Utang Pemerintah Tembus Rp 10.326 Triliun pada September 2026

Utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 10.326,93 triliun hingga September 2026, dengan rasio sebesar 40,30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kementerian Keuangan mencatat mayoritas kewajiban tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dilansir dari Nasional.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, nilai utang melalui SBN mencapai Rp 8.962,40 triliun. Sementara itu, kewajiban pemerintah dalam bentuk pinjaman tercatat sebesar Rp 1.364,53 triliun.

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto menyampaikan bahwa kenaikan nominal utang tidak diikuti peningkatan rasio utang terhadap PDB. Sebaliknya, indikator tersebut mengalami penurunan dibandingkan kuartal sebelumnya.

"Ini sejalan dengan kehati-hatian dalam pengelolaan utang dan strategi yang terukur serta pertumbuhan ekonomi yang kuat," ujar Suminto dalam keterangan resminya, Jumat (6/11/2026).

Data Kemenkeu menunjukkan rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada di level 41,26% pada Juni 2026. Angka tersebut berkurang menjadi 40,30% pada September 2026.

Suminto menjelaskan bahwa pertumbuhan PDB nominal menjadi salah satu faktor yang mendukung penurunan rasio tersebut. Peningkatan itu ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik serta percepatan belanja pemerintah.

Dalam pengelolaan fiskal, pemerintah menyatakan akan mempertahankan rasio utang pada tingkat yang terkendali. Komitmen tersebut disampaikan seiring upaya menjaga efisiensi pembiayaan anggaran negara.

"Pemerintah juga sekaligus memastikan pembiayaan APBN tetap dilakukan secara efisien guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kesinambungan fiskal," ujar Suminto.