BI Perkuat Intervensi Rupiah Saat Tekanan Global Meningkat

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah mendorong Bank Indonesia (BI) memperkuat intervensi pasar valuta asing, sementara pemerintah mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut dilakukan di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat, dilansir dari Nasional.

Gubernur BI Destry Damayanti menyebut tekanan terhadap rupiah dipengaruhi eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), serta perubahan sentimen investor global terhadap aset negara berkembang.

Data BI menunjukkan rupiah yang sempat menguat ke Rp 17.830 per dolar AS pada akhir September 2026 kembali melemah menjadi Rp 18.145 per dolar AS pada 2 November 2026.

Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (3/11/2026), Destry menekankan pentingnya memperkuat ketahanan eksternal Indonesia menghadapi gejolak ekonomi internasional.

"Ketahanan eksternal Indonesia perlu terus diperkuat guna memitigasi dampak rambatan tingginya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global," ujar Destry Damayanti, Gubernur BI.

Untuk menahan tekanan nilai tukar, BI mengoptimalkan intervensi melalui transaksi non-deliverable forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar domestik. Bank sentral juga memperluas insentif lindung nilai guna mendorong aliran modal asing.

BI turut menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan secara bertahap untuk memperkuat likuiditas. GWM bank umum konvensional turun dari 9% menjadi 7%, sedangkan bank umum syariah dan unit usaha syariah berkurang dari 7,5% menjadi 5,5%.

Di tengah pelemahan rupiah, ketahanan eksternal Indonesia masih didukung surplus perdagangan sebesar US$ 10,61 miliar sepanjang Januari-September 2026. Investasi portofolio asing juga membukukan arus masuk bersih US$ 13,23 miliar selama Januari hingga 23 Oktober 2026.

Dari sisi kebijakan fiskal, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan APBN tetap digunakan untuk meredam dampak perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian nasional.

"APBN akan terus berfungsi sebagai peredam guncangan melalui subsidi, kompensasi, perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan berbagai program penciptaan lapangan kerja," kata Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 mencapai 5,4%-5,5%. Proyeksi tersebut ditopang konsumsi domestik, investasi, dan ekspor.

Sejumlah indikator aktivitas ekonomi menunjukkan peningkatan. Penjualan mobil tumbuh 28,1% secara tahunan, sedangkan sepeda motor meningkat 15,4% pada September 2026.

Indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur juga mengalami kenaikan dari 52 pada September menjadi 54 pada Oktober 2026.

Realisasi pendapatan negara dan hibah hingga kuartal III-2026 mencapai Rp 2.341,5 triliun, meningkat 25,5% secara tahunan. Sementara itu, belanja negara tercatat Rp 2.660,5 triliun atau tumbuh 19%.

Menurut data Kementerian Keuangan, belanja negara dialokasikan antara lain untuk subsidi, kompensasi, bantuan sosial, dan program prioritas pemerintah. Realisasi subsidi mencapai Rp 222,5 triliun, sedangkan kompensasi sebesar Rp 154,5 triliun.

Suahasil menegaskan sinergi kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.