BI Perkuat Intervensi Rupiah di Tengah Tekanan Global

Bank Indonesia (BI) memperkuat berbagai instrumen kebijakan moneter untuk menahan pelemahan rupiah dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Langkah tersebut disampaikan Gubernur BI Destry Damayanti dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026), menyusul tekanan geopolitik dan kebijakan moneter Amerika Serikat.

Dilansir dari Nasional, Destry menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah mengalami tekanan setelah sempat menguat pada akhir September 2026. Rupiah yang berada di level Rp 17.830 per dolar AS kemudian melemah menjadi Rp 18.145 per dolar AS pada 2 November 2026.

Menurut Destry, penguatan ketahanan eksternal diperlukan untuk mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia. Tekanan terhadap mata uang domestik dipengaruhi eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), serta sentimen investor terhadap aset negara berkembang.

"Ketahanan eksternal Indonesia perlu terus diperkuat guna memitigasi dampak rambatan tingginya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global," ujar Destry Damayanti, Gubernur BI.

Untuk menstabilkan rupiah, BI mengoptimalkan intervensi valuta asing melalui transaksi non deliverable forward (NDF) di pasar luar negeri. Intervensi juga dilakukan melalui transaksi spot dan domestic non deliverable forward (DNDF) di pasar domestik.

Selain intervensi, BI memperluas insentif pengurangan premi lindung nilai atau hedging guna meningkatkan arus masuk modal asing. Fasilitas tersebut diberikan melalui transaksi DNDF dan swap beli lindung nilai dengan berbagai pilihan tenor.

"BI juga memperkuat efektivitas stabilitas nilai tukar rupiah dengan mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar," ujar Destry.

Di sektor eksternal, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus US$ 10,61 miliar sepanjang Januari-September 2026. Khusus September 2026, surplus perdagangan mencapai US$ 3,36 miliar berdasarkan pemaparan BI.

Sementara itu, investasi portofolio asing mengalami arus keluar bersih sebesar US$ 0,08 miliar pada kuartal III-2026. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi keluarnya dana asing dari pasar saham.

Memasuki kuartal IV-2026 hingga 23 Oktober, aliran modal asing kembali mencatatkan arus masuk bersih sebesar US$ 0,04 miliar. Perbaikan tersebut terutama ditopang investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Dengan perkembangan tersebut, aliran investasi portofolio asing sepanjang Januari hingga 23 Oktober 2026 tercatat net inflows sebesar US$ 13,23 miliar," jelas Destry.

Untuk memperkuat likuiditas perbankan, BI menurunkan giro wajib minimum (GWM) secara bertahap. GWM bank umum konvensional berkurang dari 9% menjadi 7%, sedangkan bank umum syariah dan unit usaha syariah turun dari 7,5% menjadi 5,5%.

Penyesuaian GWM tersebut dilaksanakan dalam dua tahap, yakni mulai 1 November dan 1 Desember 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya BI menjaga likuiditas rupiah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi.

BI juga meningkatkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) menjadi 5%. Rinciannya mencakup insentif penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor penciptaan lapangan kerja maksimal 3% dan insentif pendalaman pasar uang maksimal 2%.

Hingga minggu pertama Oktober 2026, insentif KLM yang telah diterima sektor perbankan mencapai Rp 458,5 triliun. Destry menyebut penguatan kebijakan tersebut tetap disinergikan dengan program Asta Cita pemerintah.

"BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk memperkuat ketahanan eksternal dan stabilitas dengan tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui dukungan dan sinergi erat dengan program Asta Cita pemerintah," ungkapnya.

Dalam arah kebijakan berikutnya, BI memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas atau pro-stability. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi atau pro-growth.

Pada sistem pembayaran, BI memperluas penerapan merchant discount rate (MDR) QRIS 0% untuk transaksi hingga Rp 100.000. Kerja sama pembayaran QRIS antarnegara juga diperluas sebagai bagian dari pengembangan transaksi lintas negara.

BI turut memperkuat transaksi mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) bersama tujuh negara mitra, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Singapura.

Hingga September 2026, nilai transaksi LCT mencapai US$ 52,6 miliar. Angka tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan total transaksi sepanjang 2025 yang tercatat sebesar US$ 25,7 miliar.