BI Catat Rupiah Melemah ke Rp 18.145 per Dolar AS

Tekanan eksternal terhadap perekonomian global mendorong nilai tukar rupiah melemah hingga Rp 18.145 per dolar Amerika Serikat (AS). Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Menurut catatan BI, posisi rupiah pada 2 November 2026 mencapai Rp 18.145 per dolar AS. Angka tersebut menunjukkan pelemahan dibandingkan akhir September 2026, ketika rupiah berada di level Rp 17.830 per dolar AS.

Destry menjelaskan, pergerakan nilai tukar selama Oktober hingga November berbalik arah setelah sebelumnya mencatat penguatan pada September.

"Pada akhir September 2026 rupiah mengalami penguatan di level Rp 17.830, namun pada Oktober dan November mengalami pelemahan sehingga posisi pada 2 November menjadi Rp 18.145 per dolar AS," ujar Destry Damayanti, Gubernur Bank Indonesia.

BI mengidentifikasi sejumlah faktor eksternal yang memengaruhi pelemahan mata uang domestik. Faktor tersebut meliputi perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah, kebijakan moneter Amerika Serikat, serta perubahan sentimen investor global terhadap aset negara berkembang.

Destry menyebut ketiga perkembangan tersebut menjadi sumber tekanan terhadap pergerakan rupiah di pasar keuangan.

"Pelemahan dipengaruhi eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, pengetatan kebijakan moneter AS dan sentimen investor global terhadap aset negara berkembang," papar Destry.

Di tengah tekanan nilai tukar, posisi cadangan devisa Indonesia masih tercatat sebesar US$ 146,3 miliar pada akhir September 2026. Menurut Destry, jumlah tersebut mencerminkan kemampuan cadangan devisa untuk mendukung kebutuhan pembiayaan eksternal pemerintah.

Cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor sekaligus pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Destry menegaskan posisi cadangan devisa Indonesia masih melampaui standar kecukupan internasional yang menjadi acuan ketahanan eksternal suatu negara.

"Posisi ini masih jauh di atas standar kecukupan internasional yang sebesar tiga bulan impor," ungkap Destry.