Dahnil Jelaskan Peran Nonmuslim dalam Petugas Haji

Kementerian Haji dan Umrah membuka ruang keterlibatan masyarakat lintas agama dalam mendukung pelayanan jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, masyarakat nonmuslim dapat menjalankan tugas teknis nonibadah, terutama di embarkasi dan debarkasi, sebagai bagian dari pelayanan haji.

Dahnil menyebut keterlibatan petugas nonmuslim sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun lalu. Mereka membantu berbagai kebutuhan teknis, termasuk di daerah dengan populasi masyarakat muslim minoritas seperti Sulawesi Utara, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.

Ia juga menjelaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah memiliki latar belakang agama yang beragam.

"Petugas haji sejak tahun lalu memang sudah ada yang non-Islam. Misal para petugas haji di embarkasi dan debarkasi yang membantu tugas-tugas teknis di embarkasi masing-masing terutama daerah-daerah yang minoritas Islam sebut saja Sulut, Papua, Maluku, NTT, maupun kota-kota lainnya. Bahkan, ASN Kemenhaj beragam ada yang non-Islam," kata Dahnil kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).

Dahnil menegaskan cakupan penyelenggaraan haji tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ibadah di Tanah Suci. Menurut dia, pelayanan mencakup seluruh proses perjalanan jemaah, mulai dari keberangkatan hingga kembali ke Indonesia dengan aman.

"Pelaksanaan haji itu dari berangkat sampai pulang lagi ke Indonesia. Petugas haji itu dari petugas embarkasi sampai dengan debarkasi," tutur Dahnil.

Untuk tugas pendukung, Dahnil mencontohkan sejumlah profesi yang dapat melibatkan masyarakat nonmuslim, seperti dokter, perawat, dan tenaga teknis. Pekerjaan tersebut tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah haji.

"Tugas teknis nonibadah di embarkasi dan debarkasi, dokter, perawat, petugas teknisi dan lain-lain. Itu menjadi simbol saling tolong menolong, Gotong royong, kementerian Haji dan Umrah akan terus merawat semangat tolong menolong dalam kemanusiaan. Semangat gotong royong," kata dia.

Ia juga menjelaskan bahwa pembahasan mengenai petugas haji mencakup seluruh wilayah pelayanan, bukan hanya daerah kerja Makkah dan Madinah. Dahnil mendorong keterlibatan lintas agama sebagai bagian dari pesan kemanusiaan dalam penyelenggaraan haji.

"Saya ngomongin petugas haji, bukan petugas haji Daker (daerah kerja) Makkah, Daker Madinah. Tapi petugas haji. Dan kami sebagai Kementerian Haji dan Umrah akan terus mendorong semangat tolong menolong dalam kemanusiaan karena substansi pesan haji adalah perdamaian dan kesetaraan kemanusiaan, dari Ibadah yang eksklusif dengan hasil yang inklusif," imbuhnya.

Sebelumnya, Dahnil mengusulkan agar masyarakat Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu mendapat kesempatan menjadi petugas pendukung penyelenggaraan haji. Gagasan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat toleransi, kebinekaan, dan kerja sama antarmasyarakat.

Dalam keterangan tertulis yang diterima detikHikmah pada Sabtu (31/10), Dahnil menyampaikan bahwa keterlibatan berbagai kelompok agama dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam pelayanan jemaah.

"Fokus kita adalah memastikan jemaah haji menjadi simbol toleransi bagi umat beragama. Nantinya, petugas-petugas haji dapat melibatkan saudara-saudara kita dari kalangan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya," ujar Dahnil.

Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah yang dicontohkan karena memiliki masyarakat dengan latar belakang agama dan budaya yang beragam. Dahnil mengaku telah meminta jajaran terkait mengupayakan partisipasi masyarakat nonmuslim dalam mendukung pelayanan haji di wilayah tersebut.

"Ini menjadi salah satu upaya menghadirkan simbol toleransi, tidak hanya di Sulawesi Utara, tetapi juga di seluruh Indonesia," katanya.