Wakil Ketua KPK Usul Negara Rampas Harta Pejabat Tak Dilaporkan

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan agar negara dapat merampas harta penyelenggara negara yang tidak dilaporkan atau nilainya melebihi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Usulan tersebut disampaikan pada Selasa (27/10/2026) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.

Menurut Tanak, aturan tersebut perlu mencakup pejabat yang telah menyerahkan LHKPN tetapi tidak melaporkan seluruh kekayaannya. Ia juga mengusulkan perampasan aset bagi pejabat yang memiliki kewajiban melaporkan kekayaan, tetapi tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Tanak menjelaskan bahwa kekayaan yang nilainya melampaui jumlah dalam laporan dapat menjadi objek perampasan oleh negara. Ia menyampaikan usulan itu kepada Antara, sebagaimana dilansir dalam pemberitaan pada Selasa (27/10/2026).

"Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas," ujar Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK.

Selain menyasar kekayaan yang tidak sesuai dengan laporan, Tanak menginginkan RUU tersebut mengatur tindakan terhadap pejabat yang sama sekali tidak menyampaikan LHKPN meskipun diwajibkan. Ia juga menyoroti perlunya mekanisme bagi pejabat yang mengajukan keberatan atas perampasan aset.

"Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset," ujar Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK.

Tanak menilai ketentuan tersebut dapat mendorong penyelenggara negara menyampaikan laporan kekayaan secara benar. Menurut dia, laporan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya menjadi bagian penting dari usulan pengaturan perampasan aset.

"Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar," ujar Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK.

Dalam usulan lainnya, Tanak meminta agar istilah perampasan aset tetap digunakan dalam rancangan undang-undang tersebut. Ia merujuk pada penggunaan istilah serupa dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Memang lebih layak itu istilah atau nomenklatur perampasan daripada menggunakan nomenklatur yang lain, karena dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga banyak menggunakan kata-kata atau nomenklatur perampasan," ujar Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK.

Ia menegaskan bahwa istilah tersebut bukan sesuatu yang asing dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Jadi, kata-kata atau nomenklatur perampasan itu bukan hal yang tabu, atau bukan hal yang tidak biasa. Itu hal biasa diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," sambung Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK.