Hashim Ungkap Rencana HP Gratis, Airlangga Sebut Belum Dibahas

Rencana pembagian telepon seluler gratis untuk penerima bantuan sosial (bansos) menuai perhatian setelah Hashim Djojohadikusumo menyampaikan gagasan tersebut dalam forum kebijakan di Jakarta Selatan pada Selasa (13/10). Program ini ditujukan untuk mendukung digitalisasi penyaluran bantuan, tetapi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah belum pernah membahas rencana tersebut, dilansir dari Detikcom.

Hashim, Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies sekaligus Utusan Khusus Presiden RI dan adik Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa perangkat tersebut direncanakan terhubung dengan rekening digital agar bantuan pemerintah dapat disalurkan langsung kepada masyarakat.

Dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026, Hashim menjelaskan mekanisme yang direncanakan pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan melalui rekening digital penerima.

"Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital. Seluruh dana akan berada di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing," kata Hashim Djojohadikusumo.

Namun, Airlangga memberikan keterangan berbeda mengenai status gagasan tersebut. Pada Selasa (20/10), ia menyatakan bahwa pembagian telepon seluler gratis belum pernah dibahas oleh pemerintah.

"Tidak. Memang tidak pernah kita bahas pembagian telepon seluler itu," kata Airlangga Hartarto, seperti dilansir Antara.

Ekonom dan dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, PhD, meminta pemerintah mengkaji urgensi, efektivitas, serta keberlanjutan anggaran apabila rencana tersebut dilaksanakan.

Menurut Wisnu, persoalan utama penyaluran bantuan digital tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan perangkat, tetapi juga rekening yang tidak aktif, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan akses pencairan uang.

"Terus terang, urgensinya kurang. Masalahnya ada pada rekening yang tidak digunakan, literasi digital yang rendah, dan titik tarik tunai yang belum merata. PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bansos yang menganggur selama bertahun-tahun. Rekeningnya ada, HP-nya ada, tetapi tidak digunakan," ujar Wisnu, dikutip dari laman UGM pada Rabu (21/10).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 yang disampaikan Wisnu menunjukkan 93,5% rumah tangga di Indonesia sudah memiliki telepon seluler. Ia menilai pemerintah perlu membandingkan manfaat program dengan alternatif penggunaan anggaran untuk kebutuhan dasar.

Wisnu menyoroti pendidikan dasar, layanan kesehatan, dan penanganan stunting sebagai sektor yang perlu masuk pertimbangan prioritas belanja negara. Menurutnya, manfaat sosial dari pengeluaran tersebut perlu dibandingkan dengan hasil yang dapat dicapai melalui pembagian perangkat digital.

"Setiap rupiah untuk HP adalah rupiah yang tidak masuk ke ruang kelas yang rusak, guru honorer, puskesmas yang kekurangan tenaga, atau penanganan stunting. Kalau dibandingkan, pendidikan dasar dan layanan kesehatan memberi imbal hasil sosial jangka panjang yang jauh lebih jelas dibandingkan dengan pembagian perangkat yang manfaatnya masih spekulatif," jelas Wisnu.

Dari sisi anggaran, Wisnu memperkirakan pengadaan 74 juta perangkat dengan harga Rp 1 juta per unit dapat menelan biaya Rp 74 triliun. Perhitungan itu belum mencakup distribusi, aktivasi, akses internet, pemeliharaan sistem, serta penggantian perangkat yang rusak atau hilang.

Ia juga mengingatkan risiko pembelian terpusat, termasuk harga yang terlalu tinggi, spesifikasi yang tidak sesuai kebutuhan, dan lisensi yang tidak diperlukan. Perangkat yang dibagikan juga berpotensi dijual, digadaikan, atau berpindah tangan sehingga tidak lagi mendukung tujuan awal program.

"Kalau itu terjadi, akses rekeningnya ikut berpindah. Pada titik itu, negara sudah membayar mahal untuk sesuatu yang tidak lagi digunakan untuk tujuan awalnya," ujar Wisnu.

Jika program tetap dijalankan, Wisnu menyarankan pemerintah mempertimbangkan kerja sama dengan produsen perangkat, operator telekomunikasi, dan perbankan. Alternatif lainnya adalah memberikan subsidi harga atau voucher agar masyarakat dapat memilih perangkat sendiri, tanpa pengadaan terpusat.

