Pemerintah Tarik Utang Rp494,3 Triliun hingga September 2026

Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp494,3 triliun hingga 30 September 2026, setara 59,4% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan realisasi tersebut masih sesuai rencana, dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai sumber utama pembiayaan.

Menurut data Kementerian Keuangan yang disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta pada Jumat (9/10/2026), realisasi pembiayaan utang itu lebih rendah dibandingkan periode Januari–September 2025 yang mencapai Rp502,9 triliun atau 64,8% dari target tahunan sebesar Rp775,9 triliun.

Meski total pembiayaan utang menurun secara tahunan, pembiayaan bersih melalui SBN justru meningkat. Realisasinya mencapai Rp497,5 triliun, atau 62,2% dari target Rp799,5 triliun, dibandingkan Rp471,4 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, pembiayaan bersih melalui pinjaman tercatat minus Rp3,2 triliun, berbanding dengan target Rp32,7 triliun.

Suahasil menilai realisasi pembiayaan utang masih terkendali sesuai perencanaan pemerintah.

"Pembiayaan utang tetap terjaga sesuai rencana," ujar Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan.

Dalam menentukan penerbitan surat utang, pemerintah mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, kondisi pasar obligasi domestik, serta perkembangan ekonomi global. Penyesuaian penerbitan dilakukan dengan memperhatikan peluang pasar dan efisiensi biaya pendanaan.

Suahasil menjelaskan bahwa realisasi penerbitan SBN telah mencapai 62,2% dari target anggaran.

"Realisasinya sudah mencapai 62,2%. Kami sangat memperhatikan kondisi pasar SBN serta perkembangan ekonomi global," ujar Suahasil.

Ia menekankan bahwa keputusan menerbitkan surat utang harus mempertimbangkan perubahan kondisi pasar agar pemerintah dapat mengelola pembiayaan secara terukur.

"Penerbitan SBN harus dilakukan dengan sangat hati-hati, memperhatikan kondisi pasar, tetapi juga memanfaatkan peluang. Ketika kondisi pasar sedang baik, kami menerbitkan SBN. Jika pasar kurang mendukung, kami melakukan sedikit penyesuaian," ujar Suahasil.

Dalam laporan ANTARA, Kementerian Keuangan menyebut pengelolaan utang mempertimbangkan efisiensi biaya dana dan risiko pembiayaan. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta otoritas terkait untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Di luar pengelolaan utang, Suahasil turut menjelaskan strategi pemerintah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, belanja negara perlu diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, tetapi pertumbuhan juga bergantung pada konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.

Dalam pernyataan yang dikutip DDTCNews pada 7 Oktober 2026, Suahasil menjelaskan bahwa sebagian besar kegiatan ekonomi berasal dari sektor di luar belanja langsung pemerintah.

"Dari mana 90% lainnya berasal? Dari perekonomian, masyarakat yang melakukan konsumsi rumah tangga, para pihak yang melakukan investasi, dan ekspor kita. Tentu saja kita juga membutuhkan impor," ujar Suahasil.

Ia menyebut porsi pemerintah sekitar 9% perlu dimanfaatkan secara strategis untuk mendorong aktivitas ekonomi yang lebih luas.

"Perekonomian harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, kita harus menggunakan porsi 9% tersebut secara strategis untuk mendorong terciptanya 90%–91% aktivitas ekonomi lainnya yang berkontribusi terhadap PDB," ujar Suahasil.

Suahasil juga menjelaskan bahwa belanja pemerintah melalui APBN menyumbang sekitar 14% terhadap produk domestik bruto (PDB). Karena itu, pencapaian pertumbuhan ekonomi memerlukan aktivitas dari rumah tangga, dunia usaha, investasi, dan perdagangan.

Ia menegaskan pentingnya memahami kebutuhan perekonomian sebelum menentukan langkah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.

"Kita harus memikirkan apa yang dibutuhkan perekonomian, menentukan langkah yang dapat menggerakkannya, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi semaksimal mungkin," ujar Suahasil.

Sementara itu, data APBN hingga 30 September 2026 menunjukkan pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2% dari target, tumbuh 25,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2% dari target, meningkat 19% secara tahunan.

Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp319 triliun, setara 1,24% terhadap PDB. Pemerintah masih mengelola pembiayaan dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran, perkembangan pasar keuangan, serta risiko pendanaan.