Serikat Buruh Apresiasi Pengesahan UU Perlindungan Ketenagakerjaan

Sekitar 90 persen aspirasi serikat buruh diakomodasi dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan bersama pemerintah dan DPR pada Selasa (6/10/2026), dilansir dari Nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

"Draft yang kami ajukan kepada DPR dan pemerintah, 90% diadopsi di dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan," kata Andi Gani dalam konferensi pers di Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Selasa (6/10/2026).

Pembaruan regulasi tersebut memuat sejumlah perubahan signifikan dibanding aturan terdahulu, terutama sektor ketenagakerjaan dan alih daya. Penataan ulang alih daya kini menghapus praktik outsourcing perorangan dan membatasi pengalihan hanya pada pekerjaan tertentu melalui perusahaan penyedia jasa resmi.

"Jadi kalau ada pekerja dia harus pekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di-outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap," ujar Andi Gani.

Aturan anyar ini juga memperkuat jaminan pesangon serta mengubah indeks perhitungan formula pengupahan. Perlindungan tenaga kerja dari tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sewenang-wenang turut menjadi perhatian mendasar yang diperketat dalam beleid baru.

"Ini beberapa hal krusial. Nah ini kemajuan luar biasa, Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan," kata dia.

Aspirasi buruh dinilai telah memperoleh ruang yang memadai dalam ruang legislasi, meskipun proses pembahasannya melibatkan banyak kepentingan berbeda.

"Walaupun tidak ada yang puas 100%, itu tidak mungkin," ujar Andi Gani.

Sementara itu, pelaksanaan teknis menjadi tantangan utama yang harus dikawal bersama setelah UU Perlindungan Ketenagakerjaan resmi disahkan.

"Yang sama-sama kita jaga adalah bagaimana kemudian implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Buruh ini benar-benar bisa berjalan," kata Listyo.

Peningkatan perlindungan serta perbaikan sistem upah bagi pekerja diproyeksikan beriringan dengan penguatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja nasional, sehingga tidak menghambat iklim investasi maupun target pertumbuhan ekonomi.

"Justru dengan adanya upah dan perlindungan buruh yang lebih baik, tentunya ini akan meningkatkan produktivitas kerja keras dari teman-teman buruh," ujar Listyo.