Dendi Ramdani Soroti Potensi Defisit APBN Capai 5 Persen

Potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dapat mencapai sekitar 5% terhadap produk domestik bruto (PDB) apabila kewajiban pemerintah yang belum sepenuhnya tercatat turut diperhitungkan. Penilaian tersebut disampaikan oleh Vice President Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dendi Ramdani, sebagaimana dilansir dari Nasional. Perkiraan itu muncul di tengah tekanan harga energi global dan meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah.

Menurut Dendi, angka defisit yang dilaporkan secara resmi belum tentu menggambarkan keseluruhan beban fiskal yang harus ditanggung negara. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kewajiban pembayaran kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Total tagihan kepada kedua badan usaha milik negara tersebut disebut hampir mencapai Rp 350 triliun.

Dalam acara Business Outlook 2027 pada Senin (19/10/2026), Dendi menjelaskan besarnya tagihan yang berkaitan dengan pembiayaan kedua perusahaan tersebut.

"Banyak tagihan-tagihan, total itu hampir Rp 350 triliun," ujar Dendi dalam acara Business Outlook 2027, Senin (19/10/2026). Tagihan tersebut berkaitan dengan berbagai pembiayaan, termasuk biaya yang muncul dari kebijakan mempertahankan harga energi. Dalam mekanisme ini, beban ekonomi tidak sepenuhnya hilang meskipun harga energi yang dibayarkan masyarakat ditahan.

Menurut Dendi, konsekuensi pembiayaan dari kebijakan tersebut tetap harus ditanggung pihak lain, termasuk BUMN yang menjalankan kebijakan energi pemerintah. Karena itu, pencatatan kewajiban perusahaan negara menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan ketika menilai kondisi fiskal secara menyeluruh. Ia menilai bahwa memasukkan kewajiban tersebut ke dalam perhitungan dapat menghasilkan gambaran defisit yang berbeda dari angka resmi. Perkiraan itu menunjukkan pentingnya memperhitungkan beban yang belum sepenuhnya tercermin dalam laporan anggaran.

"Kalau itu dimasukkan, defisit kita bisa ke angka 5%-an," katanya. Selain kewajiban kepada Pertamina dan PLN, persoalan restitusi pajak juga menjadi perhatian. Dendi menyebut nilai restitusi yang masih belum dibayarkan mencapai sekitar Rp 170 triliun.

Restitusi pajak tersebut menjadi bagian lain dari kewajiban yang disorot dalam penilaiannya terhadap kondisi anggaran negara. Bersama tagihan perusahaan energi milik negara, persoalan ini dinilai perlu diperhatikan untuk memahami tekanan fiskal secara lebih utuh.

Dendi juga mengingatkan bahwa indikator anggaran yang tampak baik dalam laporan belum tentu mencerminkan seluruh persoalan yang dihadapi pemerintah. Menurutnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah fiskal yang perlu dicermati di balik angka-angka tersebut.

"Jadi ini tidak terlalu mencerminkan apa yang terjadi juga. Memang kelihatannya bagus di atas kertas, tapi PR-nya banyak," kata Dendi.

Defisit APBN September 2026 masih 1,24% terhadap PDB

Data Kementerian Keuangan menunjukkan defisit APBN hingga akhir September 2026 tercatat sebesar Rp 319 triliun. Nilai tersebut setara dengan 1,24% terhadap PDB.

Angka realisasi tersebut menjadi gambaran posisi anggaran pemerintah hingga akhir September. Sementara itu, proyeksi pemerintah untuk keseluruhan tahun anggaran 2026 menetapkan defisit APBN sebesar 2,85% terhadap PDB.

Perbedaan antara proyeksi resmi dan perkiraan yang disampaikan Dendi berkaitan dengan kewajiban yang menurutnya belum sepenuhnya tercermin dalam perhitungan fiskal. Tagihan hampir Rp 350 triliun kepada Pertamina dan PLN serta restitusi pajak sekitar Rp 170 triliun menjadi dua persoalan utama yang ia soroti.