Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 31 Triliun pada Kuartal IV 2026

Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi pada kuartal IV 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun. Paket kebijakan yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat (23/10/2026) mencakup bantuan pangan, subsidi upah, dan diskon transportasi Natal dan Tahun Baru (Nataru), dilansir dari Nasional.

Menurut Airlangga, bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan akan diberikan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program tersebut memiliki anggaran Rp 17,54 triliun.

Selain bantuan pangan, pemerintah mengalokasikan Rp 11,97 triliun untuk bantuan subsidi upah (BSU). Program ini menyasar 13,3 juta pekerja dengan bantuan Rp 300.000 selama tiga bulan, yang direncanakan disalurkan sekaligus pada November-Desember 2026.

Airlangga menjelaskan bahwa bantuan pangan menjadi salah satu komponen utama paket stimulus akhir tahun pemerintah.

"Bantuan pangan beras, 10 kilogram per bulan untuk 33,24 juta KPM, ini anggarannya Rp 17,54 triliun," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah juga menyiapkan program satu orang satu rekening pada kuartal IV 2026 dengan anggaran Rp 1,28 triliun. Namun, Airlangga belum merinci mekanisme pelaksanaan program tersebut dalam keterangannya.

Untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun, pemerintah menyiapkan diskon tiket transportasi sebesar 30% untuk sejumlah moda, termasuk angkutan laut. Kebijakan lainnya berupa insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara domestik.

Menurut Airlangga, stimulus transportasi Nataru diperkirakan menjangkau sekitar 6,6 juta orang dengan anggaran Rp 883,4 miliar. Kebijakan tersebut sebelumnya telah disepakati pemerintah pada pertengahan tahun.

Di sisi makroekonomi, pemerintah melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45%. Airlangga mengaitkan capaian tersebut dengan kinerja sektor produktif dan investasi, serta sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan perkembangan positif.

"Ekonomi kita terus tumbuh di atas 5%, yaitu 5,45%, di mana ini lebih tinggi dari global rata-rata yang 3%," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Indikator lain yang disampaikan pemerintah meliputi Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur sebesar 52,4, tingkat pengangguran 4,65%, dan rasio gini 0,368. PMI tersebut berada di zona ekspansi.

Pemerintah juga mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 1,24%. Sementara itu, kredit perbankan tumbuh 13,65%, dana pihak ketiga meningkat 10,94%, dan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) berada di level 2,11%.

Untuk mendukung perekonomian pada tahun berikutnya, pemerintah menyiapkan sejumlah program yang ditargetkan mulai berjalan pada Januari 2027. Program tersebut mencakup kelanjutan magang nasional bagi 150.000 peserta dan program vokasi nasional untuk 300.000 peserta.

Pemerintah juga merencanakan penanggungan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pekerja bergaji maksimal Rp 10 juta di seluruh sektor. Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang saat ini sebesar Rp 54 juta per tahun dengan mempertimbangkan inflasi dan upah minimum.

Di sektor perumahan dan ketenagakerjaan, pemerintah berencana melanjutkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah untuk rumah dengan harga di atas Rp 2 miliar hingga maksimal Rp 5 miliar. Rencana lainnya meliputi relaksasi iuran jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan kematian, tambahan manfaat jaminan ketenagakerjaan, serta dukungan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi.