Polri Kerahkan 300 Personel ke Ketapang untuk Padamkan Karhutla

Sebanyak 300 personel Polda Kalimantan Barat dikerahkan ke Kabupaten Ketapang pada Minggu, 25 Oktober 2026, untuk memperkuat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kecamatan Kendawangan menjadi prioritas penempatan pasukan karena kebakaran masih terdeteksi di wilayah tersebut dan asap tebal menyelimuti sejumlah kawasan.

Pengerahan bantuan kendali operasi (BKO) itu ditandai dengan apel di halaman Mapolres Ketapang yang dipimpin Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama bersama Bupati Ketapang Alexander Wilyo. Berdasarkan keterangan Polres Ketapang, pasukan terdiri atas 200 anggota Brimob Polda Kalbar dan 100 anggota Direktorat Samapta Polda Kalbar.

Para personel menempuh perjalanan darat dari Pontianak menggunakan truk Brimob. Setelah apel dan makan siang bersama, mereka bergerak menuju wilayah penugasan, dengan masa penempatan maksimal 20 hari untuk mempercepat penanganan kebakaran.

AKBP Putra Pratama menjelaskan bahwa pengerahan tersebut merupakan tahap ketiga penambahan personel kepolisian dari luar Kabupaten Ketapang.

"Bantuan 300 personel Polda Kalbar ini merupakan gelombang ketiga pengerahan personel Polri dari luar Kabupaten Ketapang," papar Putra.

Pada tahap pertama, sebanyak 60 personel Brimob dari Polda Bali telah diperbantukan, kemudian disusul 30 personel Brimob dari Polda Kalimantan Timur. Kekuatan lokal dari Polres Ketapang dan Polsek mencapai 252 personel, sementara delapan anggota Brimobda Kalbar bertugas mengoperasikan mobil pengolah air.

Penanganan di lapangan juga melibatkan TNI, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat. Putra menyebut keterbatasan sumber air sebagai salah satu kendala utama pemadaman melalui jalur darat.

"Selain itu, terdapat delapan personel Brimobda Kalbar yang bertugas sebagai operator mobil water treatment. Di lapangan, upaya penanganan juga melibatkan TNI, BPBD, dan Manggala Agni dan unsur masyarakat," paparnya.

Kapolres Ketapang juga mengingatkan warga agar tidak menggunakan api untuk membuka atau membersihkan lahan, karena praktik tersebut dapat memicu kebakaran.

"Saya minta kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran," ujar Putra.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyambut penambahan pasukan sebagai dukungan bagi percepatan pemadaman. Ia menyebut jumlah titik api telah berkurang, tetapi kebakaran masih ditemukan di Kendawangan, Matan Hilir Selatan, dan sejumlah wilayah lainnya.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Kapolda dan Kapolres yang sudah membantu dan menambah kekuatan dalam percepatan penanganan karhutla di Ketapang," kata Alexander.

Menurut Alexander, sebagian besar personel tambahan akan ditempatkan di Kendawangan karena kawasan tersebut memiliki konsentrasi titik api yang tinggi. Asap yang menyelimuti Ketapang masih menjadi dampak kebakaran yang berlangsung di wilayah tersebut.

"Sekarang ini kenapa ada asap, karena ada api. Kenapa ada api, pasti ada yang membakar. Untuk di Ketapang, titik terbanyak ada di Kecamatan Kendawangan," ujar Alexander.

Secara nasional, pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan hingga 23 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB mencatat 1.336 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, turun dari 1.350 titik sehari sebelumnya. Namun, di enam provinsi prioritas, jumlahnya justru meningkat dari 1.078 menjadi 1.103 titik, termasuk kenaikan di Kalimantan Barat dari 39 menjadi 184 titik.

Dalam operasi terpisah yang diperkuat Kementerian Kehutanan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Ketapang pada 23 Oktober. Kementerian menyiapkan 104 personel tambahan untuk kawasan Cagar Alam Muara Kendawangan–Desa Seriam, Desa Pembedilan, dan wilayah PBPH PT Buana Megatama Jaya, dengan penugasan bertahap pada 23–26 Oktober selama 14 hari.

Operasi pengendalian juga mencakup pemadaman darat, patroli, pendinginan, dan Operasi Modifikasi Cuaca. Menurut Kementerian Kehutanan, dukungan udara terdiri atas 49 armada, yakni 32 unit untuk pengeboman air dan 17 unit untuk patroli serta modifikasi cuaca.

Selain mengancam kawasan hutan, kebakaran berdampak terhadap satwa liar. Kementerian Kehutanan mencatat 51 orangutan telah diselamatkan dari wilayah terdampak karhutla di Ketapang dan Kayong Utara selama periode 6 Agustus hingga pertengahan Oktober 2026 melalui kolaborasi BKSDA Kalimantan Barat, YIARI, pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra konservasi.