Unilever Lepas Saham Usaha Patungan di Myanmar

Unilever memutuskan keluar dari kepemilikan perusahaan patungan di Myanmar dengan menjual sahamnya di Unilever EAC Myanmar Company Limited (UEMCL) kepada Centig Holding Company Limited. Transaksi yang ditargetkan selesai pada 2027 ini berlangsung di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi Myanmar serta upaya pemerintahan baru menarik investasi asing, dilansir dari Internasional. Kesepakatan penjualan tersebut telah dikonfirmasi Unilever kepada Reuters pada Kamis (5/11/2026).

Centig Holding Company Limited merupakan afiliasi Europe and Asia Commercial Company Limited (EAC), mitra lokal Unilever dalam perusahaan patungan tersebut. Menurut pernyataan perusahaan kepada Reuters, penyelesaian divestasi masih menunggu persetujuan hukum dan regulator. Unilever tidak mengungkapkan nilai transaksi penjualan saham tersebut.

Juru bicara Unilever menjelaskan bahwa kesepakatan pengalihan kepemilikan telah dicapai dengan perusahaan yang terafiliasi dengan mitra lokalnya.

"Unilever dapat mengonfirmasi bahwa mereka telah menyepakati penjualan kepemilikannya di Unilever EAC Myanmar Company Limited (UEMCL) kepada Centig Holding Company Limited, afiliasi dari mitra usaha patungan lokalnya, Europe and Asia Commercial Company Limited (EAC)," ujar juru bicara Unilever kepada Reuters. Unilever mulai memasuki pasar Myanmar pada 2010. Perusahaan tersebut kemudian menjalin kerja sama usaha patungan dengan EAC pada 2017 untuk memperluas kegiatan bisnisnya di negara Asia Tenggara tersebut.

Keputusan divestasi ini terjadi setelah Myanmar mengalami perubahan politik besar sejak awal 2021. Saat itu, militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih, yang kemudian memicu demonstrasi dan berkembang menjadi konflik bersenjata berskala nasional melawan junta militer. Pemimpin junta militer yang kini menjabat sebagai presiden, Min Aung Hlaing, berupaya memulihkan minat investor internasional melalui kunjungan ke sejumlah ibu kota negara Asia Tenggara. Langkah tersebut dilakukan setelah pemilu yang berlangsung pada pergantian tahun menuai kritik luas.

Sebelum krisis politik terbaru, Myanmar sempat menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan sekitar satu dekade lalu. Penyerahan kekuasaan militer kepada pemerintahan semi-sipil dan reformasi, termasuk pelonggaran aturan investasi asing, mendorong masuknya modal internasional. Namun, konflik berkepanjangan dan tekanan eksternal kembali membebani perekonomian negara tersebut.

Kondisi ini tercermin dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diterbitkan Bank Dunia pada Juni. Bank Dunia memangkas perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil Myanmar menjadi 2% pada tahun fiskal 2026/2027, dari proyeksi sebelumnya sebesar 3%. Tahun fiskal tersebut dimulai pada April 2026, sementara revisi proyeksi dilakukan setelah perang Iran memicu guncangan harga energi global.