Sri Lanka Siapkan Anggaran 2027 untuk Jaga Pemulihan Ekonomi

Keberlanjutan pemulihan ekonomi Sri Lanka akan menghadapi ujian penting melalui kebijakan anggaran 2027. Pemerintah harus menjaga kesehatan keuangan negara sekaligus memperluas pertumbuhan menjelang berakhirnya program bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) pada Maret 2027, dilansir dari Internasional. Rancangan anggaran tersebut dijadwalkan diumumkan pada 12 November mendatang.

Presiden Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, yang sekaligus menjabat Menteri Keuangan, akan menyampaikan kebijakan fiskal yang menentukan arah perekonomian negara tersebut. Selain menjaga stabilitas anggaran, pemerintah ingin menggunakan kebijakan tersebut sebagai pijakan untuk kembali memperoleh pembiayaan melalui pasar obligasi internasional. Langkah ini menjadi penting setelah program bantuan IMF senilai US$ 2,9 miliar berakhir.

Persoalan utamanya adalah bagaimana meningkatkan kekuatan ekonomi tanpa mengabaikan pengendalian pengeluaran negara. Sri Lanka perlu meninggalkan ketergantungan pada kebijakan pemulihan dan mulai membangun pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, terutama dengan memperhatikan kemampuan membayar utang.

Perkembangan ekonomi negara tersebut menunjukkan perubahan besar dibandingkan situasi krisis pada 2022. Ketika itu, Sri Lanka mengalami kekurangan cadangan devisa sehingga kesulitan mendatangkan bahan bakar, makanan, dan obat-obatan dari luar negeri. Kondisi keuangan yang memburuk juga membuat pemerintah gagal memenuhi pembayaran utang luar negeri. Situasi tersebut memicu gelombang demonstrasi masyarakat yang akhirnya menyebabkan Presiden Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri.

Setelah melewati masa sulit tersebut, perekonomian Sri Lanka mencatat pertumbuhan selama 12 kuartal berturut-turut. Cadangan devisa resmi bruto juga mencapai US$ 6,9 miliar pada akhir Oktober 2026. Kepala Misi IMF untuk Sri Lanka Evan Papageorgiou mengakui adanya perkembangan positif dalam proses pemulihan. Namun, menurutnya, pemerintah masih harus memastikan bahwa perbaikan tersebut mampu menghasilkan kemajuan ekonomi yang lebih luas.

"Ujian utamanya adalah apakah anggaran mampu menjaga keberlanjutan fiskal dan utang sekaligus menyediakan ruang bagi prioritas pembangunan," ujar Papageorgiou. Dari sisi keuangan pemerintah, Sri Lanka berhasil membukukan surplus primer sebesar 5,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Pencapaian tersebut menjadi salah satu indikator perbaikan kondisi fiskal setelah krisis.

Untuk 2027, pemerintah menetapkan sasaran surplus primer sebesar 2,6% PDB. Sementara itu, defisit anggaran secara keseluruhan ditargetkan turun menjadi 4,5% PDB.

Target penerimaan negara, termasuk hibah, ditetapkan sebesar 15,5% PDB. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak diharapkan mencapai 14,2% PDB, sedangkan alokasi investasi publik tetap dijaga di atas 4% PDB.

Lonjakan energi dan pemerataan kesejahteraan

Di tengah perbaikan indikator fiskal, pemerintah masih menghadapi tekanan pengeluaran akibat meningkatnya harga energi. Konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran mendorong kenaikan biaya energi yang turut memberikan tekanan terhadap perekonomian. Dampaknya terlihat pada perkembangan harga konsumen di Kolombo.

Inflasi di ibu kota Sri Lanka tersebut meningkat menjadi 8,3% pada Oktober 2026. Untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintah telah menyediakan sejumlah bantuan. Program tersebut mencakup subsidi bahan bakar dan listrik, bantuan tunai bagi keluarga berpenghasilan rendah, serta dukungan ekonomi bagi petani dan nelayan.

Meski demikian, peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat. Bank Dunia mencatat bahwa hasil pemulihan masih belum dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok penduduk.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sri Lanka mencapai 4,4% pada 2026 dan 4,2% pada 2027. Namun, angka kemiskinan pada 2025 masih berada di kisaran 16,9%, lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum krisis. Ekonom senior Bank Dunia Jakob Engel menilai perubahan strategi pembangunan diperlukan agar pertumbuhan tidak terus bergantung pada belanja pemerintah. Peningkatan investasi swasta, kegiatan ekspor, dan produktivitas menjadi bagian penting dari perubahan tersebut.

Dengan demikian, tantangan pembangunan Sri Lanka tidak hanya berkaitan dengan peningkatan angka pertumbuhan. Pemerintah juga perlu memperkuat sumber kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap investasi publik dan pembiayaan berbasis utang.

Pencairan IMF dan peluang kembali ke pasar obligasi

Anggaran 2027 turut menentukan kelanjutan kerja sama Sri Lanka dengan IMF. Penyelesaian evaluasi ketujuh program bantuan menjadi salah satu persyaratan yang berkaitan dengan pencairan dana berikutnya. Apabila proses evaluasi tersebut berhasil diselesaikan, Sri Lanka berpeluang menerima tambahan dana sekitar US$ 345 juta.

Dengan pencairan itu, keseluruhan bantuan yang diterima melalui program tersebut diperkirakan mencapai sekitar US$ 2,7 miliar. Perkembangan positif juga terlihat dari penilaian lembaga pemeringkat internasional. Pada September 2026, Fitch Ratings meningkatkan peringkat utang Sri Lanka menjadi B-minus dari sebelumnya CCC-plus.

Peningkatan peringkat tersebut mencerminkan membaiknya kondisi fiskal dan eksternal, pelaksanaan reformasi ekonomi, serta bertambah kuatnya cadangan devisa. Meski demikian, lembaga tersebut tetap menyoroti tingginya kewajiban utang dan pembayaran bunga pemerintah.

Sri Lanka juga masih menghadapi tantangan ketika ingin kembali memperoleh pembiayaan melalui pasar obligasi internasional. Negara tersebut belum menerbitkan obligasi internasional sejak 2019 sehingga akses terhadap pendanaan global masih menjadi persoalan penting. Risiko lainnya terletak pada tingginya biaya pinjaman yang mungkin harus ditanggung pemerintah.

Kondisi ini berpotensi membatasi kemampuan negara dalam mengelola kewajiban keuangan jangka panjang. Mantan Deputi Gubernur Bank Sentral Sri Lanka W.A. Wijewardena memperkirakan tingkat bunga pinjaman internasional dapat mencapai 11% hingga 12%.

Besaran tersebut dinilai terlalu tinggi untuk ditanggung oleh perekonomian Sri Lanka.

Menurut W.A. Wijewardena, pembiayaan dengan tingkat bunga setinggi itu dapat kembali menempatkan Sri Lanka dalam perangkap utang. Karena itu, kemampuan menjaga disiplin fiskal dan memperoleh pembiayaan dengan biaya yang terjangkau menjadi persoalan penting dalam penyusunan anggaran 2027.