SAFEnet Desak Komdigi Transparan soal Moderasi Konten Karhutla

Perbedaan pandangan mengenai pembatasan informasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di ruang digital menjadi perhatian Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). SAFEnet menyoroti kemungkinan moderasi konten atas permintaan pemerintah, sedangkan Komdigi membantah pernah meminta platform membatasi atau menghapus konten terkait karhutla, dilansir dari Detik iNET.

Nenden Sekar Arum, Executive Director SAFEnet, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan apakah pembatasan yang diduga terjadi merupakan praktik shadow banning. Kepastian mengenai praktik tersebut membutuhkan akses terhadap data dan mekanisme pengambilan keputusan platform digital.

Dalam keterangannya kepada Detik iNET melalui surel pada Rabu (21/10/2026), Nenden menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap dugaan shadow banning tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pengamatan terhadap konten yang beredar.

"Untuk memastikan apakah suatu konten mengalami pembatasan jangkauan secara tersembunyi, diperlukan akses terhadap data dan proses pengambilan keputusan platform," terang Nenden kepada Detik iNET.

SAFEnet menilai transparansi moderasi penting dalam pemberitaan karhutla karena masyarakat membutuhkan informasi akurat mengenai kerusakan lingkungan, risiko kesehatan, dan langkah penanganan yang dilakukan pemerintah. Organisasi tersebut mengakui platform digital memiliki tanggung jawab untuk menangani konten yang benar-benar melanggar hukum atau kebijakan komunitas.

Namun, menurut SAFEnet, pelaksanaan moderasi perlu memenuhi prinsip transparansi, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Kritik terhadap kebijakan pemerintah juga perlu dibedakan dari konten yang memang melanggar ketentuan.

Nenden meminta Komdigi memberikan penjelasan mengenai dasar hukum permintaan pembatasan konten serta membuka informasi terkait praktik moderasi yang dilakukan platform.

"Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh serta-merta dianggap sebagai pelanggaran. Karena itu, SAFEnet mendesak Komdigi untuk menjelaskan dasar hukum setiap permintaan pembatasan konten, membuka informasi mengenai praktik moderasi, serta memastikan adanya pemberitahuan dan mekanisme banding yang efektif bagi pengguna terdampak," tegas Nenden.

Di sisi lain, Direktur Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Safriansyah Yanwar Rosyadi, memberikan tanggapan mengenai dugaan shadow banning tersebut. Dalam keterangannya kepada Detik iNET pada Selasa (20/10/2026), ia menyatakan kementerian tidak pernah menginstruksikan platform untuk membatasi maupun menghapus konten terkait kebakaran hutan.

"Kami menegaskan bahwa Komdigi tidak pernah menginstruksikan atau mengajukan permintaan kepada platform untuk membatasi atau menurunkan konten terkait kebakaran hutan," kata Safriansyah kepada Detik iNET.