BPJPH Kecam Pembakaran Warung Nonhalal di Sukoharjo

Pembakaran warung yang menjual makanan nonhalal di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mendapat kecaman dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan. Ia menilai tindakan kekerasan terhadap pedagang karena pilihan produk bertentangan dengan prinsip keberagaman dan kerukunan masyarakat Indonesia.

Haikal, yang akrab disapa Babe Haikal, menyampaikan keprihatinannya melalui laman resmi BPJPH pada Minggu (1/11/2026). Ia meminta peristiwa tersebut tidak terulang karena perbedaan pilihan makanan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan.

Haikal menyebut penghormatan terhadap pilihan produk halal maupun nonhalal merupakan bagian dari upaya menjaga kehidupan masyarakat yang majemuk. Menurutnya, keberagaman suku, ras, kelompok, agama, dan kepercayaan harus tetap menjadi kekuatan bangsa.

Dalam keterangannya, Haikal menggambarkan pembakaran warung tersebut sebagai peristiwa yang memalukan dan meminta agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Kami mendengar dan melihat di media sosial adanya sebuah warung dibakar karena menjual makanan tertentu yang dikategorikan tidak halal bagi sebagian besar masyarakat yang merupakan umat Islam di Indonesia. Bersama ini kami tekankan bahwa hal ini (pembakaran tersebut) adalah kejadian yang sangat memalukan. Tidak boleh terjadi lagi, dan harap ini menjadi kejadian yang pertama dan terakhir," tegas Ahmad Haikal Hasan, Kepala BPJPH.

Ia juga menekankan bahwa perbedaan pilihan produk merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut, menurut Haikal, seharusnya dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam membangun hubungan sosial yang harmonis.

"Halal dan nonhalal adalah sebuah pilihan. Indonesia adalah negara majemuk, negara dengan berbagai macam suku, ras, kelompok, agama, atau kepercayaan yang harusnya menjadi contoh bagi seluruh negara di dunia bahwa kita tetap bisa menjaga kerukunan," ujar Ahmad Haikal Hasan.

Haikal menilai tindakan kekerasan akibat perbedaan pilihan dan keyakinan bertentangan dengan semangat persatuan. Ia kembali mengingatkan bahwa insiden di Sukoharjo tersebut tidak boleh menjadi pola penyelesaian perbedaan di tengah masyarakat.

"Karena itu, kejadian seperti ini adalah sebuah kejadian yang mencoreng keberagaman kita, tidak boleh terjadi lagi dan harap menjadi pelajaran buat kita semua," lanjut Ahmad Haikal Hasan.

Ia kemudian mengajak masyarakat untuk mempertahankan sikap saling menghormati dan menjaga hubungan baik meskipun terdapat perbedaan latar belakang maupun keyakinan.

"Mari saling menghormati, saling menjaga, dan jadikan Indonesia sebagai percontohan dunia dalam menerapkan keberagaman yang indah, keteraturan, dan kerukunan antarumat beragama, suku, ras, kelompok, dan perbedaan lainnya," pungkas Ahmad Haikal Hasan.

Haikal menambahkan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan produk berdasarkan keyakinan serta kebutuhan. Pelaksanaan prinsip tersebut juga harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak setiap orang untuk menjalankan usaha dan hidup berdampingan secara damai.

Sementara itu, penanganan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi Babi Tepi Sawah di Kabupaten Sukoharjo juga menjadi pembahasan dalam pertemuan Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Andi Herindra Rahmawan dengan sejumlah tokoh agama dan pengurus Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki.

Pertemuan tersebut dihadiri pemilik Pondok Pesantren Al-Mukmin Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, Ketua Yayasan Al-Mukmin Ngruki Ustaz Yahya Abdurrahman, serta putra Abu Bakar Ba'asyir, Ustaz Abdurochim Ba'asyir alias Ustaz Iim.

Hadir pula Mudir Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Ustaz Munir, Ketua Pembina Yayasan Ustaz Taufik Usman, dan Wakil Pembina Yayasan Ustaz Muyazin. Dialog tersebut menjadi kesempatan bagi pihak kepolisian untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan pengurus pesantren.

Dalam pertemuan itu, Andi menjelaskan perkembangan penanganan perkara sekaligus menyampaikan komitmen untuk menjalankan proses secara profesional dan terbuka. Komunikasi tersebut juga berkaitan dengan penggeledahan yang dilakukan pada 27 Oktober 2026.

Wakapolda Jawa Tengah mempersilakan pihak pesantren menyampaikan keberatan apabila menemukan tindakan kepolisian yang dianggap tidak sesuai prosedur. Ia juga menyatakan pengawasan internal akan dilakukan jika terdapat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.

"Apabila ada keluhan terkait hal-hal di luar prosedur, kami berkomitmen melakukan tindakan secara tegas melalui Divisi Propam. Kami juga siap menjalin komunikasi dengan baik bersama para ulama," ujar Brigjen Andi Herindra Rahmawan dalam keterangannya, Sabtu (31/10).