Pemohon Gugat Program Koperasi Merah Putih ke Mahkamah Konstitusi

Pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto menghadapi gugatan konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut diajukan tiga pemohon yang mempersoalkan pengurangan anggaran desa, pengabaian musyawarah, serta campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan koperasi, dilansir dari Nasional.

Permohonan itu telah terdaftar dengan Nomor 399/PUU-XXIV/2026. Ketiga pemohon terdiri atas Sabiq Muhammad selaku Kepala Desa, Yayasan Sajogyo Inti Utama atau Sajogyo Institute yang diwakili Maksum Syam, serta Koperasi Edukarya Negeri Lestari yang diwakili Muhammad Tauhid Aminulloh.

Dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (6/11/2026), MK menjelaskan bahwa gugatan tersebut berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional atas otonomi desa, pengelolaan keuangan desa, serta demokrasi dan kemandirian koperasi.

Para pemohon menilai pelaksanaan program melalui berbagai instrumen teknis telah mengesampingkan Musyawarah Desa. Mereka juga mempersoalkan dampaknya terhadap alokasi anggaran yang diterima pemerintah desa.

Salah satu contoh yang dicantumkan dalam permohonan berasal dari Desa Prawatan. Alokasi dana desa di wilayah tersebut disebut turun dari lebih dari Rp 1 miliar pada 2025 menjadi Rp 373 juta pada 2026.

Para pemohon juga mempermasalahkan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan komitmen dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Selain itu, mereka menyoroti kebijakan penempatan Dana Desa sebagai jaminan pembiayaan program.

Menurut para pemohon, kebijakan tersebut diterapkan tanpa proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan transparan. Mereka menilai kondisi itu membatasi kewenangan desa dalam menentukan penggunaan anggarannya.

MK mencatat bahwa para pemohon mendasarkan gugatan pada perlindungan otonomi desa dan kemandirian koperasi sebagaimana dijamin UUD 1945.

Dalam permohonannya, para pemohon menyatakan, "Pengesampingan Musyawarah Desa serta pembebanan anggaran lintas tahun untuk mendukung program yang ditetapkan pemerintah pusat dinilai telah mencederai prinsip otonomi desa dan mengancam kemandirian koperasi sebagaimana dijamin UUD RI Tahun 1945," tulis keterangan MK.

Melalui gugatan tersebut, para pemohon meminta MK mengabulkan seluruh permohonan dan menyatakan pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945.

Mereka juga meminta Mahkamah menegaskan bahwa penugasan pemerintah pusat kepada desa harus disertai pembiayaan memadai dari anggaran pemberi tugas. Pembiayaan tersebut, menurut tuntutan pemohon, tidak boleh dialihkan melalui pemotongan Dana Desa ataupun penjaminan aset desa.

Selain persoalan anggaran, para pemohon meminta agar keputusan Musyawarah Desa dan Rapat Anggota Koperasi tidak dapat dikesampingkan oleh intervensi maupun keputusan pihak eksternal.

Dalam tuntutan lainnya, mereka meminta pemerintah menghentikan model pelaksanaan Kopdes Merah Putih yang dinilai memaksakan pembentukan koperasi dan membebankan risiko kepada desa. Penghentian itu diminta berlaku sampai terbentuk undang-undang baru yang selaras dengan prinsip konstitusi perkoperasian.

Permohonan tersebut juga mencakup permintaan agar kewenangan desa dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan tetap terlindungi dari kebijakan eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah pusat.