Qassem Tegaskan Hizbullah Lanjutkan Perlawanan terhadap Israel

Ketegangan antara Israel dan Hizbullah tetap berlanjut di tengah penghitungan suara pemilu Israel pada Kamis, 29 Oktober 2026. Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menegaskan kelompoknya akan terus melakukan perlawanan terhadap Israel, siapa pun yang memimpin pemerintahan, selama pendudukan wilayah Lebanon dan serangan militer masih berlangsung.

Menurut laporan AFP yang dikutip Detikcom, penghitungan 85 persen suara menunjukkan blok sayap kanan pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu unggul tipis atas blok oposisi utama. Namun, blok tersebut belum memperoleh mayoritas dalam pemilu Israel.

Pernyataan Qassem disampaikan ketika Hizbullah menghadapi tekanan untuk menyerahkan persenjataannya, sementara Israel masih melancarkan serangan di Lebanon selatan. Kelompok yang didukung Iran itu juga dilaporkan sedang memulihkan kemampuan militernya setelah mengalami kerugian besar dalam pertempuran sebelumnya.

Qassem menegaskan bahwa hasil pemilu Israel tidak akan mengubah sikap kelompoknya terhadap keberadaan pasukan Israel di wilayah yang diklaim sebagai tanah Lebanon.

"Kami tidak memedulikan siapa yang memerintah Israel, tetapi harus ditegaskan bahwa mereka tidak bisa terus melakukan pendudukan dan harus segera meninggalkan tanah kami," ujar Naim Qassem, pemimpin Hizbullah.

Dalam pernyataan tertulis yang sama, Qassem juga menolak pembahasan mengenai pelucutan senjata selama pendudukan dan serangan masih berlangsung. Ia menyatakan Hizbullah akan menghadapi tindakan militer yang menyasar kelompok tersebut maupun Lebanon.

"Perlawanan akan terus berlanjut dan akan menghadapi agresi yang ditujukan kepada kami maupun Lebanon. Tidak ada ruang untuk membahas pelucutan senjata Hizbullah. Selama pendudukan masih berlangsung dan agresi terus berlanjut," tambah Naim Qassem.

Menurut laporan Reuters yang diterbitkan Kontan pada 26 Oktober 2026, sejumlah pejabat keamanan Lebanon menyebut Hizbullah meningkatkan kesiapan militernya selama tiga bulan terakhir. Kelompok tersebut dilaporkan menerima dana puluhan juta dolar AS dari Iran untuk memperkuat persediaan senjata, termasuk bahan peledak dan drone.

Laporan itu menyebut dana tersebut merupakan tambahan dari sekitar US$ 200 juta yang sebelumnya dikirim untuk membantu keluarga Lebanon yang mengungsi akibat konflik. Namun, pemerintah Amerika Serikat membantah bahwa Hizbullah menerima aliran dana baru dari Iran, dengan alasan sanksi ekonomi terhadap Teheran membatasi kemampuan pengiriman uang.

Reuters juga melaporkan bahwa Hizbullah berusaha membangun kembali struktur komando dan kendali yang rusak akibat pertempuran. Kelompok itu membantah bahwa sistem komandonya telah mengalami kerusakan, sedangkan militer Israel menolak memberikan komentar atas pertanyaan Reuters.

Kerugian militer Hizbullah dalam konflik sebelumnya mencakup ribuan pejuang yang tewas, sejumlah pemimpin yang terbunuh, serta sebagian besar persenjataannya yang hancur. Menurut laporan Reuters, strategi unit kecil dan keterbatasan penggunaan roket antitank turut menyulitkan kelompok tersebut menghadapi sistem persenjataan Israel yang dikendalikan dari jarak jauh.

Konflik terbaru meningkat setelah Hizbullah mulai menembaki sasaran pada 2 Maret 2026 untuk mendukung Iran, menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap negara tersebut pada Februari. Ofensif Israel berikutnya menewaskan lebih dari 4.000 orang dan memaksa sekitar seperempat populasi Lebanon meninggalkan tempat tinggal mereka, menurut laporan Reuters.

Intensitas pertempuran kemudian menurun setelah kesepakatan sementara Iran-Amerika Serikat mencakup gencatan senjata di Lebanon. Meski kesepakatan antara Washington dan Teheran kemudian runtuh, pertempuran skala penuh belum kembali terjadi, tetapi Israel masih melancarkan serangan di wilayah selatan Lebanon.

Pada Juni 2026, otoritas Lebanon dan Israel menandatangani kerangka kesepakatan yang mencakup pelucutan senjata Hizbullah, penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah pendudukan, serta pengerahan tentara Lebanon ke kawasan tersebut. Pelaksanaannya masih menghadapi hambatan karena Israel terus melakukan serangan dan penghancuran bangunan, sedangkan Hizbullah menolak rencana pelucutan senjata pemerintah Lebanon.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan Washington akan terus menekan keuangan Hizbullah melalui sanksi dan langkah lainnya. Sementara itu, Hizbullah menyatakan perlawanan terhadap pendudukan Lebanon merupakan hak yang sah dan mengaku berhati-hati agar tidak memberikan alasan bagi para pemimpin Israel untuk memperluas konflik.