Meutya Hafid Tegaskan Pemerintah Tak Batasi Informasi Karhutla

Pemerintah membantah meminta platform digital membatasi penyebaran informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan penegasan tersebut pada Rabu (21/10/2026), di tengah keluhan pengguna mengenai dugaan penurunan jangkauan konten karhutla, sekaligus mendorong transparansi pengelolaan algoritma platform.

Dilansir dari Detik iNET, Meutya menyatakan informasi mengenai karhutla dibutuhkan pemerintah sebagai bahan pendukung penanganan. Ia juga meminta masyarakat mendorong platform digital agar lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam mendistribusikan informasi kepada pengguna.

Meutya menegaskan tidak ada instruksi pembatasan informasi karhutla dari kementeriannya.

"Tidak ada permintaan dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait karhutla. Informasi terkait Karhutla juga penting untuk Pemerintah sebagai masukkan untuk penanganan," ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Ia turut menyoroti pentingnya keterbukaan platform dalam menentukan jangkauan informasi yang diterima masyarakat.

"Bantu kami mendorong platform digital agar lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap algoritma mereka. Suara kita penting, informasi adalah hak kita, dan platform harus bertanggung jawab atas cara informasi menjangkau masyarakat," ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Perdebatan mengenai dugaan shadowban mencuat setelah sejumlah pengguna media sosial mengeluhkan penurunan jangkauan unggahan yang membahas karhutla. Salah satu keluhan disampaikan kreator konten Tasya Farasya, yang mengungkapkan jumlah penonton Instagram Stories miliknya turun dari biasanya sekitar satu juta menjadi sekitar 85.000 setelah mengunggah konten terkait karhutla.

Namun, penurunan jumlah penonton tersebut belum membuktikan bahwa pembatasan jangkauan secara tersembunyi benar-benar terjadi. Distribusi konten juga dapat dipengaruhi sistem rekomendasi, tingkat interaksi audiens, serta kelayakan unggahan untuk ditampilkan kepada pengguna lain.

Istilah shadowban merujuk pada dugaan pembatasan visibilitas akun atau konten tanpa pemberitahuan yang jelas. Dalam kondisi tersebut, pengguna masih dapat mengunggah materi, tetapi distribusinya berpotensi berkurang, termasuk pada fitur rekomendasi dan jangkauan kepada pengguna baru.

Sementara itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyoroti praktik moderasi konten yang berkaitan dengan dugaan permintaan pemerintah. Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum menyatakan kepastian mengenai terjadinya shadowban membutuhkan akses terhadap data dan proses pengambilan keputusan platform.

"Untuk memastikan apakah suatu konten mengalami shadow banning, diperlukan akses terhadap data dan proses pengambilan keputusan platform," ujar Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet.

Nenden menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dalam konteks karhutla karena masyarakat membutuhkan informasi akurat mengenai kerusakan lingkungan, risiko kesehatan, dan respons pemerintah. Ia mengakui platform memiliki tanggung jawab menangani konten yang melanggar hukum atau kebijakan komunitas, tetapi proses moderasi harus transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

SAFEnet juga menekankan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak semestinya otomatis dianggap sebagai pelanggaran. Organisasi tersebut meminta Komdigi menjelaskan dasar hukum setiap permintaan pembatasan konten, membuka informasi praktik moderasi, serta memastikan adanya pemberitahuan dan mekanisme banding yang efektif bagi pengguna terdampak.

"Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh serta-merta dianggap sebagai pelanggaran. Karena itu, SAFEnet mendesak Komdigi untuk menjelaskan dasar hukum setiap permintaan pembatasan konten, membuka informasi mengenai praktik moderasi, serta memastikan adanya pemberitahuan dan mekanisme banding yang efektif bagi pengguna terdampak," tegas Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet.