Pemerintah Optimalkan APBN untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Pemerintah Indonesia menyiapkan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, lebih tinggi dibandingkan target 5,4 persen pada 2026. Dilansir dari Nasional, strategi ini diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa APBN perlu menjalankan fungsi yang lebih luas daripada sekadar menjaga stabilitas. Pemerintah ingin mempertahankan kesehatan dan kredibilitas anggaran sambil meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Suahasil menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus menyeimbangkan disiplin fiskal dengan kebutuhan mendorong aktivitas ekonomi.

"Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menyatakan pemerintah tetap optimistis mengejar target tersebut meskipun ketidakpastian ekonomi global masih tinggi. Ia menekankan pentingnya menjaga kewaspadaan tanpa mengabaikan peluang pertumbuhan.

"Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis," ujar Wahyu Utomo dalam keterangannya pada Selasa (20/10).

Dalam rancangan APBN 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 3.435,1 triliun dan belanja negara Rp 4.106,3 triliun. Defisit anggaran direncanakan mencapai 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Rancangan belanja tersebut mencakup alokasi Rp 824 triliun untuk pendidikan, Rp 539,7 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 244,9 triliun untuk kesehatan, serta Rp 195,3 triliun untuk ketahanan pangan.

Pemerintah juga menyiapkan tiga strategi pertumbuhan, yaitu pragmatis, transformatif, dan diplomatis. Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya mencapai target ekonomi di tengah perubahan kondisi global.

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional Luthfi Ridho menilai koordinasi kebijakan fiskal dan moneter diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Perubahan suku bunga global perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar.

Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani mengingatkan bahwa APBN tidak dapat menjadi satu-satunya penggerak pertumbuhan. Menurutnya, kepastian kebijakan diperlukan agar sektor swasta bersedia meningkatkan investasi.

"APBN dapat menjadi katalisator pertumbuhan, tetapi perlu didukung partisipasi sektor swasta," kata Aviliani, Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia.

Aviliani juga menyoroti perlunya memperkuat keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendampingan serta pemberian insentif kepada perusahaan besar agar keterlibatan UMKM dalam kegiatan industri meningkat.