Pemerintah Berlakukan Wajib Halal pada 17 Oktober 2026

Pemerintah Indonesia akan mulai memberlakukan kebijakan wajib halal pada 17 Oktober 2026 dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan kebijakan tersebut dalam Indonesia Sharia Economic Festival di JCC Senaya Jakarta, Rabu (14/10/2026), untuk melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing industri nasional, dilansir dari Nasional.

Dradjad menegaskan bahwa ketentuan sertifikasi halal tetap berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah juga akan memetakan pelaku usaha yang siap memenuhi ketentuan tersebut agar penerapannya berlangsung dengan memperhatikan kondisi industri.

Dalam keterangannya di acara tersebut, Dradjad menjelaskan bahwa pemberlakuan kebijakan tinggal menunggu tiga hari sejak pernyataannya disampaikan.

"Insyaallah tiga hari lagi implementasi jaminan produk halal mulai kita berlakukan. Kebijakan ini melindungi konsumen, menjamin mutu produk, dan memperkuat daya saing industri nasional," ujar Dradjad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah akan menjalankan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah terkait jaminan produk halal sembari menilai kesiapan pelaku usaha. Pemetaan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai kondisi industri.

"Jadi itu tadi ya, sertifikasi halal akan tetap kita jalankan, PP-nya (Peraturan Pemerintah) tetap kita jalankan. Tentu dengan memperhatikan kesiapan dari para pelaku usaha dan kita akan sisir siapa saja yang siap, yang kemudian bisa kita jalankan," ujar Dradjad.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan secara bertahap untuk mendorong perbaikan industri tanpa mengabaikan kesiapan pelaku usaha.

"Poinnya itu tadi, ikannya diambil tanpa keruh airnya, yang penting ada satu step ke depan, satu step ke depan selalu menuju ke arah perbaikan," ujar Dradjad.

Dari sisi perdagangan, kebijakan wajib halal diharapkan menjadi penyaring mutu bagi produk impor sekaligus memperkuat perlindungan pasar domestik. Pemerintah juga mengarahkan kebijakan ini untuk mendorong peningkatan kualitas industri nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta kementerian dan lembaga terkait untuk menyiapkan regulasi turunan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. BPJPH menjadi lembaga yang bertanggung jawab utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

Dalam agenda yang sama, Dradjad menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki 123 mutual recognition arrangement (MRA) halal dengan lembaga halal luar negeri yang mencakup 43 negara per 14 Oktober 2026. Kerja sama tersebut termasuk dengan China dan Australia.

Pengakuan sertifikasi halal itu mencakup negara dengan beragam latar belakang agama, tidak terbatas pada negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

"Jadi kerja sama MRA halal ini bukan hanya dengan negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim, tapi penduduknya di seluruh negara," ujar Dradjad.

Dradjad juga menilai sertifikasi halal semakin relevan dengan perkembangan produk sehat yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.

"Kemenko Perekonomian memastikan wajib halal 2026 akan berjalan baik dengan tetap memperhatikan kesiapan pelaku usaha dan dimana BPJPH sebagai penanggung jawab utama," ujar Dradjad.