Bakom Sebut Potongan Aplikasi Ojol Turun Menjadi 8 Persen

Pembatasan potongan aplikasi ojek online (ojol) maksimal 8 persen disebut membuat pengemudi menerima 92 persen dari tarif yang dibayarkan konsumen. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyampaikan klaim tersebut saat menerima perwakilan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia di Kantor Bakom, Jakarta, Rabu (21/10/2026), seperti dilansir dari Nasional.

Menurut Syahganda, kebijakan tersebut menurunkan potongan aplikasi dibandingkan skema sebelumnya yang disebut mencapai 20 persen dari tarif perjalanan. Dalam skema lama itu, pengemudi memperoleh sekitar 80 persen dari tarif sebelum dikurangi biaya operasional.

Syahganda mengaitkan pembatasan potongan tersebut dengan upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol dan memperhatikan kepentingan pekerja.

“Bapak Presiden ingin membuat keadilan antara dia sebagai stakeholder, bisa dapat lebih sejahtera, makanya potongannya 8%. Itu kan artinya Bapak Presiden butuh buruh, dia pro kepada buruh, kepada ojol ini,” ujar Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Untuk memberikan perbandingan, Syahganda menyinggung layanan Uber di Belanda. Berdasarkan pengalamannya menggunakan layanan tersebut, ia menyebut potongan aplikasi di negara itu mencapai 40 persen, lebih tinggi daripada batas potongan yang dibahas dalam kebijakan ojol di Indonesia.

Selain membahas pembagian tarif ojol, Syahganda menyampaikan klaim mengenai kenaikan upah selama pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menyebut rata-rata kenaikan upah mencapai 6,5 persen, sedangkan pada periode pemerintahan sebelumnya rata-ratanya sebesar 1 persen.

“Presiden kita itu sudah pastilah cinta buruh. Bagaimana membuktikannya? Upah, rata-rata 6,5% naiknya. Di era lalu rata-rata 1%,” ujar Syahganda.

Meski menyampaikan penilaian tersebut, Syahganda mengakui persoalan ketenagakerjaan masih membutuhkan pengawasan, termasuk kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah. Ia menilai reformasi struktural perlu diterapkan secara nyata hingga tingkat pelaksanaan.

“Itu kan memang ada persoalan-persoalan yang memang kita harus tetap kawal. Karena reformasi struktural itu nggak bisa cuma di atas. Itu harus kita kawal,” jelas Syahganda.

Besaran potongan aplikasi belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan bersih pengemudi ojol. Penghasilan yang diterima juga dipengaruhi jumlah pesanan, biaya operasional, serta skema tarif dan insentif yang diterapkan masing-masing perusahaan aplikasi.