Pemerintah Siapkan Skema Kuliah Gratis di PTN dan PTKIN

Pemerintah sedang menyusun skema pendidikan tinggi gratis yang mencakup perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN). Kebijakan ini dirancang agar mahasiswa tidak terbebani biaya kuliah, termasuk uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menegaskan bahwa pembebasan biaya pendidikan perlu diterapkan secara setara di kedua jenis perguruan tinggi tersebut. Pemerintah juga tengah menghitung kebutuhan pendanaan agar pelaksanaannya tidak membebani masyarakat dan tetap sesuai kemampuan fiskal negara.

Rancangan kebijakan kuliah gratis tidak hanya mencakup UKT yang dibayarkan mahasiswa selama menempuh pendidikan. Biaya pengembangan institusi (IPI), yang dikenal pula sebagai uang pangkal dan umumnya dikenakan melalui seleksi jalur mandiri, juga menjadi bagian yang perlu diperhitungkan.

Dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Koordinasi Tindak Lanjut Penguatan Kebijakan Pendidikan Nasional di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (14/10/2026), Sugiono menjelaskan cakupan pembebasan biaya tersebut.

"Khusus untuk pendidikan tinggi negeri, bebas biaya mencakup UKT dan uang pangkal. Jalur mandiri yang memungut biaya pendidikan juga bagian yang seharusnya di-cover agar persepsi gratis ini benar-benar terwujud dan tidak membebani orang tua," kata Sugiono.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto.

Pemerintah menghitung kebutuhan anggaran

Untuk menentukan bentuk kebijakan yang dapat diterapkan, Sugiono meminta kementerian teknis menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan. Perhitungan itu harus memisahkan kebutuhan dana ideal dari anggaran minimum yang diperlukan agar program dapat berjalan.

"Kita harus menyesuaikan 'gratis' itu seperti apa sejauh tidak membebani masyarakat, namun tetap realistis. Saya minta alternatifnya disiapkan: angka idealnya berapa, dan minimum essential-nya berapa," ucapnya.

Berbagai pilihan tersebut akan disimulasikan sebelum dibawa ke tahap pengambilan keputusan. Pemerintah menargetkan pembahasan lanjutan dalam waktu satu minggu setelah rapat tersebut.

"Kita lakukan simulasi model-model ini, dan dalam waktu satu minggu kita bertemu lagi untuk segera dilaporkan kepada Presiden agar diambil keputusan," kata Sugiono.

Skema kuliah gratis mempertimbangkan desil mahasiswa

Secara terpisah, Brian Yuliarto menyampaikan bahwa perhitungan pembiayaan kuliah gratis untuk PTN masih berlangsung. Pemerintah sedang mengkaji beberapa kemungkinan penerima manfaat, mulai dari seluruh mahasiswa hingga kelompok tertentu yang diprioritaskan berdasarkan tahapan pelaksanaan.

Salah satu pilihan yang dipertimbangkan adalah penggunaan kategori desil untuk menentukan prioritas penerima. Pemerintah juga mengkaji kemungkinan penerapan awal bagi mahasiswa baru atau mahasiswa yang masuk kelompok desil 4.

"Nanti kita lihat ya. Ada beberapa hitungan-hitungan, kan bisa semua siswa, bisa PTN, kemudian bisa barangkali tahapannya seperti apa, yang mahasiswa baru dulu gitu ya, atau yang desil 4 dulu," ungkap Brian di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Rabu (23/9/2026), dikutip dari Detikcom.

Menurut Brian, penentuan skema akhir harus mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Karena itu, setiap alternatif akan dievaluasi untuk mencari bentuk pembiayaan yang sesuai dengan ruang fiskal yang tersedia.

"Nanti kita semuanya akan kita exercise, mana yang paling fit dengan kondisi fiskal kita, ruang fiskal kita," ujar Brian.

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden ingin mendorong kemajuan pendidikan dan memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. Dalam pertimbangan tahapan awal, perguruan tinggi negeri menjadi salah satu prioritas pemerintah.

"Tapi intinya kan Bapak Presiden sangat berkeinginan memajukan pendidikan, memperluas akses pendidikan untuk seluruh anak bangsa, terutama yang PTN terlebih dahulu begitu," sambungnya.

Kebutuhan anggaran kuliah gratis mencapai Rp 93,74 triliun

Perkiraan biaya untuk membebaskan kuliah mahasiswa D3 hingga S1 di seluruh PTN telah disampaikan Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR pada Senin (21/9/2026). Berdasarkan penghitungan tersebut, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 93.742.969.840.000.

Perkiraan itu mencakup 2.833.169 mahasiswa yang tercatat di perguruan tinggi negeri, baik pada program pendidikan vokasi maupun akademik. Jenjang yang masuk dalam perhitungan meliputi D3, D4, dan S1.

"Terkait dengan kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh PTN, kami sudah menghitung itu nilainya Rp 93.742.969.840.000 untuk 2.833.169 mahasiswa yang tercatat di perguruan tinggi negeri baik untuk vokasi maupun akademik. Jadi D3, D4, dan S1," ucapnya.

Brian menyebut angka tersebut akan dibawa dalam pembahasan bersama Presiden. Selain opsi pembebasan biaya bagi seluruh mahasiswa, pemerintah masih mempertimbangkan pelaksanaan secara bertahap agar skema yang dipilih sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan kapasitas anggaran negara.

"Jadi nilainya sebesar itu. Ini akan kami bawa kepada rapat bersama Pak Presiden nanti seperti apa, meskipun memang ada skenario-skenario untuk tahapan dan seterusnya," ujarnya.