Kemenkeu Catat Subsidi dan Kompensasi Energi Rp 376,8 Triliun

Realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi pemerintah mencapai Rp 376,8 triliun hingga September 2026, meningkat dibandingkan Rp 244,6 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kementerian Keuangan menjelaskan kenaikan tersebut dipengaruhi kebijakan pembayaran bulanan sejak 2026, peningkatan konsumsi barang bersubsidi, serta perubahan sejumlah faktor ekonomi, dilansir dari Nasional.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober pada Jumat (9/10/2026). Dari total realisasi, belanja subsidi mencapai Rp 222,5 triliun, sedangkan pembayaran kompensasi energi tercatat sebesar Rp 154,4 triliun.

Suahasil menjelaskan bahwa pembayaran bulanan membuat penyaluran dana kepada badan usaha yang menjalankan penugasan pemerintah, terutama PT Pertamina dan PT PLN, menjadi lebih besar. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan arus kas perusahaan agar tetap dapat menyediakan barang dan jasa sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.

Dalam konferensi pers tersebut, Suahasil membandingkan realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi energi pada dua periode tahunan.

"Subsidi dan kompensasi yang kita bayarkan tahun 2026 ini per September lebih tinggi dibandingkan yang dibayarkan per September tahun lalu. Tahun lalu baru dibayarkan Rp 244,6 triliun, tahun ini sudah kita bayarkan Rp 376,8 triliun," ujar Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan.

Selain mekanisme pembayaran, peningkatan realisasi juga sejalan dengan bertambahnya volume penyaluran sejumlah barang bersubsidi. Hingga akhir September 2026, penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) mencapai 13,41 juta kiloliter, naik 9,1% secara tahunan.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan penyaluran subsidi LPG 3 kilogram mencapai 5,76 juta kilogram, meningkat 2,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, subsidi listrik telah menjangkau 43,4 juta pelanggan, tumbuh 2,1%, dan realisasi subsidi pupuk mencapai 6,6 juta ton, naik 15,7%.

Menurut Suahasil, penggunaan BBM, LPG, listrik, dan pupuk berkaitan dengan aktivitas konsumsi serta produksi masyarakat. Pemerintah menanggung sebagian biaya barang-barang tersebut agar masyarakat dapat memperolehnya dengan harga yang lebih terjangkau.

Suahasil juga mengaitkan pemanfaatan barang bersubsidi dengan aktivitas ekonomi yang didukung anggaran negara.

"Kalau masyarakat terus bekerja menggunakan BBM, LPG, listrik, pupuk, dan KUR, itu berarti APBN-nya juga menumbuhkan kegiatan ekonomi," kata Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan.

Besarnya kebutuhan subsidi dan kompensasi energi turut dipengaruhi pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik bersubsidi. Kementerian Keuangan juga memperhitungkan volatilitas harga minyak dunia yang dapat meningkat akibat dinamika geopolitik global.

Pemerintah memiliki pengalaman menghadapi tekanan harga energi internasional pada 2022, ketika konflik Rusia-Ukraina memicu gejolak pasar energi global. Kondisi serupa menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam memperkirakan kebutuhan belanja energi.

Untuk subsidi nonenergi, peningkatan realisasi terutama dipengaruhi bertambahnya pembayaran subsidi pupuk. Hingga akhir September 2026, realisasi subsidi dan kompensasi tersebut telah mencapai 84,3% dari pagu anggaran yang tersedia.

Kementerian Keuangan perlu memperhitungkan perkembangan harga energi global, pergerakan nilai tukar rupiah, dan tren konsumsi barang bersubsidi dalam menjaga kecukupan anggaran hingga akhir 2026. Koordinasi antara Kementerian Keuangan, Danantara, dan badan usaha pelaksana penugasan pemerintah juga diperlukan agar kebijakan subsidi tetap sesuai dengan kondisi fiskal negara.