Potensi Penurunan Status MSCI Ancam Rupiah dan APBN 2027

Potensi penurunan status Indonesia menjadi Standalone Market oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dapat memicu keluarnya modal asing dari pasar keuangan domestik. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperingatkan pada Jumat (16/10) bahwa risiko tersebut dapat menekan rupiah, pasar surat berharga negara (SBN), serta kemampuan pemerintah membiayai APBN 2027, dilansir dari Investasi.

Menurut Yusuf, risiko arus keluar modal akan semakin besar jika saham Indonesia tidak lagi masuk indeks emerging markets maupun frontier markets MSCI. Investor pasif perlu menyesuaikan portofolio berdasarkan perubahan indeks, sedangkan manajer investasi aktif berpotensi mengurangi kepemilikan saham Indonesia.

Yusuf menilai dampaknya dapat lebih berat dibandingkan penurunan ke kategori frontier markets karena tidak tersedia indeks pengganti yang mampu menyerap sebagian perpindahan dana investasi.

"Jika Indonesia benar-benar diturunkan menjadi Standalone Market, arus keluar dana asing hampir pasti terjadi karena saham Indonesia tidak lagi masuk indeks emerging maupun frontier MSCI," ujar Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE Indonesia.

Meski demikian, Yusuf memperkirakan penjualan saham akibat penyesuaian indeks secara mekanis berpotensi lebih kecil daripada perkiraan awal karena proses penyesuaian portofolio telah berjalan. Bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets turun dari 1,16% menjadi 0,43%, sementara kapitalisasi pasar saham beredar bebas yang diperhitungkan MSCI tersisa US$ 53,4 miliar.

Proses penentuan status Indonesia dijadwalkan melalui tahapan konsultasi hingga 30 April 2027. Keputusan final akan diumumkan paling lambat akhir Juni 2027, tetapi investor aktif berpotensi menjual saham lebih awal untuk mengantisipasi perubahan tersebut.

Risiko terhadap rupiah, menurut Yusuf, tidak hanya berasal dari penjualan saham. Tekanan yang lebih besar dapat terjadi jika investor asing turut mengurangi kepemilikan SBN, yang memiliki kepemilikan asing sekitar Rp 917,71 triliun.

Pengurangan kepemilikan obligasi pemerintah dapat meningkatkan kebutuhan dolar AS dan menambah tekanan terhadap nilai tukar. Permintaan dolar dari korporasi serta eksportir yang menahan devisa hasil ekspor juga berpotensi memperburuk kondisi tersebut.

Cadangan devisa Indonesia sebesar US$ 146,3 miliar masih memberikan ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk meredam volatilitas rupiah. Namun, Yusuf mengingatkan bahwa intervensi bank sentral tidak dapat menyelesaikan tekanan apabila sumber persoalan di pasar keuangan tetap berlangsung.

"Intervensi tidak dapat menjadi solusi permanen jika sumber masalahnya tidak diselesaikan," ujar Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE Indonesia.

Tekanan pasar keuangan juga terlihat pada indikator makroekonomi yang menjadi acuan APBN 2027. Rupiah berada di sekitar Rp 18.073 per dolar AS, lebih lemah daripada asumsi anggaran sebesar Rp 17.500 per dolar AS, sedangkan imbal hasil SBN tenor 10 tahun mencapai 7,28%, melampaui asumsi 6,9%.

Menurut Yusuf, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya pembayaran utang pemerintah, subsidi energi, serta biaya impor pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN). Kenaikan biaya modal juga dapat menambah tantangan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027.

Pelemahan rupiah turut berisiko meningkatkan inflasi melalui kenaikan harga barang impor. Inflasi September tercatat 3,28%, mendekati batas atas sasaran 3,5%, sementara inflasi inti melandai menjadi 2,84%.

Yusuf menilai tekanan inflasi saat ini masih banyak dipengaruhi kelompok pangan bergejolak. Dampak pelemahan nilai tukar terhadap harga konsumen belum sepenuhnya terasa karena permintaan domestik yang belum terlalu kuat membuat produsen dan pedagang menahan sebagian kenaikan biaya.

Pengaruh kurs mulai terlihat pada barang dengan kandungan impor tinggi atau harga acuan dolar AS, termasuk minyak goreng, telepon seluler, laptop, dan pelumas. Yusuf memperkirakan efek rambatan nilai tukar terhadap inflasi berada di sekitar 0,1, sehingga depresiasi rupiah sebesar 10% dapat menambah inflasi sekitar 1 poin persentase dalam satu tahun.

Rupiah telah melemah sekitar 8% dibandingkan posisi akhir 2025. Karena itu, sebagian dampak terhadap harga konsumen masih berpotensi muncul dalam beberapa bulan mendatang.

Risiko fiskal juga dapat meningkat jika harga minyak tetap tinggi ketika rupiah melemah. Menurut Yusuf, kombinasi tersebut dapat memperbesar kebutuhan subsidi dan kompensasi energi, sementara penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) atau tarif listrik berpotensi mempercepat kenaikan inflasi.

Selain energi, pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan harga pangan impor, seperti gandum, kedelai, dan gula, yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar.