Bank Kasikorn Bidik Kredit Rp 3,8 Triliun pada 2027

PT Bank Kasikorn Indonesia Tbk (BMAS) menargetkan pertumbuhan portofolio kredit sebesar Rp 3,8 triliun pada 2027 melalui ekspansi kepada nasabah korporasi dan nasabah baru yang memenuhi kriteria risiko perusahaan. Untuk mendukung rencana tersebut, bank menjalankan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) IV dengan harga pelaksanaan Rp 350 per saham, dilansir dari Keuangan berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 Oktober 2026.

Menurut manajemen, penetapan harga pelaksanaan mempertimbangkan nilai buku, harga pasar terkini, serta harga saham emiten perbankan lainnya. Dana hasil penerbitan saham baru akan digunakan sebagai modal kerja, terutama untuk membiayai penyaluran kredit kepada nasabah korporasi.

Dalam keterbukaan informasi tersebut, manajemen menyampaikan target ekspansi kredit perusahaan.

"Bank menargetkan pertumbuhan portofolio kredit sebesar Rp 3,8 triliun pada tahun 2027," tulis manajemen Bank Kasikorn dalam keterbukaan informasi tersebut.

Bank Kasikorn menjelaskan bahwa peningkatan kredit ditujukan untuk mengoptimalkan aset produktif dan meningkatkan pendapatan bunga. Ekspansi tersebut juga diarahkan untuk memperluas basis nasabah, memperkuat daya saing, serta mendukung target profitabilitas dan skala usaha.

Penyaluran kredit akan difokuskan pada segmen korporasi, khususnya perusahaan dengan fundamental bisnis yang kuat, tata kelola yang baik, serta aktivitas usaha yang sesuai dengan fokus industri dan strategi bank. Perusahaan juga berencana mendiversifikasi portofolio ke sektor yang memiliki prospek pertumbuhan positif guna menjaga kualitas aset dan profil risiko.

Manajemen menyebut kebutuhan pendanaan dihitung berdasarkan proyeksi pertumbuhan aset produktif, terutama kredit, yang diperkirakan meningkat lebih tinggi dibandingkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Tambahan modal diperlukan untuk menjaga kecukupan likuiditas, memenuhi rasio prudensial, serta mempertahankan struktur pendanaan yang sehat dan seimbang.

Dalam PMHMETD IV tersebut, Kasikorn Vision Financial Company Limited (KVF), pemegang saham pengendali dengan kepemilikan sekitar 86,03% saham BMAS, akan bertindak sebagai pembeli siaga. KVF berkomitmen menyerap seluruh sisa saham baru yang tidak diambil pemegang saham lain setelah pembagian secara proporsional.

Jumlah maksimal saham yang akan diserap KVF mencapai 2,85 miliar saham dengan harga pelaksanaan Rp 350 per saham. Bank Kasikorn menyatakan telah memiliki bukti kecukupan dana berdasarkan informasi rekening bank tertanggal 26 Agustus 2026 dan tidak terdapat persyaratan yang dapat menghambat pelaksanaan komitmen tersebut.

Di sisi lain, Bank Kasikorn masih mengupayakan pemenuhan ketentuan minimum saham beredar di publik atau free float sebesar 15%. Dalam tanggapannya kepada BEI, perusahaan menyebut sedang mengevaluasi sejumlah opsi, termasuk kemungkinan masuknya mitra strategis atau mitra usaha yang memiliki pandangan positif terhadap Indonesia dan Bank Kasikorn dalam jangka panjang.

Manajemen menyampaikan perkembangan komunikasi dengan calon mitra yang sedang dipertimbangkan.

"Komunikasi dengan beberapa pihak potensial terpilih masih berlangsung dan telah memasuki tahapan penilaian awal yang relevan," tulis manajemen.

Perusahaan menyatakan telah menyiapkan dan mempresentasikan investment teaser kepada calon investor terpilih. Proses penjajakan tersebut juga telah memasuki tahap uji tuntas atau due diligence.

Bank Kasikorn belum mengungkapkan identitas calon mitra strategis karena pembahasan masih berlangsung dan terikat perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA). Perusahaan juga mengakui bahwa pelaksanaan rights issue berpotensi mengubah struktur kepemilikan saham sehingga evaluasi lanjutan akan dilakukan setelah aksi korporasi selesai.

Bank Kasikorn menargetkan pemenuhan batas minimum free float sebesar 15% paling lambat pada 31 Maret 2028. Dalam keterbukaan informasi kepada BEI, perusahaan turut menyatakan tidak memiliki pembatasan atau negative covenants yang dapat menghambat rights issue maupun berpotensi merugikan hak pemegang saham publik.