WIKA Hadapi Tantangan Restrukturisasi di Tengah Pemulihan BUMN Karya

Pemulihan keuangan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama terkait restrukturisasi utang, pelepasan aset, dan tekanan arus kas. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Investasi, hingga 25 Oktober 2026, perusahaan belum menerbitkan laporan keuangan sembilan bulan pertama tahun ini, sementara sejumlah emiten BUMN karya telah melaporkan hasil usahanya. Perkembangan kinerja perusahaan konstruksi pelat merah menunjukkan perbaikan pada sejumlah indikator laba dan pendapatan.

Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya diikuti arus kas operasional yang positif, sehingga pemulihan WIKA masih perlu dilihat dari kemampuan menyelesaikan persoalan pembiayaan. PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mencatatkan penurunan rugi sebesar 9,54% secara tahunan menjadi Rp 2,87 triliun per 30 September 2026. Pada periode yang sama, pendapatan usahanya meningkat 55,73% secara tahunan menjadi Rp 8,12 triliun.

Sementara itu, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) memperoleh laba bersih Rp 15,34 miliar pada kuartal III 2026. Angka tersebut tumbuh 247,04% secara tahunan, meskipun pendapatan perusahaan turun 4,96% menjadi Rp 5,37 triliun.

PT PP Tbk (PTPP) juga membukukan laba bersih Rp 259,96 miliar hingga September 2026, meningkat 4.576,34% secara tahunan. Namun, pendapatannya mengalami penurunan 12,69% menjadi Rp 9,37 triliun. Di balik perkembangan laba tersebut, ketiga perusahaan masih menghadapi tekanan pada aktivitas operasional. WSKT mencatat arus kas bersih yang digunakan untuk operasi sebesar minus Rp 1,14 triliun, ADHI sebesar minus Rp 475,12 miliar, dan PTPP sebesar minus Rp 2,62 triliun per September 2026.

Perkembangan keuangan WIKA dan rencana divestasi

Sebelum laporan kuartal III diterbitkan, WIKA telah menunjukkan sejumlah perbaikan dalam laporan keuangan semester I 2026. Per Juni 2026, rugi perusahaan menyusut 4,96% secara tahunan menjadi Rp 1,48 triliun. Pendapatan bersih WIKA juga bertambah 7,19% secara tahunan menjadi Rp 6,27 triliun pada kuartal II 2026, dibandingkan Rp 5,85 triliun pada periode pembanding. Dari sisi operasional, arus kas bersih yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas operasi membaik dari minus Rp 1,05 triliun pada semester I 2025 menjadi minus Rp 533,28 miliar pada semester I 2026.

Meski terdapat perbaikan tersebut, penyelesaian kewajiban keuangan masih menjadi pekerjaan penting. Direktur WIKA, Mulyadi, menyampaikan bahwa perusahaan terus berkomunikasi dengan pihak perbankan dan mengadakan RUPO serta RUPSU untuk membahas kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran imbal hasil. Dalam Public Expose WIKA pada Kamis (1/10/2026), Mulyadi mengatakan, "Mudah-mudahan ini bisa disepakati di akhir tahun 2026,".

Selain pembahasan dengan kreditur, WIKA merencanakan divestasi aset dengan nilai keseluruhan Rp 5 triliun. Pelaksanaannya direncanakan secara bertahap selama 2026-2028 sebagai bagian dari restrukturisasi keuangan yang diajukan kepada perbankan dan pemegang obligasi.

Perusahaan juga menyiapkan penyelesaian kewajiban perbankan melalui pelepasan kepemilikan pada anak perusahaan. Dana hasil divestasi anak perusahaan tersebut akan dikembalikan kepada WIKA selaku perusahaan induk melalui mekanisme pengembalian pinjaman pemegang saham atau shareholder loan, yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang surat utang dan perbankan.

Mulyadi menjelaskan keterkaitan rencana pelepasan aset dengan penataan kewajiban perusahaan. "Pada saat kami mengusulkan untuk rekturisasi, salah satu penyelesaiannya adalah divestasi sebagai bagian yang satu kesatuan," katanya.

Restrukturisasi menjadi penentu pemulihan WIKA

Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, menilai pemulihan WIKA masih menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan sejumlah emiten konstruksi lainnya. Salah satu hambatannya adalah restrukturisasi beberapa surat utang yang belum mendapatkan persetujuan.

Situasi tersebut berkaitan dengan tidak tercapainya kuorum dalam sejumlah RUPO dan RUPSU WIKA. Selain itu, hingga 2026 belum ada pelaksanaan divestasi aset yang dapat memberikan tambahan arus kas bagi perusahaan. Rully menilai perkembangan tersebut membuat arah pemulihan WIKA belum tentu sejalan dengan PTPP atau ADHI. "Dengan demikian, perbaikan kinerjanya belum tentu mengikuti pola yang sama dengan PTPP atau ADHI," ujarnya kepada Kontan, Minggu (25/10/2026).

Pengamat Pasar Modal, Edwin Sebayang, melihat kinerja WIKA pada kuartal III 2026 berpeluang membaik. Kendati demikian, keberlanjutan pemulihan perusahaan dinilai lebih ditentukan oleh penyelesaian restrukturisasi daripada pertumbuhan pendapatan proyek semata. Edwin menjelaskan perbedaan kondisi WIKA dengan perusahaan konstruksi lainnya terletak pada tingkat risiko pembiayaan. "Perbedaan utamanya terletak pada risiko pembiayaan," ujarnya kepada Kontan, Sabtu (24/10/2026).

PTPP dan ADHI masih menghadapi persoalan operasional, tetapi peningkatan laba dapat menjadi tolok ukur untuk menilai keberlanjutan efisiensi dan margin usaha. Adapun WSKT berhasil meningkatkan pendapatan, meskipun masih dibebani biaya keuangan yang besar.

Empat faktor yang menentukan kinerja WIKA

Menurut Edwin, terdapat empat aspek utama yang akan memengaruhi kemampuan WIKA memperbaiki kinerja hingga kuartal IV-2026. Faktor tersebut meliputi hasil negosiasi ulang dengan kreditur, kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, kualitas proyek baru, serta efektivitas penataan aset dan bisnis.

Dalam strategi bisnisnya, WIKA sebelumnya menyampaikan rencana untuk memprioritaskan proyek dengan imbal hasil minimal 8% untuk kerja sama operasi dan di atas 10% untuk proyek biasa. Penerapan sasaran tersebut akan menentukan apakah pemilihan proyek mampu menghasilkan margin sesuai target. Edwin menekankan bahwa target margin yang menarik belum cukup untuk menjamin kesehatan keuangan perusahaan.

Kebutuhan modal kerja yang besar dan keterlambatan pembayaran pelanggan tetap dapat menekan likuiditas, sekalipun proyek yang dijalankan menawarkan tingkat keuntungan yang baik. Karena itu, perkembangan pemulihan WIKA perlu dinilai melalui hasil restrukturisasi dan kondisi keuangan yang benar-benar terealisasi. "WIKA memerlukan bukti yang lebih spesifik, yaitu kesepakatan restrukturisasi yang efektif, penurunan tekanan beban keuangan, dan perbaikan arus kas," kata Edwin.