Serikat Buruh Tunggu Salinan Resmi UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Serikat pekerja masih menunggu salinan resmi Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disetujui DPR pada 6 Oktober 2026. Dokumen tersebut dibutuhkan untuk menelaah ketentuan aturan dan mengawasi penerapannya. Dilansir dari Nasional, Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahidin menyampaikan persoalan ini dalam audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Belum tersedianya salinan resmi membuat serikat pekerja belum bisa mengevaluasi secara menyeluruh substansi undang-undang tersebut. Daeng meminta pemerintah memberikan kepastian agar kalangan buruh dapat mempelajari ketentuan yang telah disetujui DPR.

Dalam audiensi tersebut, Daeng menjelaskan bahwa dokumen resmi diperlukan untuk memahami isi aturan sebelum serikat pekerja mengawal pelaksanaannya.

“Kita secara resmi belum menerima salinan daripada undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR RI. Sehingga kita ingin mengevaluasi dan mendalami persoalan isi daripada undang-undang tersebut,” ujar Daeng Wahidin, Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI).

Daeng berharap pemerintah segera memastikan ketersediaan dokumen tersebut. Menurutnya, akses terhadap naskah resmi diperlukan agar pekerja dapat menilai ketentuan undang-undang sekaligus mengawasi penerapannya sesuai substansi yang disepakati.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan (Bakom) Syahganda Nainggolan menilai Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keberpihakan kepada pekerja selama dua tahun terakhir. Ia merujuk pada kebijakan pengupahan sebagai salah satu dasar penilaiannya.

“Dari semangatnya, saya tidak mungkin melihat adanya isu pengkhianatan itu. Karena itu, menurut saya, pemerintah sudah sangat jelas menunjukkan keberpihakan kepada buruh selama dua tahun ini,” ujar Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan (Bakom).

Syahganda juga membandingkan kenaikan upah rata-rata pekerja pada pemerintahan Prabowo dengan periode pemerintahan sebelumnya. Ia menyebut kenaikan pada periode sekarang mencapai 6,5%, sedangkan pada periode sebelumnya rata-rata sekitar 1%.

“Jadi, presiden kita sudah jelas mencintai buruh. Bagaimana membuktikannya? Upah rata-rata naik 6,5%.

Pada era sebelumnya, rata-rata kenaikannya 1%. Bagaimana kita bisa mengatakan sebaliknya?” ujar Syahganda.

Angka kenaikan upah tersebut merupakan klaim Syahganda. Perbandingan yang setara memerlukan kesamaan periode, indikator, dan metode penghitungan untuk menilai perubahan upah pada kedua pemerintahan.

Selain membahas pengupahan, Syahganda mengakui masih diperlukan kepastian mengenai waktu pemberlakuan undang-undang tersebut. Ia menyebut informasi yang beredar di kalangan buruh mengindikasikan kemungkinan penundaan hingga tahun depan serta perubahan sejumlah pasal.

Untuk memperoleh kejelasan, Syahganda berencana meminta penjelasan kepada kementerian dan lembaga terkait. Ia juga akan menyurati Kementerian Ketenagakerjaan dengan tembusan kepada DPR RI guna menanyakan kepastian waktu penyerahan salinan undang-undang kepada serikat pekerja.