Kemenkeu Perketat Belanja Kementerian pada Kuartal IV 2026

Pemerintah memperketat pengeluaran kementerian dan lembaga (K/L) pada kuartal IV 2026 melalui surat edaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diterbitkan pada Oktober. Kebijakan ini bertujuan menjaga kualitas belanja negara, mengendalikan potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta memastikan program prioritas tetap berjalan, dilansir dari Nasional.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto menjelaskan, surat nomor S-708 bukan kebijakan baru, melainkan penguatan langkah pengelolaan anggaran yang telah diterapkan sepanjang 2026. Pemerintah ingin memastikan pengeluaran negara memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober pada Jumat (9/10/2026), Sudarto menjelaskan bahwa kebijakan tersebut melanjutkan arahan yang telah disampaikan melalui surat pada Februari 2026.

"Pada prinsipnya, kebijakan tersebut memperkuat arah kebijakan yang telah dijalankan sepanjang tahun anggaran 2026, terutama melalui penerbitan surat pada Februari 2026," ujar Sudarto, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu.

Sudarto mengatakan, penajaman belanja diarahkan untuk meningkatkan fokus kementerian dan lembaga terhadap keluaran serta hasil program yang telah direncanakan. Pemerintah juga menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengganggu pelayanan publik maupun pelaksanaan program prioritas pembangunan.

Ia tidak menetapkan angka penghematan tertentu sebagai sasaran kebijakan. Pemerintah, menurut Sudarto, lebih menekankan optimalisasi realisasi anggaran agar target program yang telah direncanakan dapat tercapai.

"Fokusnya adalah mengajak seluruh kementerian negara agar semakin berkonsentrasi pada pencapaian target-target yang sudah direncanakan," ujar Sudarto.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya meminta seluruh K/L memperketat pengeluaran pada kuartal IV 2026. Salah satu langkah yang ditetapkan adalah memangkas 30 persen anggaran perjalanan dinas yang belum direalisasikan hingga 8 Oktober 2026.

Menurut arahan tersebut, efisiensi perjalanan dinas dilakukan dengan memperbanyak pertemuan daring, membatasi perjalanan yang tidak menjadi prioritas, serta mengurangi jumlah dan frekuensi perjalanan.

Selain perjalanan dinas, pemerintah meminta penundaan belanja pendukung aparatur yang hingga 8 Oktober 2026 belum dibeli, diikat, atau dikontrakkan. Pengeluaran yang ditunda mencakup pengadaan kendaraan bermotor baru, pembangunan atau pengadaan rumah dinas baru, serta renovasi dan rehabilitasi gedung maupun kantor.

Anggaran yang dihemat atau ditunda akan dicatat sebagai blokir atau automatic adjustment pada Halaman IV Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Kementerian dan lembaga juga diwajibkan menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan paling lambat 16 Oktober 2026.

Dalam surat tertanggal Kamis (8/10/2026), Suahasil menekankan bahwa efisiensi harus tetap mendukung sasaran utama pemerintah.

"Belanja harus lebih berkualitas dan tetap berfokus pada keluaran utama prioritas Presiden," tulis Suahasil dalam surat tersebut.

Pemerintah tetap meminta kementerian dan lembaga menjaga target kinerja sekaligus mempercepat realisasi belanja untuk program prioritas. K/L yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, misalnya, diminta mempercepat rekomendasi penyaluran dengan melengkapi dokumen serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan penerima manfaat.

Pengetatan tersebut diterapkan menjelang akhir tahun anggaran, ketika tekanan belanja pemerintah biasanya meningkat, terutama pada November dan Desember.