26 Bank Hadapi Aturan Free Float Minimum 15 Persen

Sebanyak 26 emiten perbankan di Indonesia masih memiliki porsi saham publik atau free float di bawah batas minimum 15 persen yang ditetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk memenuhi ketentuan tersebut, sejumlah bank menyiapkan penerbitan saham baru, mencari investor strategis, hingga mempertimbangkan opsi lain sesuai kondisi perusahaan, dengan tenggat pemenuhan bertahap sampai 2029, dilansir dari Keuangan.

Data per 31 Agustus 2026 menunjukkan, sebanyak 10 bank ditargetkan mencapai free float 12,5 persen pada 31 Maret 2027. Dua bank lainnya harus mencapai 15 persen pada tanggal yang sama, sedangkan 14 bank memiliki tenggat pemenuhan 15 persen pada 31 Maret 2029.

PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW) tercatat memiliki free float terendah, yakni 6,67 persen. PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) berada di angka 7,34 persen, PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) 7,53 persen, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) 7,54 persen, dan PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS) 7,55 persen.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) memiliki free float 7,50 persen, sedangkan PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) mencapai 7,87 persen. Di sektor syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) tercatat sebesar 9,33 persen.

Bank lain yang masih berada di bawah ambang batas meliputi PT Bank Permata Tbk (BNLI) sebesar 9,97 persen, PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) dan PT Bank Maspion Indonesia Tbk (BMAS) masing-masing 10,62 persen, serta PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) sebesar 11,17 persen.

PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) memiliki free float 11,87 persen, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) 12,76 persen, PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) 12,94 persen, dan PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) 13,02 persen. Sementara itu, PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) tercatat 13,74 persen, PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) 13,96 persen, dan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (MCOR) 14,63 persen.

Direktur Kepatuhan OK Bank Indonesia Efdinal Alamsyah menyebut perseroan masih memiliki waktu hingga 2029 untuk memenuhi ketentuan tersebut. Bank mempertimbangkan beberapa langkah korporasi, termasuk penerbitan saham baru dan pencarian investor strategis.

“Untuk memenuhi ketentuan tersebut, bank mempertimbangkan penerbitan saham baru melalui hak memesan efek terlebih dahulu maupun mencari investor strategis yang bersedia berinvestasi,” ujar Efdinal kepada Kontan.co.id, Jumat (23/10).

Efdinal menilai kondisi pasar dapat menjadi kendala ketika investor memilih menahan diri atau tidak berpartisipasi dalam penerbitan saham baru. Apabila upaya mencari investor strategis dan penerbitan saham baru menghadapi hambatan, bank juga dapat mempertimbangkan opsi lain.

Corporate Secretary Allo Bank Stacey Aryadi Suryoputro mengatakan perseroan berkomitmen mencapai free float 15 persen. Bank tersebut masih mengevaluasi strategi dengan mempertimbangkan dinamika pasar saham, sekaligus berkomunikasi dengan BEI dan memperluas pengenalan perusahaan kepada perusahaan sekuritas serta investor institusi lokal dan asing.

Langkah tersebut ditujukan untuk membuka peluang investasi sebelum tenggat 31 Maret 2027. Allo Bank belum menetapkan mekanisme pemenuhan yang akan digunakan.

Chief Strategy Officer PT Bank Danamon Indonesia Tbk Reza Iskandar Sardjono menyatakan perseroan terus memantau perkembangan regulasi dan menyiapkan langkah untuk memastikan kepatuhan. Danamon memandang peningkatan free float sebagai bagian dari penguatan pasar modal yang berpotensi meningkatkan likuiditas saham dan memperluas basis investor.

Direktur Utama PT Bank Permata Tbk Meliza M. Rusli juga menyampaikan bahwa perseroan sedang mengkaji beberapa opsi aksi korporasi. Penentuan mekanisme akan mempertimbangkan kondisi pasar, kebutuhan modal, serta kepentingan seluruh pemegang saham, sementara keputusan akhir akan disampaikan melalui keterbukaan informasi.

Di CIMB Niaga, pembahasan pemenuhan free float berlangsung bersamaan dengan munculnya pemberitaan mengenai kemungkinan privatisasi. CIMB Group Holdings Berhad selaku induk usaha membantah telah menetapkan keputusan atau mengajukan proposal formal terkait rencana tersebut.

Dalam keterangan tertulis pada Kamis (22/10/2026), CIMB Group menyatakan belum mengambil keputusan maupun mengajukan proposal formal mengenai kemungkinan privatisasi saham CIMB Niaga. Grup tersebut juga menegaskan CIMB Niaga tetap menjadi bagian integral operasional regionalnya dan berkomitmen menjalankan kegiatan usaha di Indonesia sesuai ketentuan regulator.

Sebelumnya, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan perseroan masih mengevaluasi beberapa alternatif untuk memenuhi ketentuan free float. Bank tersebut juga terus berkonsultasi dengan regulator mengenai kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

“Kami saat ini masih melakukan penilaian terhadap beberapa opsi,” ujar Lani.

Pemberitaan media Malaysia, The Star, sebelumnya menyebut CIMB Group mempertimbangkan sejumlah alternatif terkait kepemilikan saham CIMB Niaga. Opsi yang disebut meliputi penempatan saham kepada investor strategis, penawaran umum perdana saham kembali atau re-IPO, serta privatisasi. Namun, CIMB Group menegaskan belum ada keputusan maupun proposal formal mengenai privatisasi.

Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyiapkan penambahan modal melalui rights issue atau Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) II. Langkah ini ditujukan untuk mendukung pendanaan pembiayaan sekaligus meningkatkan porsi saham publik.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo sebelumnya menyampaikan bahwa perseroan membutuhkan sumber pendanaan yang sehat untuk menjaga pertumbuhan pembiayaan sekitar 15 persen secara berkelanjutan. BSI juga harus memenuhi ketentuan free float minimum 15 persen.

BSI berencana meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB pada 6 November 2026. Perseroan berpotensi menerbitkan maksimal 6,8 miliar saham Seri B dengan potensi dilusi maksimal 12,85 persen, sedangkan penyelesaian rights issue ditargetkan pada kuartal I-2027.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan sejumlah emiten perbankan masih menjalani proses pemenuhan ketentuan free float dengan tenggat berbeda hingga 2029. Menurut dia, emiten berkoordinasi dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk menyiapkan aksi korporasi sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan.

OJK bersama otoritas dan lembaga terkait memantau pelaksanaan aturan melalui koordinasi lintas lembaga. Pengawasan tersebut mencakup Satuan Tugas Monitoring Free Float yang dibentuk BEI bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI).

Dian menyatakan regulator membuka ruang konsultasi bagi emiten untuk merancang langkah pemenuhan sesuai karakteristik dan kondisi perusahaan. Jika ketentuan tidak terpenuhi hingga batas waktu, mekanisme pengawasan dan tindak lanjut akan dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku.

OJK juga mendukung upaya emiten perbankan mempertahankan akses ke pasar modal dan memperkuat tata kelola. Regulator mendorong aksi korporasi yang terencana agar pemenuhan free float tidak mengganggu operasional, permodalan bank, serta perlindungan investor dan nasabah.