Wisnu juga menekankan bahwa pembagian telepon seluler tidak otomatis memperbaiki ketepatan sasaran bansos maupun meningkatkan inklusi keuangan. Pemerintah tetap perlu memastikan keakuratan data penerima, keterjangkauan internet, serta ketersediaan layanan keuangan yang mudah diakses.

"HP gratis tidak memperbaiki data yang salah. Kalau datanya keliru, HP justru jatuh ke tangan yang tidak berhak," ujar Wisnu.

Untuk membatasi pengeluaran, ia mengusulkan agar penerima dipilih berdasarkan kebutuhan nyata, terutama rumah tangga miskin dan rentan yang terverifikasi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta belum memiliki telepon seluler.

"93,5% rumah tangga sudah punya HP; kelompok ini sebenarnya kecil sehingga anggarannya bisa jauh lebih hemat," terang Wisnu.

Wisnu turut mengusulkan agar perempuan sebagai pengurus rumah tangga dapat diprioritaskan sebagai pemegang perangkat dan rekening. Ia juga menyarankan persyaratan berupa ketersediaan sinyal, akses ke agen bank atau tempat pencairan bantuan, serta kesediaan mengikuti pelatihan literasi digital dan keuangan.

Bagi lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat dengan keterbatasan literasi digital, layanan pendampingan, kartu pembayaran, atau agen keuangan dapat menjadi pilihan. Wilayah dengan jaringan terbatas juga dapat mempertimbangkan layanan luring, kartu berbasis cip, kantor pos, dan petugas lapangan.

"Jadi, urutannya harus dibalik: bangun dulu infrastruktur dan jaringan agennya, baru bicara perangkat," ujar Wisnu.

Wisnu menilai dampak ekonomi program juga perlu dibuktikan melalui evaluasi, bukan hanya diasumsikan dari peningkatan kepemilikan perangkat. Ia merujuk penelitian Pascaline Dupas dan rekan-rekannya pada 2010-2013 mengenai rekening gratis di Malawi, Uganda, dan Chile yang menunjukkan tingkat penggunaan rendah serta tidak meningkatkan tabungan.

Ia juga menyinggung program pembagian telepon pintar di Chhattisgarh, India, yang menurutnya menunjukkan pelatihan literasi digital berbiaya rendah dapat memberikan dampak lebih berkelanjutan. Karena itu, pengadaan perangkat perlu disertai edukasi dan perlindungan konsumen.

"Jadi yang penting adalah keberlanjutan. Kalau hanya sekali jalan, sekali bagi HP atau sekali buka rekening, efeknya cepat hilang. Klaim efek berganda ke sektor telekomunikasi dan perdagangan digital perlu dikaji lebih dalam sebelum dijadikan dasar kebijakan," tegas Wisnu.

Menurut Wisnu, perangkat digital dapat mendukung produktivitas apabila disertai akses informasi harga, pemasaran daring, dan layanan keuangan. Namun, pekerja informal seperti buruh tani dan nelayan juga membutuhkan modal, keterampilan, akses pasar, serta infrastruktur yang memadai.

"HP bisa membantu kalau ada ekosistemnya, misalnya informasi harga, pemasaran daring, atau akses kredit, tetapi itu tidak akan muncul hanya karena perangkatnya dibagikan," jelas Wisnu.

Wisnu mengusulkan pelaksanaan bertahap jika pemerintah memutuskan melanjutkan rencana tersebut. Evaluasi perlu mengukur tingkat rekening aktif setelah 6 dan 12 bulan, ketepatan penyaluran bantuan, biaya program, penggunaan perangkat setelah satu tahun, serta ketepatan sasaran penerima.

Ia juga meminta audit dilakukan sejak tahap perencanaan dan informasi mengenai harga, spesifikasi perangkat, penyedia, serta jumlah penerima dibuka kepada publik. Hasil evaluasi selama satu hingga dua tahun, menurutnya, dapat menjadi dasar untuk menentukan kelanjutan atau perubahan program.

"Kalau dalam satu atau dua tahun indikator-indikator itu tidak bergerak, pemerintah harus berani menghentikan atau mengubah programnya," ujar Wisnu.