Rektor UPI Dukung Kuliah Gratis dengan Anggaran Memadai

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof H Dr Didi Sukyadi, MA mendukung rencana pembebasan biaya kuliah bagi masyarakat apabila pemerintah memiliki anggaran yang mencukupi. Dukungan tersebut disampaikan di Bandung, Jawa Barat, saat wisuda UPI, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Minggu (18/10). Ia menekankan pentingnya skema pendanaan berkelanjutan agar akses pendidikan tinggi meluas tanpa mengorbankan kualitas perguruan tinggi.

Didi menyatakan kebijakan kuliah gratis idealnya mencakup perguruan tinggi negeri maupun swasta. Menurutnya, kepastian pembiayaan akan membantu kampus menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih optimal.

"Bagi UPI tentu kami berterima kasih kepada pemerintah bila suatu saat perguruan tinggi itu digratiskan untuk semua lapisan masyarakat, baik negeri maupun swasta. Jadi sepanjang anggarannya memungkinkan tentu kita sambut dengan sangat suka cita," ujar Didi Sukyadi, Rektor UPI.

Ia menjelaskan bahwa perguruan tinggi saat ini mengandalkan tiga sumber pendanaan utama, yakni anggaran pemerintah, kontribusi masyarakat melalui uang kuliah tunggal (UKT), dan usaha universitas. Namun, pengelolaan keuangan menghadapi kendala karena pendapatan dari usaha kampus masih terbatas, sedangkan anggaran pemerintah cenderung stagnan atau berkurang.

Besaran UKT dan jumlah mahasiswa juga berada dalam batasan kebijakan pemerintah serta harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pimpinan perguruan tinggi tetap bertanggung jawab menjaga mutu akademik, menyediakan kebutuhan operasional, dan mengembangkan institusi agar mampu bersaing di tingkat internasional.

Didi menyoroti beban pengelolaan kampus yang mengharuskan pimpinan menjalankan tanggung jawab akademik sekaligus memikirkan sumber pendanaan. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan institusi dan pelaksanaan kegiatan pendidikan.

"Tugas rektor, tugas wakil rektor, dan para dekan itu berat kalau digabung tugas itu dengan mencari uang," ujar Didi Sukyadi.

Jika seluruh kebutuhan pendidikan tinggi dapat ditanggung pemerintah, menurut Didi, perguruan tinggi akan memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan riset, mendorong hilirisasi hasil penelitian, serta memanfaatkan hasil riset bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pemerintah sedang menyiapkan kebijakan pendidikan gratis mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi. Dalam pembahasan kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) secara setara.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menyatakan pembebasan biaya kuliah di PTN dan PTKIN perlu mencakup UKT serta iuran pengembangan institusi (IPI), termasuk uang pangkal yang dipungut melalui seleksi jalur mandiri.

"Khusus untuk pendidikan tinggi negeri, bebas biaya mencakup UKT dan uang pangkal. Jalur mandiri yang memungut biaya pendidikan juga bagian yang seharusnya di-cover agar persepsi gratis ini benar-benar terwujud dan tidak membebani orang tua," ujar Sugiono, Menko PMK.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri Koordinasi Tindak Lanjut Penguatan Kebijakan Pendidikan Nasional di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Rapat itu turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, sebagaimana dilansir dari laman Kementerian Agama.

Sugiono meminta kementerian teknis menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan untuk dibahas pada pekan berikutnya. Perhitungan tersebut harus mencakup kebutuhan anggaran ideal dan kebutuhan minimum yang diperlukan agar kebijakan dapat berjalan tanpa membebani masyarakat.

"Kita harus menyesuaikan 'gratis' itu seperti apa sejauh tidak membebani masyarakat, namun tetap realistis. Saya minta alternatifnya disiapkan: angka idealnya berapa, dan minimum essential-nya berapa," ujar Sugiono.

Ia juga meminta simulasi berbagai skema diselesaikan sebelum pertemuan lanjutan untuk melaporkan hasilnya kepada Presiden. Pemerintah akan menggunakan hasil perhitungan tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan mengenai kebijakan pembebasan biaya pendidikan.

"Kita lakukan simulasi model-model ini, dan dalam waktu satu minggu kita bertemu lagi untuk segera dilaporkan kepada Presiden agar diambil keputusan," ujar Sugiono.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah masih menghitung pilihan pembiayaan kuliah gratis di PTN, termasuk kemungkinan menentukan penerima berdasarkan kelompok desil ekonomi. Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR pada Senin (21/9/2026), ia menyebut kebutuhan anggaran untuk membebaskan biaya kuliah program D3 hingga S1 di PTN mencapai sekitar Rp 93,74 triliun.

Brian mengatakan penerapan kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi fiskal pemerintah dan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan mahasiswa PTN. Opsi yang dihitung mencakup pemberian kepada seluruh mahasiswa, penerapan bertahap bagi mahasiswa baru, atau prioritas berdasarkan kelompok ekonomi tertentu.

"Nanti kita lihat ya. Ada beberapa hitungan-hitungan, kan bisa semua siswa, bisa PTN, kemudian bisa barangkali tahapannya seperti apa, yang mahasiswa baru dulu gitu ya, atau yang desil 4 dulu," ujar Brian Yuliarto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026), sebagaimana dikutip Detikcom.