Pengusaha Siapkan Sertifikasi Halal Tahap Kedua 2026

Pelaku usaha perlu menyesuaikan kesiapan produk dan proses bisnis menjelang pemberlakuan tahap kedua kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026. Dilansir dari Medcom, persiapan ini mencakup pemeriksaan kategori produk, penelusuran bahan baku, pemenuhan persyaratan produksi, serta kelengkapan dokumen sertifikasi.

Kebijakan yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Perluasan kewajiban ini mengikuti kategori produk, skala usaha, dan jadwal penerapan yang ditentukan pemerintah. Karena itu, pengusaha perlu memastikan ketentuan yang berlaku bagi produknya sebelum menentukan langkah sertifikasi.

Pada tahap sebelumnya, kewajiban sertifikasi halal telah diterapkan terhadap produk makanan dan minuman sejak Oktober 2024 bagi pelaku usaha menengah dan besar. Tahap kedua mencakup kelompok produk lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut sejumlah kategori yang perlu diperiksa berdasarkan informasi terkait ketentuan BPJPH:

• Produk hasil sembelihan: mencakup rumah potong hewan dan unggas, pengolahan daging, serta jasa penyembelihan.
• Kosmetik: meliputi produk perawatan kulit, riasan, parfum, dan kosmetik yang diproduksi melalui jasa maklon.
• Obat dan produk kesehatan: termasuk suplemen kesehatan sesuai kategori serta jadwal kewajiban halal.
• Produk kimia tertentu: mencakup produk yang masuk dalam ketentuan wajib halal.
• Produk rekayasa genetik: mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan terkait.
• Alat kesehatan: alat kesehatan risiko A termasuk dalam tahapan penerapan pada 2026 sesuai aturan.
• Barang gunaan: barang yang dipakai atau dimanfaatkan masyarakat berdasarkan kategori yang diatur.
• Produk impor: mencakup produk yang dibawa masuk oleh importir dan pemilik produk luar negeri.
• Jasa logistik tertentu: meliputi pengemasan, penyimpanan, dan distribusi yang berkaitan langsung dengan produk makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik.

Daftar tersebut perlu dicermati berdasarkan jenis produk dan kegiatan usaha masing-masing. Tidak semua kategori memiliki kewajiban maupun batas waktu yang identik, sehingga pengusaha perlu merujuk pada ketentuan BPJPH yang relevan.

Persiapan bahan dan proses produksi

Telusuri bahan baku dan pemasok

Pemeriksaan bahan menjadi bagian penting sebelum pengajuan sertifikasi halal. Pengusaha perlu mendata bahan utama, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan sepanjang proses produksi.

Setiap bahan perlu didukung dokumen yang sesuai serta memiliki asal-usul yang dapat ditelusuri. Informasi dari pemasok juga perlu diperiksa dan diperbarui agar catatan bahan yang digunakan tetap akurat.

Melalui pendataan tersebut, pelaku usaha dapat mengenali bahan yang masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil penelusuran ini menjadi bagian dari persiapan sebelum permohonan sertifikasi diajukan.

Periksa fasilitas dan lengkapi dokumen

Kesiapan sertifikasi tidak hanya ditentukan oleh bahan baku, tetapi juga oleh tata cara produksi. Peralatan, fasilitas, penyimpanan, dan alur kerja perlu diperiksa agar sesuai dengan persyaratan halal yang berlaku.

Apabila fasilitas digunakan untuk menangani produk halal dan nonhalal, pengusaha harus memperhatikan ketentuan pemisahan fasilitas dan upaya pencegahan kontaminasi silang.

Dokumen yang perlu dipersiapkan meliputi:

• Daftar bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong.
• Dokumentasi alur proses produksi.
• Data pemasok beserta dokumen pendukung bahan.
• Nama, jenis, dan foto produk.
• Dokumen penerapan Sistem Jaminan Produk Halal sesuai skema sertifikasi yang digunakan.

Pencatatan yang tertata membantu proses pemeriksaan dan mendukung konsistensi pelaksanaan prosedur setelah sertifikat halal diperoleh. Oleh sebab itu, dokumen perlu disiapkan sesuai kondisi operasional usaha, bukan hanya ketika permohonan diajukan.

Menentukan jalur sertifikasi yang tepat

Pemilihan skema sertifikasi harus mempertimbangkan skala usaha, karakteristik produk, dan proses produksinya. Pelaku usaha perlu memastikan jalur yang dipilih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), jalur pernyataan halal atau self declare dapat digunakan apabila produk serta proses produksinya memenuhi persyaratan. Skema ini tidak otomatis berlaku bagi seluruh UMK karena terdapat kriteria khusus yang harus dipenuhi.

Jika produk atau proses produksi tidak memenuhi kriteria pernyataan halal, pengusaha perlu menempuh jalur sertifikasi reguler sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan persyaratan sejak awal membantu mengurangi risiko kesalahan dalam menentukan skema permohonan.

Sebelum mengajukan sertifikasi, pelaku usaha perlu memastikan kembali persyaratan, dokumen, dan prosedur melalui kanal resmi BPJPH. Langkah tersebut penting untuk menyelaraskan persiapan dengan ketentuan yang berlaku bagi kategori produknya.

Pemberlakuan tahap kedua pada 18 Oktober 2026 menjadi acuan bagi pengusaha untuk mengevaluasi kesiapan produk, bahan, fasilitas, dan administrasi. Persiapan yang dilakukan lebih awal dapat membantu mengurangi hambatan administratif maupun operasional selama proses pengajuan sertifikasi halal.