Risiko Penurunan Status MSCI Mengancam Rupiah dan APBN 2027

Potensi perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi perhatian karena dampaknya dapat meluas dari pasar modal hingga kondisi fiskal pemerintah. Dilansir dari Nasional, risiko tersebut mencakup kemungkinan keluarnya modal asing, pelemahan rupiah, kenaikan biaya utang, serta tekanan terhadap APBN 2027. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, penurunan status Indonesia menjadi Standalone Market berisiko mengurangi daya tarik pasar keuangan domestik bagi investor internasional.

Dampaknya dapat menjalar ke saham, surat berharga negara (SBN), dan stabilitas perekonomian. Risiko arus keluar dana dinilai semakin besar jika Indonesia tidak lagi tercakup dalam indeks pasar negara berkembang maupun negara perbatasan MSCI. Perubahan tersebut akan memengaruhi strategi investasi, terutama bagi pengelola dana yang menggunakan indeks sebagai acuan portofolio.

"Jika Indonesia benar-benar diturunkan menjadi Standalone Market, arus keluar dana asing hampir pasti terjadi karena saham Indonesia tidak lagi masuk indeks emerging maupun frontier MSCI," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Jumat (16/10/2026).

Investor pasif perlu menyesuaikan komposisi aset mengikuti perubahan indeks yang menjadi acuan mereka. Sementara itu, manajer investasi aktif berpotensi mengurangi kepemilikan saham Indonesia apabila pasar domestik tidak lagi termasuk dalam tolok ukur investasinya. Menurut Yusuf, konsekuensinya dapat lebih berat dibandingkan penurunan ke kategori frontier markets. Salah satu alasannya adalah tidak tersedianya indeks pengganti yang dapat menampung sebagian perpindahan dana investasi tersebut.

Meski demikian, besarnya arus keluar dana secara mekanis diperkirakan berpotensi lebih rendah daripada perkiraan awal karena penyesuaian portofolio telah berjalan. Bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets tercatat menyusut dari 1,16% menjadi 0,43%. Selain penurunan bobot tersebut, kapitalisasi pasar saham dengan saham beredar bebas (free float) yang diperhitungkan MSCI tersisa US$ 53,4 miliar. Angka ini menjadi bagian dari gambaran perubahan eksposur pasar saham Indonesia dalam indeks tersebut.

Proses penentuan klasifikasi tidak dilakukan sekaligus. Tahap konsultasi dijadwalkan berlangsung hingga 30 April 2027, sementara keputusan akhir akan diumumkan paling lambat akhir Juni 2027. Walaupun keputusan resmi belum ditetapkan, investor aktif dapat menjual saham lebih awal sebagai langkah antisipasi. Akibatnya, tekanan pasar berpotensi muncul sebelum pengumuman final dilakukan.

Rupiah dan pasar SBN menghadapi risiko lanjutan

Penjualan saham oleh investor asing dinilai tidak serta-merta menimbulkan tekanan besar terhadap rupiah. Yusuf justru menyoroti kemungkinan meluasnya sentimen negatif ke pasar SBN, yang memiliki kepemilikan asing sekitar Rp 917,71 triliun.

Apabila investor luar negeri turut melepas obligasi pemerintah, kebutuhan dolar Amerika Serikat (AS) dapat meningkat dan memperbesar tekanan terhadap nilai tukar. Situasi tersebut berpotensi semakin berat ketika korporasi membutuhkan dolar dan eksportir menahan devisa hasil ekspornya. Cadangan devisa Indonesia sebesar US$ 146,3 miliar dinilai masih memberi ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan volatilitas rupiah.

Namun, penggunaan intervensi memiliki keterbatasan jika penyebab utama tekanan pasar belum ditangani. "Intervensi tidak dapat menjadi solusi permanen jika sumber masalahnya tidak diselesaikan," jelas Yusuf.

Pelemahan rupiah berpotensi membebani APBN 2027

Tekanan di pasar keuangan dapat menguji asumsi makroekonomi yang digunakan pemerintah dalam menyusun APBN 2027. Rupiah tercatat berada di sekitar Rp 18.073 per dolar AS, lebih lemah daripada asumsi anggaran sebesar Rp 17.500 per dolar AS.

Pada saat yang sama, imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun mencapai 7,28%, melampaui asumsi pemerintah sebesar 6,9%. Apabila kondisi tersebut berlanjut, biaya pembayaran utang pemerintah berpotensi meningkat. Pelemahan mata uang domestik juga dapat memperbesar kebutuhan anggaran untuk subsidi energi serta meningkatkan biaya impor pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN). Kenaikan biaya modal turut menambah tantangan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027.

Dengan demikian, risiko perubahan klasifikasi MSCI tidak terbatas pada pergerakan harga saham. Tekanan yang merambat ke nilai tukar dan pasar obligasi dapat memengaruhi pembiayaan pemerintah serta mempersempit ruang fiskal.

Pelemahan rupiah dan risiko kenaikan inflasi

Perubahan nilai tukar juga dapat memengaruhi harga barang dan jasa secara bertahap. Inflasi September tercatat sebesar 3,28%, mendekati batas atas sasaran inflasi sebesar 3,5%, sedangkan inflasi inti berada pada 2,84%. Menurut Yusuf, tekanan harga saat ini masih banyak dipengaruhi kelompok pangan bergejolak.

Dampak pelemahan rupiah terhadap harga konsumen belum sepenuhnya terlihat karena permintaan domestik yang belum terlalu kuat membuat produsen dan pedagang menahan sebagian kenaikan biaya. Pengaruh nilai tukar mulai terasa pada barang yang memiliki kandungan impor tinggi atau menggunakan harga acuan dolar AS. Produk yang disebutkan meliputi minyak goreng, telepon seluler, laptop, dan pelumas.

Yusuf memperkirakan efek rambatan perubahan nilai tukar terhadap inflasi berada di sekitar 0,1. Dengan asumsi tersebut, depresiasi rupiah sebesar 10% dapat menambah inflasi sekitar 1 poin persentase dalam satu tahun.

Rupiah telah melemah sekitar 8% dibandingkan posisi akhir 2025. Oleh karena itu, sebagian dampak perubahan nilai tukar terhadap harga konsumen masih berpotensi muncul dalam beberapa bulan berikutnya.

Harga energi menjadi perhatian dalam pengelolaan anggaran

Sektor energi dinilai menjadi salah satu sumber risiko inflasi yang perlu diperhatikan. Kombinasi harga minyak yang tinggi dan rupiah yang melemah dapat meningkatkan kebutuhan dana pemerintah untuk subsidi serta kompensasi energi.

Jika tekanan fiskal berujung pada penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) atau tarif listrik, kenaikan inflasi berpotensi berlangsung lebih cepat dan melampaui sasaran yang ditetapkan.

Selain energi, pemerintah juga perlu mencermati harga pangan yang bergantung pada impor, termasuk gandum, kedelai, dan gula. Komoditas tersebut sensitif terhadap perubahan nilai tukar sehingga pelemahan rupiah dapat menambah tekanan biaya dalam perekonomian.