Beban Bunga Utang Pemerintah Capai Rp 650,31 Triliun pada 2027

Tekanan pembayaran bunga utang diperkirakan semakin membatasi ruang fiskal Indonesia pada 2027. Berdasarkan APBN, pemerintah mengalokasikan Rp 650,31 triliun untuk membayar bunga utang, setara 18,93% dari penerimaan negara. Dilansir dari Nasional, Lead Economist Bank Danamon Indonesia, Irman Faiz, menilai penguatan penerimaan negara penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mengendalikan biaya pembiayaan.

Menurut Faiz, meningkatnya risiko fiskal dapat memengaruhi persepsi investor terhadap kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban utangnya. Jika risiko tersebut mendorong penurunan peringkat kredit, pemerintah berpotensi menghadapi kenaikan biaya penerbitan surat utang.

Faiz menjelaskan bahwa dampak penurunan peringkat kredit bergantung pada sejauh mana risiko telah diperhitungkan pasar dan apakah perubahan peringkat memengaruhi mandat investasi investor global.

“Secara umum, penurunan peringkat kredit berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah karena investor akan meminta tambahan imbal hasil untuk mengompensasi risiko fiskal yang lebih tinggi,” ujar Faiz kepada KONTAN pada Kamis (15/10/2026).

Lembaga pemeringkat S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil pada Juli 2026. Namun, S&P mengidentifikasi pembayaran bunga yang secara persisten melampaui 15% dari penerimaan pemerintah umum sebagai salah satu faktor risiko penurunan peringkat.

Faiz menjelaskan bahwa indikator tersebut berbeda dari rasio bunga terhadap penerimaan APBN karena cakupan pemerintah umum turut memperhitungkan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan lembaga terkait pemerintah. Batas 15% itu juga bukan ambang otomatis yang memicu penurunan peringkat.

Kenaikan premi risiko utang pemerintah dapat mendorong imbal hasil surat berharga negara (SBN), terutama jika terjadi bersamaan dengan pelemahan rupiah, kebutuhan penerbitan utang yang besar, dan pengetatan likuiditas global.

Sebagai ilustrasi, kebutuhan penerbitan bruto SBN pada 2027 diperkirakan mencapai Rp 1.800 triliun. Faiz memperkirakan kenaikan rata-rata biaya penerbitan sebesar 50 basis poin dapat menambah beban bunga sekitar Rp 9 triliun per tahun, sedangkan kenaikan 100 basis poin berpotensi menambahnya hingga Rp 18 triliun per tahun setelah seluruh penerbitan beredar selama satu tahun penuh.

Kenaikan imbal hasil pasar tidak langsung menaikkan bunga seluruh utang yang sudah diterbitkan, khususnya utang dengan bunga tetap. Dampaknya berlangsung bertahap melalui penerbitan baru dan pembiayaan kembali utang yang jatuh tempo.

Pada pinjaman luar negeri, tekanan premi risiko terutama berpotensi memengaruhi penerbitan obligasi global dan pinjaman komersial. Sebaliknya, pinjaman multilateral dan bilateral dengan skema konsesional relatif lebih terlindungi, meskipun risiko nilai tukar dan suku bunga mengambang tetap perlu diperhatikan.

Di sisi penerimaan, pendapatan negara hingga September 2026 tumbuh 25,5% secara tahunan menjadi Rp 2.341,5 triliun. Penerimaan pajak juga meningkat 24,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, Faiz mengingatkan bahwa sebagian pertumbuhan penerimaan dipengaruhi faktor yang belum tentu berulang, termasuk penerimaan negara bukan pajak dari surplus Bank Indonesia dan dinamika restitusi pajak yang memengaruhi penerimaan bersih antarperiode.

Karena itu, penurunan rasio bunga terhadap penerimaan belum tentu mencerminkan perbaikan struktural. Apabila faktor sementara kembali normal sementara kewajiban bunga meningkat, rasio tersebut berpotensi kembali memburuk.

Faiz menilai pengendalian defisit APBN di bawah 3% dari produk domestik bruto saja tidak cukup untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Pemerintah juga perlu memperkuat penerimaan berulang dan memastikan belanja negara mendukung produktivitas ekonomi.

“Belanja berkualitas, terutama yang meningkatkan produktivitas, memperkuat investasi swasta, dan menciptakan aktivitas ekonomi formal, dapat memperluas basis pajak secara berkelanjutan,” ujar Faiz.

Menurut Faiz, evaluasi belanja perlu mempertimbangkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, bukan sekadar besarnya anggaran. Pemerintah juga perlu mengelola tenor utang, memperluas basis investor domestik, dan menjaga kredibilitas kebijakan fiskal.

Faiz memperingatkan kemungkinan terbentuknya lingkaran tekanan fiskal ketika kenaikan bunga mempersempit ruang belanja produktif, menghambat pertumbuhan penerimaan, meningkatkan kebutuhan pembiayaan kembali, dan mendorong investor meminta premi risiko lebih tinggi.

Ia menilai investor semakin perlu memperhatikan rasio beban bunga terhadap penerimaan dan kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan secara berkelanjutan, termasuk melalui perbaikan rasio pajak. “Kualitas belanja dan kredibilitas fiskal akan menjadi penentu utama apakah biaya utang Indonesia dapat tetap terkendali dalam jangka menengah,” tandas Faiz.