Restorasi Gambut Belum Menghentikan Kebakaran Hutan Berulang

Upaya pemulihan lahan gambut di Indonesia belum sepenuhnya mampu mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang. Dilansir dari Detik iNET, efektivitas restorasi tidak cukup dinilai dari jumlah sekat kanal atau luas wilayah yang dipulihkan, tetapi juga dari kemampuan menjaga kondisi gambut dalam jangka panjang. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa restorasi dapat mengurangi risiko kebakaran, meskipun hasilnya berbeda menurut periode pengamatan.

Perbedaan tersebut menjadi alasan penting untuk mengevaluasi keberhasilan pemulihan ekosistem sekaligus memperhatikan faktor lingkungan dan tata kelola. Studi yang diterbitkan dalam jurnal Geophysical Research Letters pada Mei 2026 menemukan bahwa restorasi gambut memberikan dampak nyata terhadap penurunan kepadatan titik api pada periode tertentu.

Dalam penelitian tersebut, para peneliti membandingkan wilayah yang menjalani restorasi dengan area pembanding untuk mengetahui perbedaan kepadatan titik api. Hasilnya memperlihatkan bahwa manfaat restorasi dapat diukur, tetapi tidak selalu muncul dengan besaran yang sama setiap tahun.

Para peneliti menjelaskan temuan mereka sebagai berikut. "Kami menemukan restorasi (gambut) secara signifikan mengurangi kepadatan titik api (hotspot) hingga 2,6 titik per kilometer persegi dibandingkan area pembanding pada 2019," tulis para peneliti.

Temuan pada 2023 memperlihatkan hasil yang berbeda. Pada tahun tersebut, pengaruh serupa tidak teridentifikasi ketika jumlah titik panas secara keseluruhan lebih rendah. Perbedaan antara hasil pengamatan pada 2019 dan 2023 menunjukkan bahwa efektivitas restorasi perlu dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi kebakaran pada setiap periode. Karena itu, hasil pada satu tahun tidak dapat langsung dijadikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan pemulihan gambut.

Kerusakan gambut dan tata kelola menjadi tantangan

Selain persoalan teknis, keberhasilan restorasi juga dipengaruhi oleh kebijakan dan koordinasi dalam pengelolaan lahan. Kajian bertajuk Indicators of Success in Peatland Restoration in Indonesia yang diterbitkan pada September 2026 mengidentifikasi beberapa kendala dalam pelaksanaan pemulihan gambut. Hambatan tersebut mencakup koordinasi antarlembaga yang belum terpadu, kebijakan yang kurang selaras dengan kebutuhan wilayah setempat, serta persoalan penegakan hukum.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik di lapangan. Gambut yang telah dikeringkan untuk pemanfaatan lahan tetap berisiko terbakar ketika muka airnya menurun. Dalam kondisi tersebut, pemulihan tata air menjadi salah satu aspek penting untuk mengurangi kerentanan ekosistem terhadap kebakaran.

Penyekatan kanal dapat membantu mempertahankan air di lahan gambut. Namun, hasilnya dipengaruhi oleh lokasi pembangunan, rancangan sekat, pemeliharaan fasilitas, serta cakupan wilayah yang benar-benar berhasil dibasahi kembali.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur restorasi tidak otomatis menghilangkan risiko karhutla. Tekanan terhadap ekosistem yang masih berlangsung dapat mengurangi efektivitas upaya pemulihan, terutama ketika kondisi hidrologis gambut tidak terjaga.

WALHI menyoroti perizinan dan tanggung jawab korporasi

Persoalan pengelolaan gambut juga menjadi perhatian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Dalam pernyataan pada Agustus 2026, organisasi lingkungan tersebut mendesak pemerintah membenahi tata kelola perizinan serta meminta pertanggungjawaban korporasi yang berkaitan dengan karhutla.

Desakan itu menempatkan pencegahan kebakaran dalam konteks yang lebih luas daripada penanganan api ketika kebakaran telah terjadi. Pengendalian risiko juga perlu menyentuh persoalan kerusakan lahan dan pengelolaan kegiatan yang memengaruhi kondisi ekosistem gambut.

Perbaikan tata kelola perizinan dan konsistensi penegakan hukum menjadi bagian dari persoalan yang perlu dievaluasi bersama pelaksanaan restorasi. Tanpa penanganan terhadap sumber kerusakan, pemulihan fisik lahan berisiko belum memberikan perlindungan yang memadai.

Evaluasi perlu mengukur kondisi gambut dalam jangka panjang

Penilaian keberhasilan restorasi perlu melampaui laporan mengenai jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan atau luas wilayah yang dinyatakan pulih. Kondisi nyata lahan menjadi ukuran penting untuk mengetahui apakah intervensi yang dilakukan benar-benar berfungsi.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi kestabilan muka air gambut, tingkat kerentanan lahan terhadap kebakaran, serta penanganan terhadap kejadian karhutla yang berulang. Konsistensi tindakan hukum terhadap pelaku pembakaran dan pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lahan juga menjadi bagian dari evaluasi tersebut.

Restorasi gambut tetap berperan dalam upaya mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Namun, hasil penelitian serta persoalan tata kelola menunjukkan bahwa efektivitasnya perlu dinilai berdasarkan kemampuan melindungi ekosistem secara berkelanjutan, bukan semata-mata dari luas lahan yang telah menjalani pemulihan.