FITRA Minta Pemerintah Kaji Rencana Ponsel Gratis untuk Bansos

Rencana pemerintah membagikan ponsel gratis untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi manfaat, kebutuhan anggaran, dan kesiapan penerima. Dilansir dari Nasional, Manager Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, menilai kebijakan tersebut harus menjawab persoalan penyaluran bantuan secara nyata. Program yang direncanakan pemerintah berkaitan dengan pembukaan rekening bank gratis bagi warga negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas yang belum mempunyai rekening.

Kebijakan ini ditujukan untuk mempermudah penyaluran bansos sekaligus memperluas inklusi keuangan. Setiap rekening direncanakan memperoleh saldo awal Rp 50.000. Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program tersebut diperkirakan mencapai Rp 3,8 triliun.

Badiul menilai digitalisasi pada dasarnya dapat mendukung penyaluran bantuan. Namun, rencana pemberian perangkat telepon seluler harus diperiksa secara menyeluruh agar penggunaan teknologi benar-benar memberikan solusi bagi masyarakat.

“Pemerintah harus memastikan bahwa teknologi benar-benar menyelesaikan persoalan penyaluran bantuan, bukan sekadar mengubah cara masyarakat menerima uang,” tutur Badiul kepada Kontan, Selasa (13/10/2026). Besarnya belanja perlindungan sosial menjadi salah satu alasan pentingnya evaluasi terhadap perubahan sistem penyaluran. Dalam APBN 2026, anggaran perlindungan sosial direncanakan sebesar Rp 508,2 triliun, sedangkan RAPBN 2027 mengalokasikan Rp 549,9 triliun untuk sektor tersebut.

Menurut Badiul, peningkatan alokasi anggaran perlu diikuti mekanisme pelaksanaan yang memberikan manfaat terukur. Perubahan metode penyaluran tidak cukup dinilai dari penggunaan teknologi, tetapi juga dari hasil yang diterima masyarakat. Persoalan bansos, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan proses transfer dana. Ketepatan penerima dan mutu data yang digunakan pemerintah juga menjadi aspek mendasar yang menentukan apakah bantuan sampai kepada keluarga yang berhak.

Dalam APBN 2026, Program Keluarga Harapan (PKH) direncanakan menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Adapun bantuan sembako ditargetkan untuk 18,3 juta keluarga pada tahun anggaran yang sama. Sementara itu, sasaran program sembako dalam RAPBN 2027 direncanakan sebanyak 17,8 juta keluarga. Cakupan tersebut menunjukkan pentingnya data penerima yang akurat agar bantuan tidak salah sasaran maupun melewatkan masyarakat yang memenuhi kriteria. “Kalau persoalan mendasarnya belum selesai, transfer digital tdk otomatis membuat bansos lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Transparansi biaya dan kepastian program ponsel gratis

Selain memastikan manfaatnya, pemerintah dinilai perlu memaparkan secara terbuka biaya dan hasil yang diharapkan dari program pembukaan rekening gratis. Badiul juga menekankan bahwa rencana rekening bank gratis tidak boleh langsung disamakan dengan kepastian pembagian ponsel kepada masyarakat.

Menurutnya, mekanisme pelaksanaan dan anggaran untuk pengadaan ponsel masih perlu dikonfirmasi secara resmi. Kejelasan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat membedakan komponen program yang telah direncanakan dari rencana pengadaan perangkat yang masih membutuhkan penjelasan. Pemerintah perlu menguraikan sumber pendanaan, jumlah calon penerima, biaya pengadaan perangkat, serta kebutuhan pemeliharaan dan pendampingan.

Seluruh komponen tersebut penting untuk menilai beban anggaran secara menyeluruh. Badiul mengingatkan bahwa pengeluaran publik juga harus mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Karena itu, setiap penggunaan dana pemerintah perlu dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Kesenjangan digital dan perlindungan penerima bansos

Penerapan sistem digital juga menghadapi tantangan berupa perbedaan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Kelompok lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta warga yang tinggal di wilayah terpencil berpotensi menghadapi kendala karena keterbatasan akses internet atau kemampuan mengoperasikan ponsel.

Selain persoalan akses, keamanan rekening dan data pribadi perlu menjadi bagian dari perencanaan. Badiul menyoroti risiko penipuan, penyalahgunaan informasi pribadi, biaya administrasi yang memberatkan, serta kemungkinan rekening tidak aktif setelah dibuka. Hambatan tersebut perlu diperhitungkan agar perubahan mekanisme penyaluran tidak membuat penerima kesulitan mencairkan bantuan. Masyarakat yang tidak mampu mengikuti prosedur digital juga harus tetap dapat mengakses hak bantuan sosialnya.

Oleh sebab itu, Badiul menilai layanan alternatif dan pendampingan bagi penerima bansos tetap diperlukan. Dukungan tersebut menjadi penting bagi masyarakat yang tidak mempunyai perangkat memadai, kesulitan menggunakan teknologi, atau menghadapi kendala ketika mengakses layanan digital. “Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan berapa banyak ponsel dibagikan atau rekening dibuka, melainkan apakah bansos semakin tepat sasaran, diterima utuh dan tepat waktu, serta biaya penyalurannya lebih efisien,” jelasnya.

Untuk menilai kelayakan pelaksanaan program secara luas, pemerintah dinilai perlu melakukan uji coba, memublikasikan perhitungan biaya dan manfaat, serta mengevaluasi dampaknya terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM). Langkah tersebut diperlukan agar efektivitas kebijakan dapat dinilai sebelum penerapannya diperluas.