BGN Klaim MBG Turunkan Siswa Berangkat Sekolah dalam Keadaan Lapar

Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) menurunkan persentase peserta didik yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar dari 56 persen menjadi 16 persen. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan data tersebut sebagai gambaran dampak program terhadap pemenuhan gizi siswa, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Jumat (16/10/2026).

Menurut data BGN, konsumsi protein hewani pada peserta didik meningkat dari 26 persen sebelum program berjalan menjadi 84 persen setelah pelaksanaan MBG. Konsumsi buah dan sayur juga naik dari 65 persen menjadi 90 persen.

Sudaryono menyatakan penurunan angka siswa yang berangkat sekolah dalam keadaan lapar masih perlu dilanjutkan hingga tidak ada lagi anak yang mengalami kondisi tersebut.

"Alhamdulillah, dengan adanya program MBG ini, dari 56 persen peserta didik yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar, turun 50 persen menjadi 16 persen," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Ia berharap pelaksanaan program dapat menjangkau seluruh peserta didik, termasuk anak-anak di wilayah yang belum memperoleh layanan makanan bergizi gratis.

"Kami berharap angka ini bisa terus turun hingga nol, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar," tambah Sudaryono.

BGN juga menyoroti peningkatan konsumsi pangan bergizi di kalangan siswa. Protein hewani, termasuk telur, ikan, ayam, dan daging, disebut sebagai bagian dari asupan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Sudaryono mengatakan masih terdapat peserta didik yang belum terjangkau program, berdasarkan data peningkatan konsumsi protein hewani yang disampaikan lembaganya.

"Jadi, konsumsi protein hewani anak-anak kita meningkat dari 26 persen menjadi 84 persen. Masih ada 16 persen anak-anak yang wilayahnya belum tersentuh MBG. Ini menjadi tanggung jawab kami agar mereka sesegera mungkin mendapatkan haknya, yaitu makanan bergizi gratis di sekolah masing-masing," papar Sudaryono.

Di tengah klaim peningkatan pemenuhan gizi, pelaksanaan MBG masih menghadapi persoalan keamanan pangan. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 43.838 korban dugaan keracunan di 36 provinsi sejak program diluncurkan pada 6 Januari 2025 hingga pertengahan Agustus 2026.

Jumlah tersebut bertambah setelah lebih dari 1.600 orang dilaporkan menjadi korban dugaan keracunan pada September 2026. Sejak awal Oktober 2026, belasan korban lainnya juga dilaporkan terkait dugaan keracunan yang berhubungan dengan MBG.

Pada 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan bahwa sejumlah kejadian keracunan melibatkan kontaminasi bakteri, termasuk Salmonella, E. coli, dan Bacillus cereus. Kementerian Kesehatan mengaitkan berbagai kejadian dengan kontaminasi yang berhubungan dengan persoalan sanitasi dapur, sebagaimana dilansir Transparency International.

BGN merespons berbagai kejadian tersebut melalui pencopotan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penangguhan operasional SPPG, dan tindakan administratif lainnya. Kepala BGN sebelumnya juga menyatakan tidak akan menoleransi kelalaian dalam pelaksanaan program.

Di sisi perluasan layanan, BGN terus membangun dapur MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Pada Rabu (14/10/2026), sebanyak 980 SPPG diaktifkan secara serentak di 16 provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.

Dari total tersebut, 691 SPPG berada di Sumatera, sedangkan 289 lainnya berada di Kalimantan dan Bali. Aktivasi itu menyusul pengoperasian 480 dapur di wilayah 3T dan daerah dengan kebutuhan penanganan gizi yang tinggi pada pekan sebelumnya.

Sudaryono menjelaskan bahwa aktivasi terbaru mencakup sejumlah wilayah di tiga pulau tersebut dan dipusatkan di Aceh Besar, Provinsi Aceh.

"Di minggu yang lalu kita telah mengaktivasi 480 dapur di wilayah 3T dan tinggi sekali dilanjutkan kemudian di minggu ini kita lakukan hal yang sama untuk wilayah Bali, Kalimantan dan Pulau Sumatera totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 provinsi, pusatnya di sini di Aceh Besar di Provinsi Aceh," ungkap Sudaryono.

Pada 2026, BGN memiliki anggaran Rp 229 triliun untuk mendukung pelaksanaan MBG. Pemerintah menargetkan pembangunan 33.000 dapur dengan jumlah penerima manfaat hampir 60 juta orang.