeanan.

BPK turut menemukan transaksi pemasukan atau pengeluaran barang di Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat yang dilakukan sebelum perekaman dalam sistem kepabeanan selesai. Selain itu, tiga barang di salah satu Pusat Logistik Berikat telah melewati batas masa penimbunan tiga tahun tanpa dokumen perpanjangan atau izin yang sesuai.