BPGMN Prioritaskan Pemulihan Gambut untuk Cegah Kebakaran

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut menjadi prioritas Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) di bawah kepemimpinan Satyawan Pudyatmoko. Setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026), Satyawan menyatakan pemerintah akan memulihkan kelembapan gambut, memetakan wilayah kritis, dan memperkuat pengawasan untuk mengurangi kebakaran yang mengancam kesehatan serta kehidupan masyarakat, dilansir dari Nasional.

Menurut Satyawan, perubahan kondisi gambut dari basah menjadi kering merupakan salah satu penyebab kebakaran yang terus berulang. Risiko tersebut meningkat ketika musim kemarau berlangsung ekstrem atau fenomena El Nino terjadi.

Satyawan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pengelolaan gambut untuk menekan risiko kebakaran. Upaya tersebut akan mencakup pemulihan tata air, pengawasan aktivitas manusia, serta penanganan kawasan yang berulang kali terbakar.

Dalam keterangannya setelah pelantikan, Satyawan menggambarkan persoalan kebakaran gambut yang dihadapi Indonesia.

"Permasalahan gambut di Indonesia adalah kebakaran yang selalu berulang, terutama ketika musim panas berlangsung sangat panjang seperti saat ini, termasuk saat El Nino. Kebakaran gambut terjadi di mana-mana," ujar Satyawan Pudyatmoko, Kepala BPGMN.

Untuk memulihkan kelembapan lahan, BPGMN berencana memetakan kanal dan membangun sekat kanal guna mengurangi aliran air keluar dari kawasan gambut. Menurut Satyawan, keberadaan kanal menjadi salah satu persoalan pengelolaan karena dapat mempercepat pengeringan lahan.

Kubah gambut berfungsi menyimpan air yang membantu mempertahankan kelembapan tanah, terutama selama musim kemarau. Karena itu, pengaturan aliran air menjadi bagian dari rencana pemulihan yang disiapkan lembaga tersebut.

Satyawan menjelaskan langkah yang akan ditempuh untuk mengurangi kehilangan air dari kawasan gambut.

"Kita akan mengembalikan kondisi gambut agar basah melalui pemetaan kanal dan pembuatan sekat kanal supaya air tidak terdrainase dengan deras," ujar Satyawan Pudyatmoko, Kepala BPGMN.

Selain memperbaiki tata air, BPGMN akan memetakan sekitar 500-an Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Pemetaan tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi kawasan kritis, khususnya wilayah yang rawan dan berulang kali mengalami kebakaran.

Hasil identifikasi akan digunakan untuk menentukan prioritas pemulihan. Satyawan menilai pemerintah perlu mengetahui kondisi setiap KHG agar penanganan dapat diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan perbaikan.

Ia menegaskan pentingnya pemetaan dalam menentukan kawasan yang harus ditangani terlebih dahulu.

"Kita harus mengetahui KHG mana saja yang kondisinya kritis. Wilayah-wilayah tersebut akan menjadi prioritas untuk dipulihkan," ujar Satyawan Pudyatmoko, Kepala BPGMN.

Pengawasan terhadap aktivitas manusia juga akan diperkuat untuk mencegah munculnya sumber api. BPGMN akan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan guna mendukung penambahan personel polisi hutan.

Sesuai arahan Presiden, pemerintah menargetkan penambahan 70.000 personel polisi hutan. Dari jumlah tersebut, tambahan 21.000 personel diharapkan terealisasi pada tahun ini.

Personel tersebut direncanakan tidak hanya menjalankan patroli, tetapi juga memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat. Langkah ini menyasar aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar yang masih dilakukan sebagian warga untuk kebutuhan pertanian atau perkebunan.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi tanpa meningkatkan tekanan terhadap gambut, BPGMN akan mendorong pengembangan komoditas yang sesuai dengan karakteristik lahan dan tidak membutuhkan banyak air. Komoditas yang disebutkan meliputi sagu, jelutung, dan nanas.

Satyawan menyatakan perlindungan lingkungan perlu berjalan seiring dengan keberlangsungan mata pencaharian warga.

"Jangan sampai perlindungan gambut mematikan ekonomi masyarakat. Itu yang menjadi tugas kita," ujar Satyawan Pudyatmoko, Kepala BPGMN.

Pemerintah menargetkan jumlah kejadian kebakaran berkurang secara bertahap, terutama di kawasan yang berulang kali terbakar. Menurut Satyawan, arahan Presiden mencakup sasaran penghentian kebakaran gambut di seluruh Indonesia.

"Arahan Presiden adalah tidak ada lagi kebakaran di gambut. Tentu saja, targetnya untuk seluruh Indonesia," ujar Satyawan Pudyatmoko, Kepala BPGMN.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai karhutla yang masih melanda 639,23 hektare lahan di enam provinsi prioritas. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.