Bernita Gugat UU HPP soal PPN Pembalut Wanita ke MK

Ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembalut wanita kini menjadi objek pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Bernita Matondang mengajukan gugatan terhadap UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 1 November 2026 karena menilai produk sanitasi menstruasi seharusnya dipertimbangkan sebagai kebutuhan pokok yang layak memperoleh fasilitas pembebasan PPN, dilansir dari Nasional.

Permohonan tersebut tercatat dengan Nomor 406/PUU-XXIV/2026. Ketentuan yang dipersoalkan adalah Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 beserta penjelasannya dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dalam permohonannya, Bernita menilai pembalut merupakan kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari. Produk tersebut diperlukan secara berkala untuk menjaga kesehatan dan kebersihan selama menstruasi.

Pemohon juga menyampaikan bahwa dirinya rutin membeli pembalut dan membayar PPN dalam setiap transaksi. Menurutnya, kewajiban tersebut menimbulkan persoalan keadilan karena kebutuhan terhadap produk sanitasi menstruasi tidak bersifat pilihan.

Selama ini, fasilitas pembebasan PPN diberikan kepada sejumlah barang kebutuhan pokok. Daftar tersebut mencakup beras, jagung, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Namun, produk sanitasi menstruasi belum disebutkan secara eksplisit dalam rincian barang tersebut. Bernita mempersoalkan dasar penentuan kategori kebutuhan pokok yang dinilainya perlu mempertimbangkan aspek kesehatan, kebersihan, dan kebutuhan biologis manusia.

Dalam dokumen gugatan yang dikutip pada Selasa (3/11/2026), pemohon mempertanyakan dasar pengelompokan barang kebutuhan pokok dalam kebijakan perpajakan.

"Pemohon mempersoalkan apakah pengaturan dan pemaknaan mengenai kategori barang kebutuhan pokok tersebut telah menggunakan kriteria yang objektif, rasional, dan proporsional, khususnya ketika berhadapan dengan kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari serta berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan manusia," tulis Bernita dalam permohonannya.

Selain persoalan keadilan perpajakan, gugatan tersebut juga mengangkat prinsip kesetaraan dan perlindungan perempuan dari diskriminasi. Bernita menggunakan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengujian.

Ketiga pasal tersebut berkaitan dengan jaminan kepastian hukum yang adil, perlindungan dari perlakuan diskriminatif, serta hak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus demi mencapai persamaan dan keadilan.

Bernita turut merujuk Putusan MK Nomor 39/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 11/PUU-XXIII/2025. Kedua putusan tersebut berkaitan dengan pemaknaan kata 'meliputi' dalam daftar barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas PPN agar tidak dipahami sebagai daftar yang membatasi.

Melalui gugatan tersebut, pemohon meminta MK menyatakan ketentuan yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat apabila tidak dimaknai dengan mempertimbangkan kebutuhan esensial, termasuk produk sanitasi menstruasi.

Bernita juga meminta agar daftar barang kebutuhan pokok dalam penjelasan UU HPP tidak ditafsirkan sebagai daftar tertutup. Dengan demikian, produk lain yang memiliki karakteristik kebutuhan esensial dapat dipertimbangkan untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPN.