Suahasil Proyeksikan Belanja APBN Rp1.300 Triliun pada Kuartal IV 2026

Pemerintah Indonesia menyiapkan belanja negara sekitar Rp1.300 triliun pada kuartal IV 2026 untuk mendukung aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, layanan publik, dan perlindungan sosial. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan proyeksi tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, pada 20 Oktober 2026, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit APBN pada kisaran 2,85 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Menurut Suahasil, anggaran yang disiapkan untuk tiga bulan terakhir tahun ini lebih besar dibandingkan realisasi belanja pada kuartal IV 2025 yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Pemerintah juga menelaah pelaksanaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi tanpa menghentikan program prioritas.

Suahasil menjelaskan bahwa peningkatan belanja ditujukan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi, termasuk melalui penyaluran bantuan pangan dan pengeluaran pemerintah.

"Untuk kuartal IV, APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dari kuartal IV tahun 2025, yaitu Rp1.200 triliun," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Ia menambahkan, belanja negara mencakup kebutuhan layanan publik dan program perlindungan sosial yang diharapkan menopang konsumsi domestik.

"Belanja APBN akan terus lebih tinggi dari kuartal IV tahun lalu. Ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk layanan publik, termasuk perlinsos. Bantuan pangan sudah bergulir di kuartal IV dan ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan government expenditure di perekonomian kita," ujar Suahasil.

Kementerian Keuangan tetap mengevaluasi pelaksanaan anggaran menjelang penutupan tahun. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan penggunaan dana sesuai sasaran dan keluaran program tercapai secara efektif.

"Langkah dari Kemenkeu merupakan bagian dari langkah akhir tahun, yang memang secara rutin dilakukan untuk memastikan anggaran terlaksana secara efisien. Namun, kalau kita katakan efisiensi anggaran, itu bukan berarti menyetop anggaran," ujar Suahasil.

Dalam laporan kepada Badan Anggaran DPR pada Juli 2026, pemerintah mempertahankan proyeksi defisit sebagai acuan pengelolaan keuangan negara hingga akhir tahun.

"Itu outlook yang kita jaga dan menjadi working agenda kita sampai akhir tahun," tegas Suahasil.

Dalam laporan yang dikutip CNN Indonesia pada 19 Oktober 2026, Suahasil kembali menyampaikan bahwa target defisit tersebut tetap menjadi pedoman pemerintah dalam menjalankan APBN.

"Defisit APBN tetap di angka yang kita laporkan kepada Badan Anggaran di bulan Juli yang lalu, yaitu sekitar 2,85 persen dari PDB. Itu outlook yang kita jaga dan akan menjadi working agenda kita sampai dengan akhir tahun," ujar Suahasil.

Ia menegaskan bahwa evaluasi anggaran tidak semata-mata berfokus pada pengurangan pengeluaran. Pemerintah juga menilai pengelolaan program agar target yang telah direncanakan dapat dicapai dengan penggunaan dana yang lebih efektif.

"Namun kalau kita mengatakan efisiensi anggaran itu bukan berarti bahwa menyetop anggaran. Karena untuk kuartal IV ini APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan kuartal IV tahun 2025, yaitu Rp1.200 triliun," ujar Suahasil.

Salah satu contoh yang disampaikan Suahasil adalah perubahan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, penyesuaian manajemen di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pelaksanaan program tersebut.

"Saya ambil contoh MBG, Makan Bergizi Gratis kita sekarang sudah mengalami perubahan pengelolaan yang luar biasa. Dan itu dilakukan oleh manajemen Badan Gizi Nasional yang baru. Sehingga dengan manajemen yang baru, form-nya pengelolaan yang baru, kemudian efisiensinya terbentuk," ujar Suahasil.

Ia menyatakan bahwa penelaahan anggaran akan berlanjut hingga akhir 2026. Pemerintah tetap mengarahkan belanja untuk mencapai sasaran program sekaligus menjaga pengelolaan APBN.

"Poinnya adalah bukan tentang potong anggarannya, tetapi bagaimana mencapai output dari yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien," ujar Suahasil.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja negara hingga September 2026 mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Nilai tersebut tumbuh 19 persen secara tahunan, berbalik dari kontraksi 0,8 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja kementerian dan lembaga tercatat Rp1.069,4 triliun, setara 70,8 persen dari target, dengan pertumbuhan 33,5 persen. Sementara itu, belanja nonkementerian dan lembaga mencapai Rp991,9 triliun atau 60,5 persen dari target, tumbuh 25,7 persen.

Adapun transfer ke daerah mencapai Rp599,2 triliun atau 86,5 persen dari target. Namun, komponen tersebut mengalami kontraksi 7,1 persen secara tahunan, berlawanan dengan pertumbuhan 1,5 persen pada September 2025.

Dalam laporan Bloomberg Technoz pada 19 Oktober 2026, Suahasil juga menekankan bahwa pelaksanaan anggaran pada akhir tahun harus tetap efisien, sementara belanja pemerintah diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan masyarakat.

"Langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Keuangan adalah bagian dari langkah-langkah akhir tahun yang memang secara rutin dilakukan untuk memastikan anggaran itu terlaksana, namun dilaksanakan dengan efisien," ujar Suahasil.

Ia kembali membedakan efisiensi dari penghentian belanja, mengingat pemerintah masih menyiapkan pengeluaran dalam jumlah besar untuk kuartal terakhir tahun ini.

"Namun kalau kita mengatakan efisiensi anggaran itu bukan berarti bahwa menyetop anggaran," tegas Suahasil.

Belanja pemerintah pada periode tersebut diharapkan turut meningkatkan kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap aktivitas ekonomi nasional, termasuk melalui layanan publik dan bantuan pangan.

"Jadi belanja APBN akan terus lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun lalu, dan ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat," ujar Suahasil.