Airlangga Laporkan Ekonomi RI Tumbuh 5,45 Persen ke Prabowo

Pemerintah Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi, sektor produktif, dan stabilitas keuangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan pertumbuhan sebesar 5,45 persen kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026), dengan capaian tersebut diklaim melampaui pertumbuhan global dan menjadi yang tertinggi di antara negara G20.

Dalam laporan itu, Airlangga menyebut indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur mencapai 52,4, surplus perdagangan tercatat 7,25, dan indeks kepercayaan konsumen berada di angka 118,1. Tingkat pengangguran tercatat 4,65 persen, sedangkan rasio Gini mencapai 0,368.

Airlangga menjelaskan posisi Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi global saat menyampaikan laporan kepada Presiden.

"Ekonomi dan stabilitas sektor riil, ekonomi kita terus tumbuh di atas 5 persen, yaitu 5,45 persen, lebih tinggi dari rata-rata global yang 3 persen. Kita tertinggi di G20, Pak Presiden, dan juga salah satu yang tertinggi di ASEAN," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, investasi pada Januari hingga September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun, tumbuh 7,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Inflasi September 2026 tercatat 3,28 persen, sementara pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,45 persen.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan bahwa perbaikan indikator manufaktur dan ketenagakerjaan menjadi bagian dari kondisi ekonomi nasional.

"PMI manufaktur yang sebelumnya di bawah 50 sekarang meningkat menjadi 52,4. Kita tahu bahwa PMI di atas 50 berarti terjadi ekspansi, dan manufaktur menjadi penyumbang yang sangat penting bagi pertumbuhan kita. Kemiskinan menurun, pengangguran terbuka juga sudah sangat rendah di angka 4,65 persen. Rasio Gini berada di angka 0,368, karena semakin rendah nilainya, semakin kecil ketimpangannya," ujar Dradjad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dradjad juga menyebut penyaluran Kredit Usaha Rakyat mencapai Rp250,43 triliun dan realisasi bantuan sosial sebesar Rp115,8 triliun. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi perlu dimanfaatkan untuk memperluas pembiayaan produktif sekaligus menjaga dukungan bagi masyarakat.

"Stabilitas ekonomi harus kita maksimalkan untuk menghasilkan manfaat nyata. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat mencapai Rp250,43 triliun, sedangkan bantuan sosial terealisasi Rp115,8 triliun. Negara masih memiliki kemampuan mengalokasikan dana besar untuk program sosial dan stimulus bagi masyarakat," ujar Dradjad.

Data yang disampaikan Airlangga menunjukkan kredit perbankan tumbuh 13,65 persen, dana pihak ketiga meningkat 10,94 persen, rasio kecukupan modal mencapai 24,10 persen, dan kredit bermasalah berada di level 2,11 persen pada Agustus 2026. Defisit APBN tercatat 1,24 persen, suku bunga acuan Bank Indonesia dipertahankan pada 5,75 persen, sedangkan imbal hasil surat berharga negara tenor 10 tahun mencapai 7,21 persen.

Airlangga turut memaparkan kecukupan cadangan devisa dan kondisi perbankan kepada Presiden.

"Imbal hasil surat berharga negara tenor 10 tahun berada di 7,21 persen. Cadangan devisa sebesar 146,3 miliar dolar AS cukup membiayai impor selama 6,5 bulan. Kredit bank tumbuh dua digit, sebesar 13,65 persen, dana masyarakat 10,94 persen, modal perbankan 24,10 persen, dan kredit macet 2,11 persen, relatif kecil," ujar Airlangga.

Untuk menjaga konsumsi hingga akhir 2026, pemerintah menyiapkan stimulus berupa program satu orang satu rekening dengan anggaran Rp1,28 triliun, bantuan beras 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran Rp17,54 triliun, serta subsidi upah Rp300.000 selama tiga bulan bagi 13,3 juta pekerja dengan anggaran Rp11,97 triliun.

Airlangga juga melaporkan rencana stimulus transportasi untuk periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Program dengan anggaran sekitar Rp883,4 miliar itu diperkirakan menjangkau 6,6 juta orang melalui potongan tiket dan keringanan pajak perjalanan udara domestik.

"Stimulus Natal dan Tahun Baru yang telah disepakati mencakup diskon 30 persen tiket, potongan 30 persen untuk kapal, tarif khusus jasa kepelabuhanan dari ASDP, serta PPN ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara dalam negeri," ujar Airlangga.

Dalam agenda tahun berikutnya, pemerintah merencanakan kelanjutan program magang nasional untuk 150.000 peserta dan pelatihan vokasi nasional bagi 300.000 peserta. Pemerintah juga membahas fasilitas PPN ditanggung pemerintah untuk rumah berharga di atas Rp2 miliar hingga maksimal Rp5 miliar, relaksasi iuran jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan kematian, serta dukungan KPR bersubsidi.

Di sektor industri, pemerintah turut membahas penyesuaian standar kadar emas perhiasan dari 99,99 persen menjadi 99,9 persen. Sementara itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada 2027 dan 8 persen dalam jangka menengah, dengan dukungan peningkatan investasi, produktivitas, dan ekspor bernilai tambah.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga melaporkan rencana penguatan akses pasar internasional melalui perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa, Kanada, dan Uni Ekonomi Eurasia. Perundingan IEU-CEPA ditargetkan memasuki tahap implementasi pada awal 2027 setelah proses ratifikasi diselesaikan pada semester II 2026.

Di bidang ekonomi digital, pemerintah menyebut potensi ekonomi digital ASEAN dapat mencapai 2 triliun dolar AS pada 2030 melalui kerangka kerja sama DEFA. Indonesia juga menargetkan pengembangan 9 juta talenta digital hingga 2030, termasuk keterampilan kecerdasan artifisial, ilmu data, dan keamanan siber.