Kemenhaj Buka Peluang Libatkan Nonmuslim dalam Layanan Haji

Keterlibatan masyarakat lintas agama dalam pelayanan jemaah haji Indonesia mulai dipertimbangkan Kementerian Haji dan Umrah. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan peluang tersebut pada 30 Oktober 2026 sebagai upaya memperkuat toleransi dan gotong royong dalam penyelenggaraan ibadah haji, dilansir dari Nasional.

Dahnil menjelaskan, petugas pelayanan haji nantinya berpeluang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang agama, termasuk Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Menurutnya, keberagaman Indonesia dapat menjadi modal untuk mendukung pelayanan kepada jemaah.

"Fokus kita adalah memastikan jemaah haji menjadi simbol toleransi bagi umat beragama. Nantinya, petugas-petugas haji dapat melibatkan saudara-saudara kita dari kalangan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Ia menjelaskan, partisipasi masyarakat berbeda agama merupakan salah satu bentuk penerapan toleransi melalui kolaborasi dalam kegiatan sosial. Kontribusi tersebut diharapkan dapat memperlihatkan kerja sama antarumat beragama dalam pelayanan publik.

Sulawesi Utara menjadi salah satu wilayah yang dicontohkan Dahnil karena memiliki masyarakat dengan latar belakang agama yang beragam. Ia mengaku telah meminta jajaran terkait untuk mendorong keterlibatan kelompok agama lain dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji di daerah tersebut.

"Ini menjadi salah satu upaya menghadirkan simbol toleransi, tidak hanya di Sulawesi Utara, tetapi juga di seluruh Indonesia," ujar Dahnil.

Meski peluang pelibatan tersebut telah disampaikan, Kementerian Haji dan Umrah belum mengumumkan ketentuan teknis pelaksanaannya. Mekanisme perekrutan, persyaratan peserta, serta pembagian tanggung jawab bagi masyarakat nonmuslim juga belum dirinci.

Dahnil menegaskan, pelaksanaan ibadah haji tetap merupakan bagian dari ibadah umat Islam. Namun, menurutnya, dukungan terhadap pelayanan jemaah dapat melibatkan kontribusi masyarakat dari berbagai latar belakang agama.

Kementerian Haji dan Umrah ingin mendorong penyelenggaraan haji yang memperhatikan kualitas pelayanan ibadah sekaligus mencerminkan nilai persatuan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia.